Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo berhasil tangkap Harun Masiku” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Harun Masiku sampai saat ini masih belum tertangkap. Dilansir berita law-justice.co “Hasto Tersangka, Ara: Sayembara Tangkap Harun Masiku Masih Berlaku” yang tayang Kamis (26/12/2024), politisi Gerindra Maruarar Sirait bahkan membuka sayembara senilai Rp8 miliar, akan diberikan ke masyarakat Indonesia yang berhasil menangkap Harun Masiku.

Harun Masiku dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Harun melakukan suap supaya bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, tetapi meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekira Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. Eks politisi PDIP itu sudah menghilang sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2020.

Unggahan berisi informasi “Prabowo berhasil tangkap Harun Masiku” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo samakan gaji DPR dan MPR dengan gaji PNS” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi di laman berita kredibel atau unggahan dari akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.
Dikutip dari hukumonline.com, ketentuan gaji DPR diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (“UU 12/1980”).
Dalam beleid tersebut, gaji pokok Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan, sedangkan gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4.200.000 per bulan.
Selain gaji pokok, DPR mendapat tunjangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (“Keppres 59/2003”).
Untuk MPR, sebagaimana dikutip dari suara.com, gajinya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75/2000. Gaji pokok Ketua MPR sebesar Rp5,04 juta per bulan dan Rp4,62 juta untuk Wakil Ketua MPR. Nominal tersebut belum termasuk tunjangan.

Tidak ditemukan sumber valid yang membenarkan klaim.
Unggahan berisi narasi “Prabowo, Gerindra, dan PDIP bersatu sahkan UU miskinkan koruptor” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri asal usul video Ustaz Abdul Somad tersebut lewat Yandex Image. Penelusuran mengarah ke video “NASEHAT KETIKA BERADA DI TANAH SUCI | Manasik Haji PT. Chairul Umam Addauli, Jambi 3.4.2022” yang tayang di kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official pada April 2022.

TurnBackHoax kemudian mengunggah video akun Facebook “Heart” ke alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan konten tersebut merupakan rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.

Unggahan berisi narasi “resep Ustaz Abdul Somad: obat prostatitis pakai telur dan cola” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potongan gambar Presiden Prabowo dengan Google Lens. Salah satu hasil penelusuran mengarah ke video YouTube “Melalui Akun Facebooknya, Prabowo Subianto Umumkan Penggalangan Dana untuk Biayai Ongkos Politik” tayang di kanal Tribunnews pada Juni 2018. Dalam video tersebut Prabowo meluncurkan aplikasi sarana penggalangan dana untuk ongkos politik.

TurnBackHoax kemudian mengunggah video akun Instagram “anjasayu2024” ke alat analisis AI dari Hive Moderation. Hasilnya, konten tersebut merupakan rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2 persen.

Unggahan “Prabowo bagi bantuan berdasarkan jumlah anak di keluarga” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)