BSSN yang dibentuk di Indonesia memiliki kepanjangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bukan Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional. Badan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang ditandatangani Presiden Jokowi. 
Lembaga tersebut bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN bekerja dengan cara menyusun regulasi, melakukan pelaksanaan teknis dan evaluasi keamanan siber secara nasional.
Di Indonesia, tidak ada lembaga siber yang bernama Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional. Kriptozoologi, sesungguhnya merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang membahas hewan-hewan yang dianggap aneh yang berkaitan dengan mitos atau rumor, sebagaimana diulas Tempo. Istilah itu tidak berkaitan dengan pengawasan aktivitas siber.
Selain BSSN, dilansir publikasi Sekretariat Kabinet (Setkab), Badan Intelijen Negara (BIN) juga memiliki divisi khusus untuk mengumpulkan intel secara daring, bernama Deputi Bidang Intelijen Siber. Deputi ini muncul berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi.
Deputi Bidang Intelijen Siber yang juga disebut Deputi VII, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi. Namun tak ada pernyataan seluruh aktivitas gawai dan siber masyarakat akan mereka pantau.
Mesin Mata-mata 
Tempo pernah melaporkan dugaan pembelian dan penggunaan mesin mata-mata siber dengan metode zero-click atau tanpa klik, bernama Pegasus, oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan intelijen di Indonesia seperti Polri dan BIN.
Pegasus merupakan perangkat canggih yang dibuat NSO Group, perusahaan Israel yang dapat memata-matai gawai targetnya. Atas dugaan-dugaan itu, Polri membantah dikatakan membeli atau menggunakan perangkat Pegasus dari NSO Group. Sementara BIN tidak memberikan tanggapan atas permintaan wawancara mengani dugaan itu.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan seluruh kegiatan gawai dan siber masyarakat akan diawasi setelah Presiden Jokowi membentuk Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional atau BSSN, adalahmenyesatkan.
BSSN yang dibentuk Presiden Jokowi tahun 2017, merupakan singkatan dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Gambar 1

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dalam video tersebut menyatakan akan terbang ke Mesir untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir. Keberangkatannya terkait penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, bukan untuk merespon pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.  
“Saya pun menyampaikan bahwa atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa beberapa tokoh di kawasan itu,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Dubes Mesir Ashraf M Sultan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin 6 November 2023. Potongan video tersebut banyak tayang di media, termasuk di Kompas.com dengan judul “ Prabowo Akan Terbang ke Mesir untuk Berkoordinasi Bantuan Kemanusiaan bagi Palestina ”.
Gambar 2

Potongan video ini yang menampilkan PM Israel, Benjamin Netanyahu, telah dipublikasikan di salah satu media, yaitu Akurat.co pada Jumat 3 November 2023. Isinya sama, termasuk narasi empat level ancaman yang memasukkan Indonesia pada sebagai negara dengan tingkat ancaman sedang (Tingkat 3 dan tingkat ancaman tinggi (Tingkat 4) yang terlarang bagi warga Israel.
Gambar 3

Kolase video berikutnya menampilkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut akan seret kejahatan perang Israel ke Pengadilan Internasional.
Pernyataan ini sebelumnya sudah diberitakan di CNN Indonesia pada 4 November 2023. Di sana, Erdogan mengatakan akan menyeret Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) atas kejahatan perang terhadap Palestina.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Narasi Prabowo Subianto siap terbang ke Mesir untuk merespon pernyataan Israel adalahmenyesatkan.
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, siap terbang ke Mesir bukan merespon pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait organisasi jahat. Tetapi, Prabowo menyatakan akan berangkat untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir terkait penyerahan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
Akan tetapi, kolase video yang dibagikan tersebut memang membicarakan peperangan antara Israel dengan Hamas di Gaza, yang mengakibatkan ribuan warga sipil di Palestina, meninggal dunia. Dalam video itu juga membahas soal negara lain, seperti Turki mengeluarkan pernyataan akan menyeret Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

Tempo memverifikasi unggahan itu dengan mencocokkan gambar menggunakan layananreverse image search dari Google dan Yandex. Ditemukan sejumlah berita yang menerangkan kejadian dalam video tersebut.
Video yang beredar memperlihatkan sejumlah pria digelandang, didorong ke dalam lubang dan ditembak. Video serupa pernah dipublikasikan oleh kanal YouTube The Guardian pada 27 April 2022.

