Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa akun resmi Raffi Ahmad di Facebook bernama @RaffiAhmadLagi. Akun ini sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Sementara akun dalam postingan bernama @Boss Raffi&Nagita yang merupakan akun palsu.
Dalam akun Facebook asli Raffi Ahmad tidak ditemukan adanya program membagikan uang seperti dalam postingan.
Selain itu dalam postingan terdapat link yang menghubungkan ke nomor Whatsapp tertentu untuk pengambilan hadiah. Hal ini merupakan indikasi penipuan yang bisa mengarahkan masyarakat untuk membagikan identitas pribadi atau terhubung dengan pinjaman online ilegal.

Postingan Raffi Ahmad membagikan uang Rp 30 juta untuk melunasi utang dengan mendaftar melalui Whatsapp adalah hoaks.

Tim cek fakta Tempo menelusuri sumber asli video ini di berbagai platform media sosial. Video ini sebelumnya diunggah akun TikTok.

Penelusuran dengan menggunakan Google Maps, lokasi dalam video ini identik dengan jalan Jl. K.H. Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Persis di depan Hotel Holiday Inn Express. Tidak jauh dari tempat ini terdapat kantor DKPP RI dan Bawaslu RI.



Jarak titik ini dengan KPU, kurang lebih 1,9 km. Kantor KPU terletak di Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat.

Berdasarkan penelusuran Tempo, susana aksi ini identik dengan tayangan iNews pada tanggal 22 Mei 2019  yang berjudul “Massa Aksi 22 Mei Bergerak dari Depan Kantor Bawaslu ke Jalan Wahid Hasyim”. Unjuk rasa ini menolak hasil rekapitulasi KPU pada Pemilu 2019. 

Video ini juga identik tayangan CNN Indonesia, pada tanggal 22 Mei 2019 yang berjudul “Polisi Pukul Mundur Aksi Demo Bawaslu di Tanah Abang & Wahid Hasyim”. Dilansir Antara, pada tanggal 22 Mei 2022, kerumunan ratusan massa bertahan di ruas jalan Wahid Hasyim, di samping Gedung Bawaslu, Jakarta, hingga lewat tengah malam.

Demo 1 Maret 2024

Pada 1 Maret 2024 memang terjadi unjuk rasa di KPU. Dilansir Kompas.com, pada tanggal 1 Maret 2024, massa berunjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jakarta. Aksi tersebut sempat ricuh sempat dan hingga pukul 18.10 masa berkumpul di persimpangan antara Jalan Imam Bonjol dan Jalan HOS Cokroaminoto.

Pada video itu tertulis, "Mahfud mundur dari Cawapres karena Ganjar sibuk dengan pengajuan hak angket". Menurutnya, hak angket itu percuma dan tidak ada gunanya, karena mereka akan tetap kalah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video yang diberi keterangan “Aksi Massa Depan Kantor Bawaslu berlangsung ricuh” adalahkeliru.

Video aksi massa tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2019, berkaitan dengan penolakan hasil rekapitulasi KPU. Aksi tersebut tidak terjadi pada bulan Maret 2024.

Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan layananreverse image searchdari mesin pencari Google. Ditemukan keterangan terkonfirmasi atas beberapa video yang ada dalam konten yang beredar tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video

Video 1



Video yang beredar pada detik ke-16 memperlihatkan sebuah gedung yang diklaim sebagai kantor perdagangan Israel di Jakarta yang digunakan sebagai markas badan intelijen Israel, Mossad.

Faktanya, gedung yang ditampilkan adalah kantor Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, sebagaimana ditampilkan website perusahaan pengerjaan logam dan mesin, Metalextra.com. Foto itu tercantum dalam artikel yang membahas impor produkexpansible polystyrene (EPS), yang tak menyebut Israel ataupun Cina.

Video 2



Video yang beredar pada detik ke-25 memperlihatkan tiga pria berbincang dengan latar belakang bendera Israel. Foto yang sama ditemukan dalam berita Dailysabah.com, tertanggal 21 April 2020, yang membahas operasi intelijen Israel pada Turkiye.

Foto menunjukkan sosok Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presidan Reuven Rivlin, dan Kepala Mossad Yossi Cohen dalam acara penghargaan untuk anggota Mossad. Berita tidak membahas Cina ataupun Indonesia.

Video 3



Selanjutnya, dalam video yang beredar pada menit ke-01:04 ditampilkan Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yandong, saat berkunjung ke Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Foto yang sama ditemukan di artikel website UI, tentang kuliah umum pada 27 Mei 2015.

Dalam narasi yang beredar, Liu saat itu mengatakan pihaknya akan memberi utang Indonesia Rp 647 triliun dengan syarat Indonesia meninggalkan agama dalam berbangsa dan bernegara.

Namun, sesungguhnya Liu tidak mengatakan meminta Indonesia menghapus agama ataupun Pancasila. Dalam kuliah umum itu, dia menjelaskan kerjasama Indonesia dan Cina di masa lalu, masa kini, dan rencana di masa mendatang.

Video 4



Pada menit ke-02:26 dalam video yang beredar, memperlihatkan Netanyahu dan Presiden Cina Xi Jinping berjabat tangan dengan latar belakang bendera kedua negara. Foto itu sama dengan berita Reuters dan China Daily tentang kunjungan Netanyahu ke Beijing, Cina, pada 21 Maret 2017.

