Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Waspada Hoaks Penipuan Lowongan Kerja di Dishub DKI Jakarta" yang tayang di Liputan6.com padaa 18 Agustus 2025.
Dalam artikel tersebut, Dishub DKI Jakarta menyatakan, saat ini tidak sedang membuka baik lowongan pekerjaan maupun pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau sejenisnya.
"Jika mendapat informasi serupa, kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar," demikian pernyataan Dishub DKI Jakarta melalui akun media sosial Instagram resminya dishubdkijakarta yang dikutip pada Senin (18/8/2025).
Dishub pun meminta semua pihak untuk waspada mengenai hoaks lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan pihaknya.
"Dapatkan informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi kami," tutup pernyataan Dishub.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2025 tidak benar.
Dishub DKI Jakarta menyatakan, saat ini tidak sedang membuka baik lowongan pekerjaan maupun pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau sejenisnya.
Informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi.

Tempo memverifikasi video itu menggunakan aplikasi pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber-sumber kredibel. Hasilnya, tidak ada bencana tsunami yang terjadi di Indonesia pada 15 Agustus 2025.



Berdasarkan analisis visual, terdapat sejumlah kejanggalan yakni perbedaan antara narasi dengan gambar. Narasi video tertulis sebagai bencana tsunami, namun visual dalam konten menunjukkan fenomena air pasang di pesisir, banjir bandang, dan arus sungai tinggi yang merusak jembatan.

Bencana Terjadi di Luar Negeri



Sebagian klip dalam video yang beredar itu juga bukan rekaman peristiwa di Indonesia. Misalnya, banjir bandang yang menghanyutkan bebatuan sebenarnya merupakan kejadian di Filipina. Video yang identik pernah diunggah akun TikTok vandammelayaban pada 25 Juli 2025.

Video aslinya berisi rekaman peristiwa banjir bandang di area tambang emas Acupan, Itogon, Provinsi Benguet, Wilayah Administratif Cordillera, Luzon, Filipina. Pemeriksa fakta asal India, Factcrescendo.com, telah mewawancarai pengunggah dan perekam video itu.

Tidak Ada Rekaman Tsunami dalam Data BMKG



Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga menyatakan tak ada gempa bumi yang berpotensi tsunami pada bulan Agustus 2025. Dari data terbaru yang tersedia, gempa bumi yang menyebabkan tsunami terjadi di Kamchatka, Rusia, akhir Juli 2025.

Sedangkan peristiwa Tsunami di Indonesia terakhir kali tercatat terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada 25 April 2023. Kejadian itu memicu tsunami di Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan tingkat kenaikan air 11 sentimeter.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Indonesia pada 15 Agustus 2025, adalah klaim keliru.

Tempo memverifikasi konten dengan menelusuri tautan yang dicantumkan pada unggahan tersebut. Hasilnya, tautan mengarah pada situs tidak resmi dan terindikasi menjalankan aktivitas kejahatan (malicious activity) berupa phishing.

Phishing adalah kejahatan digital untuk mencuri informasi dan data pribadi dari para korban melalui data palsu yang dibuat semenarik mungkin dan sangat mirip dengan aslinya. Melalui e-mail, media sosial, atau pesan, phishing bertujuan untuk memancing orang lain atau target untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa sadar dengan tujuan kejahatan.

Para pelaku phishing biasanya menargetkan informasi penting dari para korbannya. Data yang menjadi sasaran adalah data akun (username, password), data pribadi (nama, usia, umur), hingga data finansial (informasi rekening bank).



Dalam tautan yang beredar di Facebook itu, pembuat laman https://is.gd/pendaftarangratis2025 meminta informasi penting yakni nama lengkap, provinsi, dan nomor ponsel yang terhubung dengan Telegram. 

Mengapa penipuan banyak meminta kita bergabung ke aplikasi perpesanan Telegram? Menurut perusahaan perangkat lunak keamanan siber, Norton, penipu dapat memanfaatkan fitur privasi Telegram, seperti dapat menyembunyikan nomor telepon, lalu diganti menjadi nama pengguna (username) saja. 

Selain itu, obrolan di Telegram bisa dienkripsi secara menyeluruh sehingga pesan tidak dapat dipantau. Maka, ketika penipu berinteraksi dengan pengguna lainnya di satu grup atau kanal, sehingga sulit untuk menangkap pelaku.

