Cek Fakta Liputan6.com menelusuri gambar infografis hasil exit poll Pilkada Jakarta 2024 yang viral di media sosial.
Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "tracking politik indonesia" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya, tidak ditemukan lembaga survei atau kajian politik bernama Tracking Politik Indonesia.
Penelusuran juga menemukan informasi mengenai aturan yang melarang lembaga survei mengumumkan hasil exit poll dan quick count atau hitung cepat sebelum pukul 15.00 WIB.
Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "KPU: Hasil Quick Count Pilkada Serentak Dirilis Paling Cepat Pukul 15.00 WIB" yang dimuat situs nasional.kontan.co.id pada Rabu 27 November 2024.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei dirilis paling cepat pada pukul 15.00 WIB atau dua jam setelah pemungutan suara selesai.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Masih, belum diganti dan masih berlaku," ujarnya.
Pasal 19 Ayat 3 PKPU tersebut tertulis "Pengumuman hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."
Adapun ayat satu menjelaskan soal lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat mengumumkan hasil survei mereka mengenai pemilu.
Ayat 2 menerangkan, pengumuman hasil survei dilarang dilakukan pada masa tenang.
Pasal ini juga mengatur pengumuman yang dikeluarkan dari hasi survei berisi hasil penghitungan cepat sampai akhir.
"Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat mengenai pemilu atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota," demikian isi Ayat 5 PKPU 9/2022.
 

Gambar infografis hasil exit poll Pilkada Jakarta 2024 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, tidak ada lembaga survei resmi yang mengumumkan hasil exit poll dan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Sebab, ada aturan dari KPU yang menyebut bahwa pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara.

Mula-mula Tempo memverifikasi gambar mirip Paslon 01 dalam konten tersebut, dengan membandingkan gambar resmi kedua paslon yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pekalongan. Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Gambar



Gambar Paslon 01 dalam konten yang beredar sama dengan gambar Paslon 01 di surat suara Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024, yang diterbitkan KPUD Pekalongan melalui akun Instagram mereka.

Dalam artikel ini Cek Fakta Tempo tidak memverifikasi apakah uang tersebut digunakan sebagai politik uang untuk menyogok pemilih, karena hal tersebut sedang diselidiki oleh Bawaslu setempat. 

Dugaan praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Pekalongan telah diberitakan sejumlah media massa, salah satunya Media Indonesia. Dua warga Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, melaporkan dugaan politik uang di lingkungan mereka.

Mereka diwakili kuasa hukum Sunardi, telah mengajukan laporan tersebut secara resmi dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan, 26 November 2024. Mereka juga menyerahkan uang sebanyak satu kardus sebagai barang bukti.

Uang itu mereka rebut dari orang-orang yang diduga akan melakukan politik uang. Di dalam kardus tersebut terdapat 2.132 lembar amplop berisi uang, dan formulir data pemilih di Desa Salakbrojo berisi nama, NIK dan kode kategori para pemilih. Sementara total uangnya ialah Rp 213.200.000.

Tim media Paslon 01, Soni Yulianto, mengkonfirmasi bahwa uang-uang itu memang dari pihaknya dan sesungguhnya akan didistribusikan untuk para saksi pemilihan, sebagaimana diberitakan Radar Pekalongan, 26 November 2024.

Ia membantah bahwa uang-uang itu akan dibagikan untuk politik uang memenangkan Fadia-Sukirman. Ia justru menuduh pengambilan paksa uang-uang itu adalah perampokan yang dilakukan pendukung Paslon 02, Riswadi-Mukhamad Amin.

"Itu uang yang sedianya digunakan untuk operasional para saksi di TPS Paslon 01, Fadia-Sukirman," kata Soni.

Di tengah situasi saling tuduh antara dua paslon tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Muhamad Tohir menyatakan pihaknya akan membuat kajian tentang temuan tersebut untuk melihat apakah kasus tersebut layak ditindaklanjuti. Batas waktunya dua hari.

"Kami akan mendalami, termasuk pengkajian syarat formal dan materil, jika belum lengkap maka meminta pelapor untuk menambahnya," kata Tohir.

Tempo menghubungi WA center Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk menanyakan kebenaran narasi yang beredar di Facebook. Balasan yang didapat menyatakan bahwa mereka menerima laporan politik uang dan sedang menguji keterpenuhan persyaratan untuk memutuskan ditindaklanjuti atau tidak.

“Ada laporan dugaan pelanggaran politik uang, masih proses kajian keterpenuhan syarat dan materiil,” bunyi balasan tersebut, 27 November 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan adanya dugaan politik uang dari Paslon 01 di Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024, alias dugaan mereka menyuap warga untuk meraup suara, adalah klaim yangbenar.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pekalongan, disertai barang bukti sekardus uang yang dibungkus amplop. Namun pihak Paslon 01 membantah dan mengatakan uang-uang itu kan dibagikan kepada para saksi mereka yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin pencarian Google. Dilansir Bali Express, sebuah insiden terjadi pada hari pencoblosan, Rabu, 27 November 2024 di Kecamatan Kubu, Karangasem. Beberapa surat suara di TPS 9 Desa Tianyar, Kubu, Karangasem mengalami kerusakan karena tersiram kopi.

