Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan keuangan dari pemerintah untuk peserta didik usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Pendaftaran program ini tidak menggunakan akun Telegram seperti yang diunggah akun Facebook “dewi putri. Calon penerima PIP harus mengumpulkan berkas persyaratan ke lembaga pendidikan terdekat. Sekolah kemudian mencatat data siswa calon penerima dan mendaftarkannya ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Adapun pengecekan pencairan bantuan PIP hanya bisa dilakukan melalui pip.kemendikdasmen.go.id.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran bantuan PIP” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “pangkalan militer Rusia di Indonesia” ke mesin pencarian Google. Penelusuran teratas mengarah ke sejumlah pemberitaan sebagai berikut:
kompas.com “Isu Rusia Mau Bangun Pangkalan Militer di Papua, Benar atau Tidak?”, serta
cnbcindonesia.com “Pemerintah RI Buka Suara Rusia Bakal Buka Pangkalan Udara di Papua”
Dikutip dari kedua artikel yang tayang April 2025 itu, diketahui kalau Kementerian Pertahanan membantah keras adanya rencana penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara asing untuk membuka pangkalan di wilayah Indonesia.

Unggahan berisi klaim “Prabowo izinkan Rusia bangun pangkalan militer di Indonesia” adalah konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Pertama-tama, Tirto menelusuri video yang memperlihatkan seekor buaya masuk ke rumah warga yang tergenang banjir. Setelah diamati secara menyeluruh dari awal hingga akhir, memang nampak jelas seekor buaya berenang dan masuk ke dalam sebuah rumah yang digenangi air. Namun, tidak terdapat informasi waktu maupun lokasi pasti di dalam video tersebut yang bisa menunjukan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan klaim melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukan bahwa video dengan narasi serupa soal buaya masuk rumah saat banjir di Bekasi, ternyata sudah pernah beredar sebelumnya.

Pada awal tahun 2025, video yang sama sempat mencuat ke publik dengan narasi serupa. Sejumlah pemeriksa fakta seperti Kompas.com, Jabar Saber Hoaks dan Turnbackhoax telah melakukan verifikasi klaim serupa dan menyatakan bahwa narasi dalam video tersebut tidak benar.

Seturut pemberitaan Kompas.com saat itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks.

“Dari hasil penelusuran pihak Kecamatan Babelan, untuk Babelan tidak ada info tentang buaya, itu hoaks,” ujar Dodi saat dikonfirmasi pada Rabu (29/1/2025).

Lebih lanjut, Dodi menyebut bahwa video yang kembali beredar saat ini sejatinya adalah video lama. Berdasarkan penelusuran pihak BPBD, video tersebut telah diunggah pertama kali pada tahun 2022.

“Kami sudah telusuri dan menemukan bahwa video yang sama telah diunggah pada 2022 lalu. Tapi kami juga tidak tahu pasti lokasi buaya tersebut di mana,” jelasnya.

Tirto memang menemukan video yang sama pernah diunggah oleh akun TikTok bernama “setabayuangga1” pada tahun 2022 lalu tepatnya (12/10/2022). Dalam keterangan takarir yang diunggah oleh akun tersebut disebutkan bahwa lokasi video tersebut berada di Bogor, Jawa Barat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa video buaya masuk rumah yang kembali ramai dibagikan di media sosial bukanlah terjadi pada awal Juli 2025 di Bekasi. Melainkan, video lama yang kembali dimunculkan dan disebarkan dengan narasi yang dikaitkan dengan banjir terbaru di wilayah Bekasi.

Hasil penelusuran fakta menunjukan, video buaya masuk rumah warga saat banjir yang dinarasikan terjadi di Bekasi awal Juli ini bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang sama telah beberapa kali beredar sebelumnya. Tirto menemukan video tersebut merupakan video lama yang pertama kali diunggah pada tahun 2022 lalu dan tidak terkait dengan narasi atau kejadian banjir di Bekasi awal Juli ini.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama, Tirto melakukan penelusuran publikasi pemberitaan dengan memasukan kata kunci “Prabowo mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang Aceh” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan kredibel yang mewartakan adanya pernyataan Prabowo sebagai yang dinarasikan dalam unggahan di media sosial.

Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan metode reverse image search dengan fokus pada tangkapan gambar yang menampilkan Prabowo dan Muzakir Manaf. Hasilnya, justru membawa Tirto ke laman resmi milik Pemprov Aceh yang mengunggah gambar serupa.

Namun, informasi yang diunggah Pemprov Aceh sama sekali tidak menyebutkan soal pernyataan Prabowo terkait bendera bulan bintang Aceh. Justru, informasi sesungguhnya memuat pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang mendukung penuh kebijakan swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Momen itu terjadi ketika menghadiri penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Sebagai informasi, Muzakir Manaf memang sempat buka suara terkait polemik bendera bulan bintang Aceh. Saat itu, ia merespons bahwa urusan izin pengibaran bendera Aceh itu masih dalam proses. Mualem, sapaannya, belum menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang Aceh.

“Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin,” kata Mualem di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025) sebagaimana dilansir Media Indonesia.

Di sisi lain, pihak Istana yang diwakili Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi meminta agar urusan terkait polemik 4 pulau Aceh tidak merembet ke isu-isu lainnya. Ini disampaikan Prasetyo merespons pertanyaan terkait bendera bulan bintang Aceh.

Sebagai informasi, hasil nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 menyatakan Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh di antaranya boleh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh dan diperbolehkan untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

Setelahnya, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan DPR, mengundangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, UU Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Aceh berhak memiliki bendera, lambang, dan himne tersendiri, namun tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh.

Namun, pada 10 Desember 2007 pemerintah juga mengeluarkan PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

Lambang daerah Aceh juga tercantum resmi dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan dalam qanun ini pada dasarnya adalah bendera dan lambang yang dahulu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Dengan begitu, hingga artikel ini dibuat pada Kamis (10/7/2025), belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto soal izin mengibarkan bendera bulan bintang Aceh di bawah bendera merah-putih. Adapun logo BBC World News dalam unggahan foto di media sosial dengan klaim narasi demikian, bisa dipastikan merupakan hasil manipulasi yang mencatut nama BBC.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim dalam unggahan di media sosial yang menyebut Prabowo mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang di seluruh Aceh.

Konteks asli foto yang digunakan dalam narasi tersebut adalah perjumpaan Prabowo dengan Muzakir Manaf di acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025). Dalam momen itu juga tak disebutkan sama sekali pembicaraan terkait bendera bulan bintang Aceh.

Maka, informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo telah mengizinkan pengibaran bendera bulan bintang Aceh bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.