KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan bahwa akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut dia, sebanyak 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Ini disampaikan Anies pada debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam. "Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial," kata Anies. Bagaimana faktanya? Dilansir Kompas.id, Bank Dunia mendefinisikan pekerjaan layak sebagai pekerjaan yang memiliki upah layak untuk membiayai hidup dengan standar kelas menengah, disertai perlindungan atau jaminan sosial yang memadai, serta kepastian kerja. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia tercatat sudah mandek sejak sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan data Bank Dunia. Pada 2018, dari total 85 juta tenaga kerja bergaji tetap di Indonesia, hanya 13 juta orang (15,3 persen) yang memiliki pekerjaan berkualitas yang layak sesuai standar kelas menengah. Sementara, hanya 3,5 juta orang (4,1 persen) yang mendapat gaji di atas standar kelas menengah. Sisanya, 68,5 juta orang atau 80,6 persen, memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah serta minim perlindungan dan kepastian kerja. Sementara berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal Keadaan Pekerja di Indonesia pada Agustus 2023, sebesar 47,13 persen atau 24,84 juta pekerja menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan 27,86 juta pekerja atau 52,87 persen menerima gaji di atas UMP. Adapun rata-rata UMP Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp 2,92 juta. Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti mengatakan, berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah meningkat dari 13,59 juta orang pada 2021 menjadi 14,83 juta pada 2022. Sementara, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati mengatakan, klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Menurut Nabiyla, jika dilihat dalam konteks pekerja sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat, pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti mengatakan, berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah meningkat dari 13,59 juta orang pada 2021 menjadi 14,83 juta pada 2022. Sementara, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati mengatakan, klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak.

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Prabowo bahwastroke dan serangan jantung menjadi dua penyebab terbesar kematian di Indonesia, adalah benar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dua penyakit tersebut menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia.


"Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke dengan 19,42 persen dan jantung iskemik (serangan jantung) dengan 14,38 persen," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti dalam konferensi pers terkait Hari Jantung Sedunia 2023, Senin 25 September 2023.

Klaim Prabowo bahwastroke dan serangan jantung menjadi dua penyebab terbesar kematian di Indonesia, adalah benar.

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Ganjar bahwa sebagian besar pekerja/buruh menuntut revisiUU Cipta Kerja, adalah benar. Berdasarkan Jurnal Universitas Padjajaran, sebagian besar pekerja/buruh menuntut revisi UU Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan sebagian besar isi kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan pekerja.

Terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Misal: penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan pekerja sulit untuk menjadi pekerja tetap.

Klaim Ganjar bahwasebagian besar pekerja/buruh menuntut revisiUU Cipta Kerja, adalah benar.

Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.

Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan rasio dokter dan penduduk adalah 1:1.000 hal itu sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Artinya, setiap 1.000 penduduk tersedia satu dokter.
Namun, Indonesia belum mencapai rasio dokter dan penduduk yang ideal.

Kemenkes mencatat rasio dokter dan penduduk secara nasional masih di bawah standar, yakni 0,32 dokter per 1.000 penduduk.

Dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dinar Lubis menurutkan, jumlah dokter di Indonesia dapat dilihat dari tenaga medis yang memiliki STR aktif.

Per 31 Desember 2022, jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif yakni 230.564 dokter.
Perinciannya, 144.903 dokter umum, 45.078 dokter spesialis, 35.811 dokter gigi, dan 4.772 dokter gigi spesialis.

Kendati begitu, Dinas mencatat bahwa sebaran tenaga medis dari Kemenkes menunjukkan masih adanya ketimpangan di Pulau Jawa-Bali dan di pulau lainnya.
Jumlah dokter terbesar ada di Pulau Jawa.

Berikut provinsi dengan jumlah dokter terbanyak dan beserta jumlah penduduknya:

Jawa Barat memiliki 23.973 dokter dengan jumlah penduduk 49,4 juta orang

Jawa Timur sebanyak 23.851 dokter dengan jumlah penduduk 41,1 juta orang

DKI Jakarta sebanyak 23.788 dokter dengan jumlah penduduk 10,6 juta orang

Sementara, provinsi dengan jumlah dokter paling sedikit yakni:

Sulawesi Barat memiliki 512 dokter dengan jumlah penduduk 1,4 juta orang

Kalimantan Utara memiliki 600 dengan jumlah penduduk 727 ribu orang

Gorontalo memiliki 648 dokter dengan jumlah penduduk 1,1 juta orang

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2022, jumlah dokter Indonesia yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah per 2022 yakni 176.110 dokter atau setara 12,23 persen dari seluruh tenaga kesehatan.

Mayoritas dokter umum sebanyak 61 persen atau 106.717, dokter spesialis 24 persen atau 42.434, dokter gigi 13 persen atau 23.844, dan dokter gigi spesialis 2 persen atau 3.115.

Sementara itu, dilansir Kompas.id Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa Indonesia kekurangan 130.000 dokter karena WHO menyarankan rasio dokter dan penduduk 1:1.000.

Menurut Menkes, saat ini Indonesia baru punya 140.000 dokter. Sebab, jika merujuk rasio 1:1000, maka jumlah dokter ideal adalah 270.000 dokter.