Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri narasi tersebut menggunakan kata kunci "the sovereign independent bill gates 2011".

Hasilnya, ditemukan artikel bantahan dari pemeriksa fakta AP yang diterbitkan pada 28 Desember 2022. Menurut AP, artikel di koran itu bukan ditulis Bill Gates.

Artikel tersebut ditulis oleh penulis bernama Rachel Windeer. Nama Windeer dapat dilihat lebih jelas pada versi The Sovereign Independent yang telah diarsipkan secara online.

Meski kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut adalah pernyataan otentik dari Gates, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks.

"Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jummlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen," demikian kutipan pernyataan Gates.

Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul "Innovating to Zero". Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin.

Gates membahas bagaimana vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Bill Gates menulis artikel tentang depopulasi paksa melalui vaksinasi adalah hoaks.

Artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 itu bukan ditulis oleh Gates. Selain itu, pernyataan otentik Gates pada 2010 dikutip dan disajikan di luar konteks.

Melalui akun Instagram-nya, PT Jasa Marga menginformasikan bahwa poster pembagian saldo e-toll gratis tidak benar.

"Berbagai program serupa seperti yang tertera di foto postingan ini dan informasi selain dari akun media sosial resmi milik Jasa Marga adalah hoaks," tulisnya pada 10 Januari 2025.

General Affair Department Head PT Jasa Marga Toll Road Operator (JMTO) Lia Amilia mengimbau agar masyarakat mewaspadai penipuan.

"Kami tidak hanya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, tetapi juga berkomitmen penuh untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu ini bertanggung jawab atas tindakan mereka," kata Lia pada 22 Januari 2025, dikutip dari Kompas.com.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek sejumlah tautan yang disebarkan di Facebook menggunakan URL Scan.

Tools tersebut dapat membantu melacak ke mana arah tautan tanpa perlu mengunjungi lamannya.

Tautan tersebut mengarah ke halaman situs web yang meminta pengunjungnya mengisi nama lengkap, provinsi domisili, dan nomor Telegram yang aktif.

Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, dan di sini.

Tautan yang disebarkan kemungkinan besar merupakan phishing.

Tidak ada tautan yang mengarah ke situs web atau media sosial resmi Jasa Marga. Situs web resmi perusahaan tersebut yakni www.jasamarga.com.

Poster program berbagi saldo e-toll gratis Rp 500.000 merupakan hoaks.

PT Jasa Marga tidak pernah membuat program semacam itu. Poster itu disebar bersama tautan phishing yang tidak mengarah ke situs web resmi PT Jasa Marta.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram, dengan menghubungi pihak BPJS Kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah mengatakan,  klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram adalah hoaks dan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," kata Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (12/2/2025).
Menurut Rizy, BPJS Kesehatan tidak memiliki program pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram.
"Tidak ada program seperti hal tersebut," tutur Rizky.
Rizky pun mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
"Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutup Rizky.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram tidak benar.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah mengatakan, klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram adalah hoaks dan modus penipuan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Kementerian UMKM membagikan BLT sebesar Rp 5 juta bagi semua pelaku usaha. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "blt umkm 5 juta" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Beredar Konten BLT Bagi UMKM Sebesar Rp 5 Juta, Kementerian UMKM: Tidak Benar dan Terindikasi Penipuan" yang dimuat Liputan6.com pada 30 Januari 2025.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan bahwa konten yang beredar di media sosial terkait bantuan langsung tunai (BLT) bagi semua pelaku UMKM adalah tidak benar alias hoaks.
Melalui akun Instagramnya @kementerianumkm, informasi tentang BLT UMKM sebesar Rp 5 juta di media sosial merupakan hoaks dan terindikasi penipuan.
"Faktanya unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan," tulis akun Instagram @kementerianumkm dikutip Kamis (30/1/2025).
Kementerian UMKM menegaskan bahwa tidak ada program BLT UMKM, baik dari Kementerian UMKM maupun dari pemerintah pusat.
"Kementerian UMKM dengan tegas menginfokan kepada Teman UMKM bahwa tidak ada program BLT UMKM dari Kementerian UMKM ataupun dari Pemerintah," tambahnya.
Kementerian UMKM menyebut bahwa saat ini banyak informasi yang dibagikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sejumlah platform media sosial.
Mereka, katanya, mencatut nama lembaga dan kementerian kemduain meminta korbannya mengisi data diri melalui formulir atau link tidak resmi.
"Kemudian menjanjikan bantuan, hibah, atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada," imbunya.
Kementerian UMKM meminta, masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tidak resmi.
"Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi ya. Pastikan informasi terpercaya melalui kanal media sosial dan website resmi Kementerian UMKM," tutupnya.
Penelusuran juga dilakukan dengan membuka link atau tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut. Pada laman itu, pengunjung diminta untuk mengisi nama, asal provinsi, dan nomor telegram aktif untuk mendaftar sebagai penerima BLT. Tetapi, laman tersebut bukan resmi milik Kementerian UMKM.
 
 

Kabar tentang Kementerian UMKM membagikan BLT sebesar Rp 5 juta bagi semua pelaku usaha ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, Kementerian UMKM bahwa tidak ada program BLT UMKM, baik dari Kementerian UMKM maupun dari pemerintah pusat.
Kementerian UMKM meminta, masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tidak resmi.