Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa surat suara bisa rusak karena berbagai faktor dan pemilih bisa langsung meminta ganti pada petugas TPS. Dilansir Bisnis.com, 28 Desember 2023, surat suara yang rusak saat diterima sebelum pencoblosan, atau surat suara yang rusak karena salah mencoblos, bisa diganti dengan surat suara baru di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berdasarkan Pasal 355 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa masing-masing pemilih bisa mendapatkan penggantian surat suara satu kali, bila terjadi kerusakan.  
Selain itu, Tempo menemukan bahwa Peraturan KPU alias PKPU nomor 25 tahun 2023, pada pasal 26 menyatakan bahwa pemilih diminta memeriksa kondisi surat suara sebelum mencoblos. Tempat memeriksa bisa di dalam ataupun di luar bilik suara.
PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, adalah peraturan yang berlaku saat ini, sebagaimana keterangan status di website resminya.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berisi petugas-petugas PPS harus memberikan surat suara baru dan menandai surat suara yang rusak dengan memberi tanda silang pada bagian luar, bila ditemukan ada kerusakan.
Selain itu terdapat Pengawas TPS yang merupakan petugas Bawaslu di masing-masing TPS. Maka bila ditemukan satu surat suara rusak, tidak perlu melapor langsung ke Kantor Bawaslu atau Kepolisian, melainkan cukup pada Pengawas TPS tersebut.
Kecurangan Petugas TPS yang Pernah Terjadi
Petugas TPS pernah menjadi pelaku kecurangan pemilu, seperti di salah satu TPS di Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Bali, saat Pemilu 2019. Diberitakan oleh JPNN 22 April 2019, Ketua KPPS ketahuan mencoblos kembali surat suara yang sebelumnya telah dicoblos oleh pemilih sehingga menjadi surat suara tidak sah.
Contoh lainnya di Kota Serang saat Pemilu 2019 di mana 4 KPPS mencoblos 3 sisa surat suara di TPS. Mereka kemudian divonis bersalah dan mendapat hukuman percobaan, seperti dimuat Detik.com pada 23 Mei 2019.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa konten yang beredar di media sosial yang berisi anjuran memeriksa surat suara sebelum mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari 2024, merupakan narasi yangsebagian benar.
PKPU nomor  nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum meminta pemilih memeriksa surat suara sebelum mencoblos. Pemeriksaan surat suara boleh dilakukan di dalam atau luar bilik suara.
Bila ditemukan surat suara yang rusak, pemilih berhak mendapatkan surat suara baru, sementara surat suara yang rusak digambar silang permukaan depannya. Hal itu juga tidak perlu dilaporkan langsung ke Kantor Bawaslu atau Kepolisian karena sudah ada Pengawas TPS yang merupakan petugas Bawaslu di masing-masing TPS.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat bahwa menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pemprov kepri unhcr pulau galang" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang memuat klarifikasi dari Pemprov Kepri perihal kabar Pulau Galang bakal dijadikan tempat bagi pengungsi Rohingya. Satu di antaranya artikel berjudul "Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tepis Rumor Pulau Galang Jadi Penampungan Pengungsi Rohingya" yang dimuat situs Liputan6.com pada 2 Januari 2024.
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar di Tanjungpinang dilansir dari Antara, Selasa (2/1/2024).
Ansar juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
"Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia," ucap Ansar.
Ia mengatakan, penyebaran rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ia pun meminta masyarakat, tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.
Menurut Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Namun, kata dia, pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan warga Rohingya.
"Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Ansar.
Selain itu, Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Pemerintah pusat, kata dia, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
Pemprov Kepri menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi.
"Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional," kata Ansar menegaskan.
Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepri.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama Pemerintah Republik Indonesia," tulis UNHCR Indonesia.
Pihak UNHCR juga menepis kabar bahwa mereka telah sepakat dengan Pemprov Kepri untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi Pengungsi Rohingya.
Informasi ini dikutip dari akun Instagram @unhcrindonesia. UNHCR menyebut bahwa kabar tersebut disebut disebarkan oleh akun-akun palsu.
"Berhati-hatilah terhadap akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR. Berikut kanal-kanal informasi resmi kami," tulis akun Instagram @unhcrindonesia pada 14 Desember 2023.
 
