Menurut peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, data yang disebut Anies Baswedan mengutip data dari BSSN terkait jumlah serangan digital yang mencapai 800 juta.

Pada 16 September 2022, seperti dikutip dari KBR.id, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.

"Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis, 15 September 2022.

Kemudian pada 2023, hanya tersedia data dari April-Juni 2023. Dilansir laman BPIP - CSIRT /Tim Tanggap Insiden Siber Indonesia, Kaspersky mendeteksi sebanyak 7.729.320 ancaman siber, pada periode April hingga Juni tahun 2023. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022, dengan deteksi 11.083.474 serangan siber dalam periode yang sama. Data ini juga menempatkan Indonesia di posisi ke-66 secara global. Sedangkan merujuk laporan BSSN, Indonesia mengalami serangan 347 juta serangan pada pertengahan tahun.

Dilansir BSSN, ancaman serangan siber di Indonesia di antaranya ransomware, data breach, serangan advanced persistent threat, phishing, cryptojacking, distributed denial of service attack, serangan remote desktop protocol, social engineering, web defacement, artificial intelligence, dan Internet of things cybercrime.

Dilansir Tempo.co, Yudhi Kukuh, Founder AwanPintar.id sekaligus Chief Technology Officer (CTO) PT Prosperita Sistem Indonesia ada 10 jenis serangan siber teratas selama 6 bulan awal 2023 di Indonesia. Ancaman tertinggi yaitu misc activity, yaitu pemindaian port, pengintaian jaringan, atau jenis aktivitas lain yang berpotensi digunakan sebagai pendahulu serangan yang lebih serius sebesar 119.935.928 ancaman.

Bonifasius Endo Gauh Perdana, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar mengatakan, pada tahun 2018, situs kementerian pertahanan juga pernah dibobol hacker pada tahun 2018.

“Laman Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) mengalami perubahan laman yang disebut defacing serta Situs Ditjen Pothan tersebut dibobol oleh CVT (Cyber Vampire Team) pada 2018,” kata Endo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang 800 juta cyber attack di Indonesia adalah benar.

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), tahun 2022 anggaran pertahanan RI tak mencapai 1 persen, tepatnya adalah sebesar 0,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajurdidika Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga menyatakan demikian. Menurutnya, anggaran pertahanan Indonesia bahkan masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN Lainnya.

"Benar. Bahkan (anggaran pertahanan RI) tidak mencapai angka 2% pada tahun 2022, hanya mencapai 0,77%. Semenjak 2009-2018 anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB juga masih di bawah 1 persen dari PDB dan ini masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Pada 2022 rasio belanja militer Singapura terhadap PDB-nya mencapai 2,8%, Thailand 1,2%, Filipina 1%, dan Malaysia 0,96%," kata Alwafi pada Minggu (7/1/24).

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar, Bonifasius Endo Gauh Perdana menilai secara global, rata-rata anggaran pertahanan di berbagai negara berada pada kisaran 2-3 persen dari PDB. Meski begitu anggaran pertahanan Indonesia tak sampai segitu.

"Benar. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7% dari PDB. Secara global, rerata anggaran pertahanan 2-3% dari PDB mereka. Sebagai perbandingan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39% dan 20% dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3% dari PDB sesuai rerata global," kata Bonifasius pada Minggu (7/1/24)

Sementara itu Peneliti dari Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama menyebut anggaran militer Indonesia tahun 2023 adalah 144 triliun rupiah.

"Anggaran Militer dalam catatan kemenkeu adalah Rp. 144,7 triliun untuk 2023 sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 Trilyun USD atau Rp. 22.000 triliun," kata Prasetia pada Minggu (7/1/24).

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu mengatakan, tak ada presentase ideal terkait anggaran pertahanan sebab angkanya berbeda-beda di berbagai negara. Meski begitu kata dia, negara-negara anggota NATO telah sepakat untuk mendedikasikan 2% PDB mereka untuk belanja pertahanan.

"Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1% hingga di atas 7%. Kesepakatan di antara negara-negara biasanya untuk presentase anggaran pertahanan adalah maksimal 1% dari PDB," kata Ludiro pada Minggu (7/1/24).

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), tahun 2022 anggaran pertahanan RI tak mencapai 1 persen, tepatnya adalah sebesar 0,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut sektor pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. Terutama di sektor pertahanan kesehatan.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus," kata Anies Baswedan saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Verifikasi:

Salah satu virus yang mengancam Indonesia adalah virus korona (COVID-19). Sejak serangan virus COVID-19 melanda Indonesia pada 2020, korban meninggal di Indonesia akibat paparan virus korona mencapai lebih dari 161 ribu orang.

Hingga Agustus 2023, data Worldometer menyebut angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di dunia, di bawah India yang mencapai 531 ribu orang meninggal.

Selain COVID-19, virus mematikan lainnya yang mengancam Indonesia adalah virus penyakit rabies. Sepanjang Januari-Juni 2023, rabies menyebabkan 53 orang meninggal. Sepanjang 2022, sebanyak 102 orang meninggal di Indonesia akibat rabies. Sedangkan pada 2021, terdapat 62 kematian dan pada 2020 terdapat 40 kematian akibat rabies.

Salah satu virus yang mengancam Indonesia adalah virus korona (COVID-19). Sejak serangan virus COVID-19 melanda Indonesia pada 2020, korban meninggal di Indonesia akibat paparan virus korona mencapai lebih dari 161 ribu orang.

Dilansir dari situs Kompas.id, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan itu diresmikan dengan adanya komonike yang ditandatangani pada 19 Oktober 1989 di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi.

Selain itu, Indonesia juga tercatat kerap memberikan sejumlah bantuan kepada Palestina.

Dalam konflik Palestina dan Israel belakangan ini, Indonesia turut menegaskan komitmen ke Palestina dalam forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).


Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi kembali menegaskan komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat," kata Retno saat menghadiri peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12/2023), seperti dikutip dari Kompas TV.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (13/11/2023) di Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait kondisi terkini di Palestina.

Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuan KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi tersebut, dirinya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

"Gencatan senjata harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan," ujarnya.

Dilansir dari situs Kompas.id, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan itu diresmikan dengan adanya komonike yang ditandatangani pada 19 Oktober 1989 di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi.