Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari tahu tentang situasi di laut merah dengan memasukkan kata kunci “Amerika kirim kapal induk ke laut merah” ke kolom pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com “Laut Merah Membara, Kapal Perang AS Dibombardir Drone & Rudal”.

Dilansir dari berita yang tayang Rabu (13/11/2024) itu, diketahui bahwa sehari sebelum unggahan tersebut beredar, kelompok Houthi di Yaman menyerang dua kapal perang Amerika Serikat (AS). AS membantah kabar tentang “kapal induk USS Abraham Lincoln telah diserang”.

TurnBackHoax kemudian menelusuri cuplikan video pertama dengan Google Lens. Hasilnya, ditemukan salah satu artikel periksa fakta berbahasa Arab dari Tahaqaq.ps. Disebutkan, cuplikan unggahan akun X “Vendra_Deje” berasal dari video game simulasi militer bernama “Arma Three” atau “Arma3”.

Penelusuran video kedua dengan Google Lens mengarah ke artikel periksa fakta dari Misbar.com. Diketahui, video asli telah beredar sejak 2020, menggambarkan situasi kebakaran di USS Bonhomme Richard ketika sedang merapat di Pangkalan Angkatan Laut San Diego.

Unggahan berisi video dengan klaim “situasi Yaman menyerang kapal Amerika” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Untuk menelusuri klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto berusaha menghubungi Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari. Ia berujar bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait hal ini.

“Sejauh ini tidak ada informasi tersebut dari pemerintah, sepertinya hoaks ya,” kata Happy ketika dikonfirmasi Tirto lewat pesan teks, Jumat (29/11/2024).

Wacana soal pengalihan subsidi elpiji tabung 3 kg menjadi bantuan langsung berupa uang tunai memang sempat bergulir pada Juli lalu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno.

Dilaporkan Detik, Eddy menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi LPG pada produk tabung 3 kg atau gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR.

"Kementerian ESDM telah mereka bahas dengan kami (DPR) mengenai ini (rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg). Karena kami mengeluhkan, saya secara pribadi mengeluhkan bahwa sasaran pemberian subsidi untuk LPG 3 kg itu tidak tepat, karena 80 persen penggunanya itu masyarakat mampu," kata Eddy, seperti dikutip Detik, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

Kendati kabar tersebut sempat mencuat, belum lama ini, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengaku bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg untuk tahun 2025.

Dengan begitu, penyaluran subsidi LPG 3 kg akan tetap didasarkan kepada pengguna atau penerima manfaat yang datanya berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat di sistem PT Pertamina (Persero).

Dengan demikian, sampai artikel ini terbit pada Jumat (29/11/2024), belum ada aturan soal perubahan skema penyaluran subsidi LPG 3 kg. Lagi pula, elpiji yang dimaksud yakni gas melon, yang berwarna hijau muda.

Sementara Bright Gas merupakan produk elpiji nonsubsidi dari Pertamina. Jenis ini dikemas dalam bentuk tabung maupun kaleng dengan warna khas Pink Fuschia. Umumnya, elpiji Bright Gas dijual dalam kemasan tabung 12 kg, 5,5 kg, dan kaleng berukuran 220 gram.

Namun demikian, ada juga produk Bright Gas 3 kg. Irto Ginting yang dulu menjabat sebagai Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan gas merah muda ukuran kecil itu telah ada sejak 2018. Peluncurannya bukan untuk menggantikan elpiji subsidi 3 kg atau gas melon.

Adapun tautan artikel CNBC Indonesia yang disertakan unggahan merupakan laporan bertanggal 21 Juli 2024. Isinya hanya membahas soal harga asli atau harga keekonomian LPG melon 3 kg jika dipasarkan tanpa subsidi. Dalam setiap tabung LPG 3 kg terdapat subsidi pemerintah sebesar Rp33 ribu. Artinya, harga aslinya sekitar Rp53 ribu.

Dalam artikel tersebut memang sempat disinggung perihal perubahan subsidi LPG yang beralih ke bentuk bantuan tunai pada tahun 2026. Meski begitu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah menyatakan bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg menjadi BLT.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, unggahan Threads berisi narasi soal liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg akan diganti dengan bantuan uang pada 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Wacana soal pengalihan subsidi elpiji tabung 3kg menjadi bantuan langsung berupa uang tunai memang sempat bergulir pada Juli lalu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno. Meski begitu, terbaru, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengaku bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg untuk tahun 2025.

Lagi pula, elpiji yang dimaksud yakni gas melon, yang berwarna hijau muda, bukan Bright Gas seperti dalam unggahan yang beredar. Bright Gas merupakan produk elpiji nonsubsidi dari Pertamina.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada informasi dari pemerintah kepada pihaknya terkait hal ini.

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan tangkapan layar yang ada di laman Acehterkini.id. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa lokasi kejadian memang berada di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

Perempuan tersebut mencoblos surat suara untuk Pemilihan Gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati Pidie.

Dalam video terdengar suara lelaki dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada seorang yang sakit sehingga tidak bisa mencoblos.

Ketika dikonfirmasi. Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, Edi Kurniawan menjelaskan surat suara itu dibawa ke tempat salah satu warga yang sedang sakit dan tidak bisa datang mencoblos. 

“Di Tiro, tadi ada laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu (surat suara) dibawa ke orang sakit sebenarnya,” kata Edi, Rabu (27/11/2024).

Menurut Edi pencoblosan oleh petugas atas seizin pemilik suara yang sedang sakit. Kendati begitu ia tidak menerima laporan pasti terkait jumlah warga yang sakit tersebut.

“Menurut anggota PPK, sudah disuruh oleh orang sakit tersebut untuk mencoblos yang mana. Tidak dijelaskan berapa orang pemilik hak suara yang sakit,” kata Edi. 

Video yang menampilkan beberapa surat surat suara di di Desa Pulo Siblah, Kecamatan Tiro, Pidie, Aceh dicoblos di luar TPS perlu diluruskan.

Komisioner KIP Kabupaten Pidie, Edi Kurniawan menjelaskan, surat suara itu dibawa ke tempat salah satu warga yang sedang sakit. Pencoblosan dilakukan oleh petugas atas seizin pemilik suara yang sedang sakit. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan mesin deteksi untuk mencari tahu apakah konten itu merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). 

Hasilnya, mesin deteksi Truemedia.org menyatakan bahwa kemungkinan suara itu dihasilkan AI generator mencapai 93 persen.

Pengujian ini dilakukan dengan memotong salah satu bagian dari suara Jokowi dalam konten itu.

Sebagai perbandingan, Tempo.co yang menggunakan Trumedia.org, menyatakan bahwa suara Jokowi dalam konten itu mencapai  99-100 persen melibatkan teknologi kecerdasan buatan AI.

Adapun foto dalam video identik dengan yang ada di akun Instagram Ahmad Luthfi pada 29 Oktober 2024.

Dalam keterangannya, Luthfi menuliskan, foto itu adalah momen ketika ia dan Taj Yasin mendapat masukan dari Jokowi untuk melakukan percepatan ekonomi.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan, suara dalam rekaman tersebut adalah hoaks. Menurut dia, suara dalam konten itu bukan berasal dari Jokowi. 

"Bukan, itu bukan suara Bapak. Enggak benar itu," ucap Syarif, Kamis (28/11/2024).

Menurut Syarif, ia belum tahu apakah Jokowi sudah mengetahui soal rekaman suara tersebut. 

Pemberhentian gubernur sebagai kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada tiga penyebab kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti yakni karena meninggal dunia, permintaan sendiri serta diberhentikan.

Adapun seorang kepada daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena:

Pemberhentian gubernur sebagai kepala daerah oleh presiden tidak bisa dilakukan begitu saja.

Terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui dengan melibatkan tiga atau minimal dua lembaga. Tahapan pemberhentian gubernur tersebut, yakni:

Video berisi rekaman Jokowi meminta Ahmad Luthfi menyerahkan jabatan gubernur Jawa Tengah kepada Kaesang tidak benar atau hoaks. Suara dalam rekaman terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI generatif. 

Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut, suara dalam rekaman yang beredar bukan Jokowi.

Secara aturan perundang-undangan, mekanisme pergantian gubernur juga tidak bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan politik.