Referensi: 
https://www.instagram.com/p/C01OE7moGCe/?img_index=3

Kabar tentang Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat bahwa menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya ternyata tidak benar. Faktanya, pihak Pemprov Kepri dan UNHCR memberikan klarifikasi bahwa kabar tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab.

Setelah ditelusuri, aksi demonstrasi pengungsi Rohingya dalam video tersebut adalah peristiwa lama yang terjadi pada 26 Juli 2017. 
Video serupa diunggah oleh kanal YouTube FajarTV Makassar pada 27 Juli 2017.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, ratusan pengungsi Rohingya di Makassar berunjuk rasa di depan gedung Menara Bosowa pada 26 Juli 2017.
Mereka menuntut perhatian dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Aksi demonstrasi sengaja dilakukan di Menara Bosowa. Sebab, kantor UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) berlokasi di gedung tersebut.
Salah satu demonstran, Ali Juhar mengatakan, pengungsi Rohingya yang tinggal di Makassar berjumlah 210 orang. Selama tujuh tahun mereka tinggal di Makassar tanpa status yang jelas.
Mereka jengah dengan janji UNHCR yang akan memberikan penghidupan yang layak. UNHCR juga menjanjikan mereka segera diberangkatkan ke negara ketiga dalam dua atau tiga tahun.
Ali mengatakan, terdapat tiga tuntutan dari pengungsi Rohingya kepada UNHCR, yaitu segera dikembalikan ke Myanmar, diberikan kebebasan mengenyam pendidikan dan bekerja di Indonesia, atau dibawa ke negara ketiga supaya ada kepastian hukum.
Namun, aksi demonstrasi tidak kunjung mendapat tanggapan dari UNHCR, sehingga pengungsi Rohingya berupaya memaksa masuk ke dalam gedung.
Bahkan, mereka sempat duduk di pintu masuk gedung sehingga akses jalan tertutup.
Tindakan tersebut membuat Polsekta Ujungpandang mengambil tindakan tegas dengan mengamankan 18 pengungsi Rohingya yang dianggap provokator. Kemudian, 18 orang tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan demo pengungsi Rohingya di Makassar ricuh perlu diluruskan.
Video tersebut dibagikan dengan konteks keliru. Aksi demonstrasi pengungsi Rohingya dalam video tersebut adalah peristiwa lama yang terjadi pada 26 Juli 2017.
Para pengungsi menuntut UNHCR memberikan kejelasan atas nasib mereka yang sudah tujuh tahun tinggal di Makassar tanpa status yang jelas. 

Dilansir Bawaslu.go.id, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Sulawesi Selatan,  Alamsyah menjelaskan, video tersebut adalah materi Pemilu 2019 dan tidak relevan dengan tahapan Pemilu 2024.
"Perlu diingat bahwa video ini terjadi pada Pemilihan Umum 2019, dan kami sudah mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk memastikan hal tersebut ke jajaran 24 kabupaten/kota Bawaslu se-Sulsel dan melakukan tindakan preventif," ucap Alamsyah.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada 2019, diketahui pria dalam video bernama Muhammad Ikhwan Jalil.
Ia merupakan ketua Komando Oelama untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Ikhwan mengatakan, ratusan kotak surat suara itu ditemukan di Gedung Yayasan Kekeluargaan Masyarakat Jawa yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani III, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Sementara itu Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar menjelaskan, gedung yang digunakan tersebut merupakan sewaan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena kantor kecamatan tidak mampu menampung semua logistik Pemilu. 
Terkait adanya kotak suara yang tidak tersegel, Gunawan menyebut pihaknya telah menegur petugas PPK yang bersangkutan.
Ia pun mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi untuk tidak lagi melakukan kelalaian seperti itu.

Video yang diklaim menampilkan relawan Anies Baswedan menemukan gudang untuk menyimpan kotak suara ganda untuk Pemilu 2024 tidak benar. Video itu diambil pada 2019. 
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Makassar saat itu, Gunawan Mashar menjelaskan gedung yang digunakan tersebut merupakan sewaan dari PPK karena kantor kecamatan tidak mampu menampung semua logistik Pemilu 2019.