Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohmah, pernyataan Mahfud MD tersebut adalah benar.

Menurutnya, food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dapat dinyatakan gagal karena berbagai faktor:

(1) terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya;

(2) masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal;

(3) pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan;

(4) masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian;

(5) tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhamad Iqbal yang menyebut menurut laporan BBC Indonesia (2023), food estatedi Kalimantan Tengah mengalami kegagalan.

“600 hektare perkebunan singkong mengalami gagal panen, dan 17.000 hektar sawah baru tidak panen juga. Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan) dari masyarakat,” ungkapnya.

Pernyataan juga dibenarkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Viktor Primana.

Viktor mengatakan beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program food estate dilaporkan telah ditinggalkan.

Investigasi lapangan pada 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.

“Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah,” tulisnya.

Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan 1990an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.

KBR, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan jika Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilu 2024, maka dana desa akan ditingkatkan.

Gibran mengklaim dana desa berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa berkembang dan desa mandiri.

"Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Verifikasi:

Data Kementerian Keuangan 2022 mencatat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun tajam menjadi hanya 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada tahun 2021 telah menurun tajam lebih dari setengahnya yaitu 15.935 desa.

Sedangkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam 7 tahun (2015-2022), jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa.

Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang dari 22.882 (tahun 2015) menjadi 33.893 (tahun 2022).

Untuk desa maju, bertambah dari 3.608 desa (2015) menjadi 20.249 (tahun 2022). Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari sebelumnya 174 desa (2015) menjadi 6.239 desa (2022).

Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi.

Data lembaga pemantau korupsi Indonesia (ICW), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian (2022) jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat secara akumulatif selama 2015-2022 KPK menangani 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang sebagai tersangka.

Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, jumlah petani gurem atau atau petani yang menggunakan atau menguasai lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 16,89 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP). Jumlah petani gurem berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 tersebut naik cukup signifikan sebanyak 18,54 persen atau 2,64 juta RTUP dibandingkan angka pada tahun 2013 yang hanya berjumlah 14,25 juta unit.

Kemudian, mengenai kenaikan subsidi pupuk, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pada Januari ini akan ada penambahan sebanyak 7,2 juta ton pupuk untuk produksi padi dan jagung dan benih gratis untuk lahan 2 juta hektare. Bersamaan dengan penyaluran pupuk, lanjutnya, Kementan juga akan memberikan benih padi dan jagung yang bisa ditanam untuk areal dengan luasan 2 juta hektare. Tujuannya, untuk mewujudkan swasembada beras dan jagung yang diharapkan dapat terjadi pada rentang waktu 3 tahun mendatang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, jumlah petani gurem atau atau petani yang menggunakan atau menguasai lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 16,89 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pada Januari ini akan ada penambahan

Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa petani gurem atau petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar semakin bertambah.

Jumlah pengguna lahan pertanian di Indonesia adalah 27,79 juta petani pada 2023. Sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia pada 2023 adalah 17,24 juta petani.

Dilansir Kompas.id, petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.