Dalam pertemuan itu, Jinping mengatakan pada Netanyahu bahwa kehidupan yang damai di Timur Tengah antara Israel dan Palestina akan berdampak baik pada semua pihak. Mereka juga juga membahas kerja sama inovasi antar Israel dan Cina. Dalam berita itu, tidak ada pembahasan tentang Indonesia.



Video yang beredar pada menit ke-02:54 memperlihatkan barisan tentara dan kendaraan perang. Foto itu diklaim merupakan tentara merah milik Cina yang ditempatkan di Indonesia untuk menjebol kedaulatan RI.

Foto yang sama ditemukan di beberapa website berbahasa Mandarin, salah satunya Guancha.cn, tentang persiapan militer Cina di wilayah Tibet. Artikel itu tidak mengatakan foto berkaitan dengan Israel maupun Indonesia.

Klaim-klaim Keliru Lainnya 

Hasil penelusuran atas video yang beredar di atas memperlihatkan bahwa narasi yang disertakan tersebut keliru. Selain itu, klaim-klaim lainnya dalam konten tersebut juga ditemukan keliru.

Pertama, konten yang beredar mengatakan kerjasama Israel dan Cina untuk menjebol kedaulatan RI tertuang dalam nota diplomatik Beijing 1448. Sesungguhnya Beijing 1448 adalah dokumen rahasia diplomasi Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks.

Dokumen itu memang mengatakan Cina berupaya mendorong umat muslim Indonesia hidup secara sekuler. Caranya dengan mendorong interaksi antara muslim Indonesia dengan 20 juta warga muslim Cina. Hal itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia.

Namun, dalam catatan itu tidak memuat bahwa negara-negara itu ingin menghapus Pancasila dan agama di Indonesia.

Kedua, narasi yang beredar mengatakan WNA Cina akan dipindahkan sebanyak 10 juta ke Indonesia yang harus terealisasi pada tahun 2020. Klaim itu keliru. Nyatanya, pada tahun 2021, pekerja warga negara asing (WNA) Cina di Indonesia berjumlah 42.822 orang, sebagaimana diberitakan Katadata.co.id.

Ketiga, dikatakan juga bahwa 10 juta personil tentara merah Cina akan didatangkan ke Indonesia, sementara jumlah tentara Indonesia hanya kurang dari 500 ribu orang. Padahal, dilansir Globalfirepower.com, jumlah personil militer Cina tahun 2024 adalah 3,2 juta orang, dan milik Indonesia satu juta orang.

Pengajar Politik Cina Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Rachmat Yuliantoro, mengatakan Cina saat ini sedang berupaya menjadi aktor yang disegani dalam forum internasional.

Dia mengatakan, dalam situasi seperti itu, kemungkinan Cina akan menjaga jarak dengan Israel yang bisa memberi dampak negatif untuk tujuan mereka tersebut. Lantaran Israel tengah menuai banyak kecaman atas serangan mereka ke Gaza.

“Saya tidak yakin Cina dan Israel bekerja sama untuk ‘menjebol kedaulatan RI’. Setidaknya, saat ini Cina berusaha menjadi aktor yang disegani dalam berbagai forum internasional, dan bekerja sama dengan Israel hanya akan menghancurkan citra dan tujuan Cina tersebut,” kata Rachmat melalui pesan, Jumat 8 Maret 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar membuktikan Israel dan Cina berkolaborasi mencengkeram Indonesia untuk menghapus agama dan Pancasila, adalahkeliru.

Potongan-potongan video yang disertakan tidak ada yang menerangkan Israel dan Cina berkolaborasi mencengkeram Indonesia. Sumber-sumber informasi itu direkayasa dalam video yang beredar, sehingga memunculkan makna yang menyesatkan.

Sebuah video Facebook yang diunggah 2 Maret 2024 lalu membagikan video yang berisikan klaim jika Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak protes terhadap kenaikan pangkat Jenderal TNI bintang empat untuk Prabowo.

Setelah dilakukan penelusuran, rupanya video tersebut merupakan video pidato Presiden Jokowi pada saat momen penyematan pangkat bintang 4 kepada Prabowo Subianto pada 28 Februari 2024 kemarin.

Pada pidatonya tersebut Presiden Jokowi tidak mengatakan kalimat mengenai jangan ada yang protes tentang kenaikan pangkat Prabowo Subianto dan juga tidak ada kalimat dari Jokowi mengenai akan memberikan Bintang 7, sebuah merk obat sakit kepala, kepada masyarakat Indonesia.

Melalui hal tersebut maka dapat dipastikan jika suara Presiden Jokowi dalam klip video Facebook tersebut adalah hasil AI, maka dapat disimpulkan juga jika konten tersebut termasuk dalam konten satir, namun tetap dapat berpotensi mengelabui masyarakat.

Video Jokowi meminta masyarakat tidak mengkritik kenaikan pangkat Prabowo adalah tidak benar. Video tersebut bukan merupakan suara asli milik Jokowi melainkan dibuat oleh artificial intelligence (AI).