Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural, dan potongan video yang tidak utuh. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 89,7 persen sebagai hasil rekayasa AI.

Kami lantas melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menelusuri rekaman asli dari video tersebut. Hasilnya, kami diarahkan pada laman Kompas.com yang memperlihatkan Purbaya mengenakan jas yang sama pada video.

Gambar tersebut merupakan dokumentasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Selasa (23/12/2025). Purbaya memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada 2026 tidak akan dipangkas. Bahkan, pemerintah berencana menambah alokasi TKD sebesar Rp1,63 triliun, menyusul dampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut.

Sebagai informasi, TKD adalah Transfer ke Daerah yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Dana Desa adalah dana APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

TKD (Transfer ke Daerah) dan Dana Desa tidak sama, namun keduanya merupakan bagian dari anggaran APBN (TKDD) untuk pemerintah daerah dan desa. TKD dialokasikan ke Pemda (provinsi/kabupaten/kota) untuk desentralisasi fiskal. Sementara, Dana Desa khusus ditransfer langsung ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Melansir YouTube Tribunnews, dalam liputan berjudul “Menkeu Purbaya Tak Goyah meski Di Demo Kades se-Indonesia terkait Pencairan Dana Desa: Gak Berubah", dalam video ini Purbaya menanggapi adanya aksi para kades yang menuntut agar pemerintah segera mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Para kades menuntut agar pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025. Dalam video asli, Purbaya menjelaskan, pencairan Dana Desa tahap II 2025 telah mencapai Rp7 triliun. Namun, sebagian uang tersebut ditahan oleh pemerintah untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

"Tahap II kan yang dikucurkan itu sekitar Rp7 triliun ya, tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih," begitu keterangan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12/2025). Purbaya menegaskan, pihaknya tidak akan merubah aturan yang sudah ada. Dalam video tersebut Purbaya tidak mengatakan bahwa Dana Desa buat kades jadi kaya dan mengusulkan alokasi untuk infrastruktur di pedalaman.

Senada dengan hal tersebut, dalam laman resmi Komdigi, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Dana Desa sering disalahgunakan oleh Kepala Desa adalah video yang dimanipulasi.

Dalam rilis Tirto berjudul “Purbaya Wajibkan 58% Dana Desa untuk Dukung Kopdes Merah Putih”, untuk mendukung adanya Dana Desa, Menkeu Purbaya telah merilis aturan baru tentang Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026. Dalam beleid yang diundangkan pada Kamis (12/2/2026) itu, pemerintah mewajibkan 58,03 persen Dana Desa dialokasikan untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Adapun Dana Desa 2026 memiliki pagu sebesar Rp60,57 triliun, artinya Rp34,57 triliun di antaranya harus digunakan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih.

"Dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan... (e.) Dukungan implementasi KDMP," tulis Pasal 20 ayat (1) huruf e beleid tersebut.

Dengan demikian video yang mengklaim Purbaya sebut Dana Desa hanya untuk foya-foya dan memperkaya para kades adalah tidak benar.

Baca juga:IHSG dan Rupiah Jatuh, Purbaya Salahkan Proyeksi Sejumlah Ekonom

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Purbaya sebut Dana Desa digunakan untuk foya-foya dan memperkaya kades adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, video asli dari unggahan tersebut menampilkan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (23/12/2025). Ketika itu Purbaya merespons aksi protes para kepala desa (kades) terkait pencairan Dana Desa. Di situ, Purbaya menjelaskan terkait pencairan Dana Desa tahap II 2025 yang telah mencapai Rp7 triliun.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) dengan probabilitas mencapai 99,1 persen. Unggahan video berisi klaim “serangan rudal Iran ke pangkalan militer AS di Qatar” merupakan konten palsu (fabricated content).

Faktanya, video yang beredar tidak berkaitan dengan konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Video tersebut merupakan dokumentasi insiden evakuasi penumpang pesawat American Airlines di Bandara Internasional Denver akibat masalah pada roda pendaratan saat lepas landas. Unggahan berisi klaim “evakuasi penumpang di bandara Israel usai pembalasan Iran” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tautan yang dibagikan merupakan percobaan phishing dan pihak BGN belum membuka pendaftaran PPPK tahap 3. Jadi, unggahan berisi tautan “pendaftaran PPPK BGN tahap 3” merupakan konten tiruan (impostor content).