Media asal Inggris itu menyatakan video terebut tentang pembunuhan yang dilakukan rezim Assad di wilayah Tadamon, Suriah, pada April 2013. The Guardian menyebut tindakan itu sebagai kejahatan perang dengan 41 korban jiwa.
Sementara media asal Jerman, DW mengatakan bahwa investigasi atas video itu dilakukan oleh sejarawan U?ur Üngör, dari NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, di Kota Amsterdam, Belanda.
Dia menginvestigasi kebenaran atas video itu selama bertahun-tahun bersama seorang sosiolog. Laporan yang dihasilkannya berjudul ‘Pembantaian Tadamon’ yang sebagian penonton kemudian menyatakan beberapa korban adalah kerabat mereka.
Selain di Indonesia, konten berisi klaim keliru itu juga pernah menyebar di India seperti yang telah diverifikasi oleh India Today. Cek Fakta AFP juga pernah mempublikasikan hasil verifikasi yang menyebut bahwa video itu adalah eksekusi terhadap para kontraktor bangunan di Turki karena mengabaikan pedoman pembangunan.
Dampak Genosida Israel ke Jalur Gaza
Dikutip dari Badan PBB untuk Koordinasi Misi Kemanusian ( OCHA ), lebih dari 1,5 juta orang di Gaza diperkirakan menjadi pengungsi internal, termasuk sekitar 813.000 pengungsi yang tinggal di setidaknya 154 tempat penampungan Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Tempat penampungan Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menampung lebih banyak orang daripada kapasitas yang seharusnya. 
Pada tanggal 15 November, pasukan Israel, termasuk tank-tank, memasuki kompleks rumah sakit Shifa di kota Gaza dan dilaporkan menguasai beberapa bagian, menggeledah dan menginterogasi orang-orang. Karena terganggunya komunikasi di daerah tersebut, dampak dari operasi militer tersebut masih belum jelas.
Dari 24 rumah sakit dengan kapasitas rawat inap di bagian utara, hanya satu rumah sakit, Al Ahli di kota Gaza, yang masih beroperasi dan menerima pasien. Delapan belas rumah sakit telah ditutup dan dievakuasi sejak dimulainya serangan, termasuk tiga rumah sakit yakni An Nasr, Ar Rantisi dan Al Quds selama tiga hari terakhir.

Berdasarkan verifikasi Tempo, narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan militer Israel yang sedang membantai musuhnya, adalahkeliru.
Video itu merupakan peristiwa pembantaian yang dilakukan rezim Assad di Suriah.
Serangan militer Israel terhadap pemukiman dan fasilitas umum di Palestina telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 11 ribu orang di Gaza. Namun, video yang beredar bukanlah kejadian di Gaza, melainkan di Suriah pada April 2013.

Tempo lalu menelusuri video pemberitaan seperti yang dibagikan dengan terlebih dahulu memfermentasi menjadi gambar dengan menggunakan tools InVID, lalu gambar hasil fregmentasi ditelusuri dengan menggunakan tools Yandex Image. 
Hasilnya, cuplikan pemberitaan itu diambil dari video Kompas TV yang tayang pada 13 Mei 2019 berjudul “469 Petugas KPPS Meninggal, Penyebabnya Ternyata Bukan Kelelahan tapi…”
Kompas TV menyebutkan bahwa petugas KPPS yang meninggal pada 2019 dipicu karena penyakit yang telah diderita oleh petugas KPPS, seperti jantung dan saraf. Tidak ada pernyataan dari IDI bahwa kematian mereka karena diracun oleh Partai Komunis Indonesia.  
Dikutip dari arsip berita Tempo, penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS di 15 provinsi bukan karena racun. Setidaknya ada 13 penyakit seperti infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi organ yang menjadi penyebab petugas KPPS meninggal. 
Hasil audit medik yang dilakukan Kementerian Kesehatan juga menemukan hal yang sama, yaitu penyebab meninggalnya petugas KPPS sebanyak 51 persen adalah penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, dan hipertensi. 
Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan. Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver.
KPU sendiri bahkan telah membantah meninggalnya petugas KPPS karena keracunan dan informasi tersebut merupakan kabar bohong. KPU mendapati petugas KPPS yang meninggal disebabkan oleh penyakit yang mereka derita bukan karena racun.
Konten berisi klaim tersebut telah beredar sejak 2019 setelah Pemilihan Presiden 2019. CekFakta Tempo telah mempublikasikan hasil verifikasinya yang menandai klaim tersebut sebagai keliru.  

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video berisi klaim bahwa anggota KPPS yang meninggal pasca Pemilu 2019 karena diracun oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) adalahkeliru. 
Berdasarkan hasil audit medik yang dilakukan Kementerian Kesehatan menemukan 51 persen KPPS yang meninggal dunia dikarenakan kardiovaskuler, seperti jantung, stroke, dan hipertensi. Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan. Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. 
Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri bahkan telah membantah meninggalnya petugas KPPS karena keracunan dan informasi tersebut merupakan kabar bohong.