Informasi itu pun menjadi viral di sosial media setelah video itu tersebar di jagat maya. Pasalnya, terlihat beberapa surat suara menjadi kotor setelah tersiram kopi.

Ketua KPU Karangasem Putu Darma Budiasa menyebut, kejadian itu berada di TPS 9 Desa Tianyar, Kubu, Karangasem. Pemicu rusaknya beberapa surat suara itu lantaran adanya salah satu pemilih di tempat tersebut datang ke TPS tanpa membawa C pemberitahuan.

"Setelah dicek di DPTonline, warga tersebut tidak masuk sebagai pemilih di DPT. Sehingga disuruh datang di atas pukul 12.00, namun pemilih tersebut tidak terima,” ujarnya.

Media nasional Detik.com dan Suara.com juga melansir berita yang sama. Media-media tersebut juga mengunggah tangkapan layar video di atas.



Sebelumnya, situs BaleBengong telah memeriksa klaim tersebut di sini. Berdasarkan keterangan Nyoman Sueca, salah satu panitia pemilihan di wilayah Karangasem, kejadian tersebut terjadi di TPS wilayah Tianyar.

“Belum tahu kepastiannya bagaimana, tapi dari info yang beredar pemilihnya tidak bawa C6, terus pemilihnyangotot maunyoblos, tapinggak dikasih sama KPPS-nya. Makanya pemilihnya itu ngamuk,” ujar Sueca ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Bawaslu Bali juga membenarkan adanya kejadian tersebut. “Udah diselesaikan, proses pemilihan tetap dilanjutkan,” ungkap Wayan Wirka, anggota Bawaslu Bali ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video upaya menghalangi pemilih memilih paslon Koster-Giri adalahkeliru. 

Seorang pria mengamuk dan menendang meja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS 09 di Karangasem, Bali. Ia datang ke TPS tanpa membawa C pemberitahuan.

Setelah dicek di DPTonline, warga tersebut tidak masuk sebagai pemilih di DPT. Sehingga disuruh datang di atas pukul 12.00, namun pemilih tersebut tidak terima.

Untuk memverifikasi klaim dari video di atas, Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel di Kota Ambon, Maluku. Hasilnya, Ketua Bawaslu Maluku, Subair, membenarkan adanya dugaan pencoblosan surat suara sisa sebagaimana dari isi video yang beredar di media sosial.

Dilansir dari situs berita Ambon Ekspres, Ameks.fajar.co.id aksi pencoblosan surat suara sisa terjadi di TPS 042 kawasan Kebun Cengkeh, RT 006/RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, viral di media sosial.

Aksi pencoblosan itu diduga dilakukan oleh oknum petugas KPPS, Rabu, 27 November 2024. TPS 042 tersebut merupakan tempat coblos Penjabat Gubernur dan Istri.

Ketua Bawaslu Maluku, Subair, mengakui adanya dugaan pencoblosan surat suara sisa sebagaimana dari isi video yang beredar di media sosial.

"Iya, benar. Sementara saat ini saya di lokasi. Terduga pelaku sudah diamankan ke Gakkumdu Kota Ambon. Nanti di lakukan verifikasi secara langsung terhadap video apakah benar ataukah tidak adanya pencoblosan ulang," angkap Subair. 

Tak berapa lama video beredar, aparat kepolisian hingga petugas Bawaslu datang ke lokasi. Ketua Bawaslu Maluku, Subair, mengatakan tiga orang telah diamankan ke kantor Gakkumdu Kota Ambon. YaknI, Ketua KPPS 6, Ketua TPS 42 dan si perekam video.

"Tiga orang telah diamankan oleh Gakkumdu untuk diperiksa," ujarnya. "Barang bukti berupa surat suara sisa.”

Menurut Ketua Panwas Kecamatan Sirimau, Regi de Lima, barang bukti yang diamankan sebanyak 26 surat suara pemilihan Gubernur Maluku. "Didapati ada surat suara sisa calon gubernur Maluku," ujarnya seperti dilansir Tribun Ambon, Rabu, 27 November 20245.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim petugas KPPS mencoblos surat suara untuk salah satu Paslon adalahbenar.

Ketua Bawaslu Maluku, Subair, membenarkan adanya peristiwa oknum petugas KPPS di TPS 042 kawasan Kebun Cengkeh, RT 006/RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mencoblos sejumlah surat suara untuk salah satu Paslon. Dalam peristiwa itu, tiga orang telah diamankan ke kantor Gakkumdu Kota Ambon, yakni Ketua KPPS 6, Ketua TPS 42, dan perekam video.