Pemblokiran Rekening oleh PPATK

PPATK mengumumkan peraturan pemblokiran terhadap rekening yang dianggap menganggur selama 3 bulan pada Juli 2025 silam. 

Dikutip dari Tempo, dalam keterangan resmi pada Selasa, 29 Juli 2025, PPATK mengungkapkan terdapat lebih dari 140 ribu rekening  tak aktif atau dormant selama lebih dari 10 tahun yang mencapai nilai sebesar Rp 428,61 miliar. Pihaknya menilai banyak rekening dormant itu telah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, yakni untuk jual beli rekening hingga praktik pencucian uang. 

PPATK mengatakan kebijakan memblokir rekening bank saat masa dorman itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selain itu, langkah tersebut diambil dengan klaim untuk menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia.

Rekening dianggap dorman apabila tidak digunakan untuk transaksi apa pun dalam jangka waktu tertentu tergantung kebijakan masing-masing bank, biasanya 3 bulan hingga 12 bulan. Jenis rekening yang dimaksud dapat berupa rekening tabungan (perorangan atau perusahaan), rekening giro, dan rekening rupiah atau valas. Kendati demikian, PPATK menuturkan bahwa rekening yang memasuki masa dorman masih tercatat sebagai rekening aktif.

Dilansir Tempo, dua bank yang tergabung dalam Himbara, BRI dan BNI, menganjurkan masyarakat untuk tetap aktif bertransaksi, memonitor rekening secara berkala, dan tidak menyalahgunakan rekening untuk tujuan yang melanggar hukum. BNI juga mengimbau nasabah untuk aktif bertransaksi dan memperbarui data kontak (nomor ponsel dan email) agar terhindar dari status dormant.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa terdapat tautan tertentu untuk mencegah agar PPATK tidak memblokir rekening adalah keliru. Tautan yang mengarahkan pengguna agar memasukkan data pribadi atau informasi penting seperti nama dan nomor ponsel, tergolong phishing.

Tempo menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan membandingkan video pelaksanaan upacara di Kabupaten Pati. Hasilnya, video tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.



Tempo mengakses sejumlah foto dan video upacara HUT RI 2025 di Kabupaten Pati melalui situs pemerintah daerah dan media. Salah satunya, melalui foto dari Wartaphoto.net, terlihat perbedaan pelaksanaan upacara HUT RI di Pati dengan klip pada konten yang beredar.

Pertama, dalam video terlihat lokasi upacara berada di lapangan terbuka, sedangkan upacara di Pati dgelar di halaman kantor Bupati Pati. Kedua, inspektur upacara dalam video yang beredar berdiri di bawah tenda tanpa mimbar. Sementara di Pati, menggunakan mimbar.

Ketiga, Bupati Sudewo tak hadir dalam upacara HUT ke-80 RI. Menurut artikel Tempo, Sudewo tak hadir dalam upacara tersebut setelah mengajukan izin karena sakit kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Sehingga inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Taj Yasin.

Sudewo terakhir terlihat di depan publik saat menemui demonstran yang memprotes keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pati hingga 250 persen. Aksi massa pada 13 Agustus 2025 itu juga menuntut agar Sudewo mundur dari jabatannya.



Tempo menemukan video aslinya diunggah oleh akun TikTok @ganyemm pada 18 Agustus 2025. Dalam keterangan video tertulis lokasi kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya. Rombongan pemotor yang melintasi lapangan juga bukan aksi massa, melainkan bagian dari karnaval pelajar.

Momen yang sama juga ditemukan dalam rekaman video lain. Pengunggahnya juga menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan rangkaian acara guna memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Atraksi itu terjadi setelah upacara bendera selesai digelar. 

Dilansir Murianews.com, Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin menyatakan bahwa video yang beredar tidak direkam di Pati. Ia menjelaskan video tersebut sesungguhnya memperlihatkan sebuah atraksi peringatan HUT ke-80 RI di sebuah sekolah di Tasikmalaya, Jawa Barat. ”Itu tidak di Kabupaten Pati. Tapi di kabupaten lain,” kata Hafid.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan upacara HUT ke-80 RI di Pati yang diganggu demonstran adalah klaim yang keliru.