Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Klara Esti mengatakan jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021 meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.

Menurut Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa, Klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Jika kita melihatnya dalam konteks pekerja yang berada dalam sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

Berdasarkan arsip berita Tempo, Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Indonesia mencapai 120 juta. Dari angka tersebut, 92 juta pekerja memiliki potensi yang harus dilindungi, tapi baru 52 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan dari 52 juta yang mendaftar baru 32 juta yang aktif membayar iuran.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan hal tersebut menjadi tantangan badan yang dipimpinnya saat ini. "Artinya tugas kami masih belum selesai, karena masih banyak di luaran sana para pekerja yang terpapar risiko, tapi belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar dia di gedung BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2022.

Jika dari 92 juta yang aktif tersebut, kata Anggoro, hanya 32 juta pekerja, artinya ada 60-an juta pekerja yang belum terlindungi. Menurut dia, mereka semua pekerja memiliki risiko kecelakaan, menghadapi hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian.

Menurut Peneliti The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, pernyataan Anies Baswedan Tidak sepenuhnya Benar. Berdasarkan data BPS 2022, ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial.

Berdasarkan pemeriksaan fakta bersama para ahli, klaim Anies Baswedan bahwa 45 juta orang Indonesia belum bekerja dengan layak dan 70 juta orang tidak punya Jaminan Sosial adalah Sebagian Benar.

Data BPS tahun 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 orang. Masih dari Data BPS, sebanyak 60-an juta pekerja di Indonesia belum terlindungi jaminan sosial.

Berdasarkan data yang dipublikasikan di laman resmi Rumah Sakit Siloam, penyakit jantung dan stroke memang menjadi dua dari lima penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Selain dua penyakit itu, masih ada diabetes melitus, gagal ginjal kronis, dan kanker.

Sedangkan untuk klaim Prabowo soal fasilitas kesehatan dan jumlah dokter, belum bisa dikatakan benar atau salah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemkes), untuk jumlah dokter spesialis, bukan hanya untuk penyakit jantung dan stroke, Indonesia memang masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani lebih dari 270 juta penduduk pada 2023.

Perlu diketahui, debat kelima capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mengangkat tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Peneliti senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPS menghitung Low Pay Rate (LPR) untuk mengukur seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak.

“Berdasarkan jumlah absolutnya, buruh yang menerima gaji tidak layak mengalami peningkatan. Jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021, menjadi 14,83 juta pada 2022,” tulisnya kepada Tim Cek Fakta.

Hal serupa disampaikan Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, menyebut berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021 meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.

Mengacu pada data BPS (2023), jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia yang memiliki BPJS Kesehatan. “Data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial sepertinya pada 2017,” ungkap Klara Esti.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Nabyla Risfa Izzati, menyampaikan klaim 45 juta orang belum bekerja dengan layak kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak.

“Jika kita melihatnya dalam konteks pekerja yang berada dalam sektor informal, maka data BPS 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang. Sedangkan, jika dikontekskan dengan data pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Provinsi, maka data BPS Agustus 2023 menunjukkan angka 24,8 juta orang,” tulis Nabyla kepada Tim Cek Fakta.

Lebih lanjut disampaikan, untuk jaminan sosial, jika konteksnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK), dari sekitar 90 juta tenaga kerja di Indonesia yang memenuhi syarat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, namun baru sebanyak 60 juta tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta.

“Dari jumlah yang terdaftar tersebut, hanya 40 juta tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta aktif. Angka 70-an juta justru saya dapatkan sebagai target peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dalam tiga tahun mendatang atau di tahun 2026,” pungkas Nabyla.

Pernyataan Anies tersebut tidak sepenuhnya benar.

Menyitat artikel di laman rri.co.id yang dipublish 2 Januari 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.

"Jadi dilaporan KPAI, 31 Desember (2023), di angka 3.000 kasus, sama di periode lalu. (Anak-anak) tertimpa kekerasan seksual, psikis, ini laporan yang terlaporkan," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa (2/1/2024).

Jasra mengaku, data ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu, berdasarkan laporan di medsos dan nomor telepon KPAI. Dari kasus itu, banyak anak-anak ditelantarkan orang tuanya atau pengasuhnya.

"Pengasuhan hak asuh anak, penelantaran anak, kemudian dampak dari perceraian, aduan kita sepanjang tahun 2023. Lalu kasus pendidikan kekerasan di satuan pendidikan," ucap Jasra.

Sisi lain, Jasra mengungkapkan, terdapat juga laporan orang tua yang tidak bisa membayar uang bulanan sekolah anaknya. Hingga pada akhirnya, KPAI melakukan tindakan dengan berkomunikasi dengan pihak sekolah.

"Karena tidak mampu bayar SPP (uang bulanan sekolah), karena terbentur kondisi ekonomi. Mereka melapor ke kita, untuk bisa (anak-anaknya) melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Berdasarkan artikel di atas, data untuk membuktikan klaim dari Anies Baswedan masih kekurangan bukti. Anies sendiri tidak menyebutkan durasi atau rentan waktu dari tahun berapa jumlah 15 juta korban kekerasan seksual dan kesehatan mental itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa korban kekerasan seksual dan kesehatan mental memang benar adanya.

Bahkan bila merujuk artikel dari rri.co.id, KPAI mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.

Data untuk membuktikan klaim dari Anies Baswedan masih kekurangan bukti. Anies sendiri tidak menyebutkan durasi atau rentan waktu dari tahun berapa jumlah 15 juta korban kekerasan seksual dan kesehatan mental itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa korban kekerasan seksual dan kesehatan mental memang benar adanya.