Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Prabowo pecat Listyo”. Alih-alih menemukan berita yang mengonfirmasi, klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kami mencoba menyalin foto penandatanganan berkas di hadapan Prabowo yang dibubuhkan dalam unggahan. Dengan memanfaatkan alat telusur gambar, Yandex, Tirto menemukan gambar yang beredar sudah dimanipulasi secara digital.

Foto aslinya dimuat di laman Sekretariat Kabinet dan menunjukkan momen saat Presiden ke-7, Joko Widodo, melantik Listyo sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Dokumentasi itu diambil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021), dengan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut keterangan fotonya, Listyo tengah menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Jokowi. Namun, gambar itu telah diedit, sehingga sosok Jokowi hilang dan diganti dengan foto Prabowo.

Foto dengan deskripsi serupa juga digunakan sebagai header berita Antara Jabar berjudul “Kapolri Listyo Sigit: Polri akan tampilkan sosok tegas namun humanis”.

Situs resmi Polri pun masih mencatat Listyo sebagai Kapolri sampai artikel ini diterbitkan pada Rabu (12/2/2025). Dia juga terlihat masih meghadiri acara acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2025, Rabu (5/2/2025).

Menukil Tempo, Listyo sebagai Kapolri saat itu mengampanyekan bahaya judi online dan upaya pencegahannya. Menurut Listyo, masifnya judi online tak lagi hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, klaim Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, pada Februari 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Situs resmi Polri pun masih mencatat Listyo sebagai Kapolri sampai artikel ini diterbitkan pada Rabu (12/2/2025).

Kemenag dalam akun Instagram resminya menyatakan pernyataan tersebut merupakan hoaks.

Kemenag menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan syarat tertentu.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis penipuan mengatasnamakan Kemenag.

Klaim: Kemenag bagikan kuota haji gratis untuk 100 orang

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ataupun situs resmi pemerintah lainnya.

Masyarakat diharapkan untuk waspada dan berhati-hati karena kemungkinan tautan tersebut adalah modus phising atau pencurian data.

Dilansir dari ANTARA, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada 2025. Kabar ini disambut baik terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui pengumuman nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, rangkaian seleksi CPNS 2024 dijadwalkan berakhir pada 23 Maret 2025.

Oleh karena itu, diperkirakan pendaftaran CPNS 2025 baru akan dimulai setelah tanggal tersebut. Namun, jika merujuk pada jadwal seleksi di tahun-tahun sebelumnya, besar kemungkinan proses pendaftaran akan dimulai pada Agustus 2025.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Kementerian ATR/BPN dalam Instagram resminya menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.

Ia menegaskan sertifikat lama masih berlaku dan tidak akan ditarik selama kamu tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang saat itu dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Menteri ATR, dilansir dari ANTARA, perubahan layanan publik ke dalam ranah digital akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pertanahan.

Oleh karena itu, Menteri ATR meminta jajaran yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan sertifikat elektronik secara masif guna meningkatkan pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025