Sebuah akun TikTok bernama sudjioke mengunggah video yang mengklaim bahwa seluruh aset milik ketua umum partai Perindo, Harry Tanoesoedibjo disita oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi satelit Kemenhan senilai puluhan triliun rupiah.

Berdasarkan penelusuran, Ketua Bidang Hukum Internal Organisasi DPP Partai Perindo Christophorus Taufik menegaskan bahwa kabar tersebut adalah bohong. Tidak ada penggeledahan dan proses hukum apa pun terhadap Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, DPP Partai Perindo juga melaporkan akun TikTok SudjiOke, yang menayangkan potongan video dengan narasi Hary Tanoesoedibjo dimiskinkan dan beberapa asetnya disita.
Menurut Christophorus, pihaknya telah melaporkan kanal YouTube dan akun TikTok ke Bareskrim Polri pada Selasa (7/3).

Chris lebih lanjut mengatakan pihaknya turut menyerahkan sejumlah barang bukti ke Bareskrim Polri.

“Ada screenshoot yang kami sampaikan, juga download dari kanal dan pembanding video dari cuplikan apa yang ada di kanal itu,” katanya.

Informasi menyesatkan. Ketua Bidang Hukum Internal Organisasi DPP Partai Perindo Christophorus Taufik mengaskan bahwa kabar tersebut adalah bohong. Tidak ada penggeledahan dan proses hukum apa pun terhadap Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo.

Sebuah kanal Youtube bernama PEJUANG MUDA mengunggah video berjudul “PRABOWO BAWA PASUKAN TUNTUT ISTANA TOLAK PENUNDAAN PEMILU”. Dalam thumbnail video tersebut terlihat banyak massa yang memadati depan bangunan istana negara.

Berdasarkan hasil penelusuran dari video berdurasi 8 menit tersebut, judul, thumbnail, dan isi video tidak berkaitan. Isi Video tersebut hanya berisi gabungan video Prabowo bertemu Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan video Prabowo bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, narasi yang dibacakan oleh narator identik dengan artikel yang diunggah liputan6.com pada 5 Maret 2023 berjudul “Prabowo Sebut Penundaan Pemilu 2024 Tak Masuk Akal, Surya Paloh Sepakat.”

Artikel tersebut berisi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menilai penundaan Pemilu 2024 kurang arif dan tidak masuk akal.
Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang dibuat Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Di antaranya, keinginan bersama untuk menciptakan kedamaian menjelang pemilu 2024.

Hingga saat ini, tidak ada pemberitaan yang mengabarkan Prabowo membawa ribuan massa untuk menyerang istana tolak penundaan pemilu.

Informasi menyesatkan. Judul, thumbnail, dan isi video tidak berkaitan. Isi video merupakan cuplikan beberapa video, salah satunya pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh terkait pembahasan pemilu dan Prabowo menyebut bahwa penundaan pemilu merupakan hal yang tidak masuk akal.

Berdasarkan penelusuran Tempo, pada tahun 2016 lalu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersilang pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok menilai BPK ngaco dalam melakukan audit. 
Ketua BPK saat itu, Harry Azhar Azis menegaskan hasil temuan BPK atas kasus Rumah Sakit Sumber Waras sudah bersifat final. Ia menantang Ahok sebagai pihak yang tidak setuju dengan hasil temuan untuk melaporkan gugatan melalui pengadilan.
Pada tahun 2016, Anies Baswedan masuk dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Ia dan Sandiaga Uno menjadi penantang Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017.
Tempo melakukan verifikasi terhadap narasi dan foto tersebut dengan menggunakan Google Image, Reverse Image, Yandex Images, dan pemberitaan media-media kredibel di Indonesia.
Klaim: Sumpah Ahok saat menerima vonis 3 tahun penjara.
Fakta: Dalam kasus penodaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana selama dua tahun dan membayar biaya perkara 5000 ribu rupiah.
Dilansir Tempo.co, dalam kasus tersebut Ahok, mendapat  dakwaan berlapis, yakni Pasal 156a atau Pasal 156 KUHP. Pada tanggal 9 Mei 2017, ia dinyatakan bersalah karena dianggap menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
Dilansir Kompas.com, dalam sidang lanjutan kasus penghinaan agama, Ahok keberatan kesaksian Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. "Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Mahakuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan. Terima kasih," kata Ahok.
Klaim 2: Perseteruan Mantan Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Ahok 
Fakta: Dikutip Koran Tempo edisi 1 Desember 2015, Majelis Kehormatan Komite Etik Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti laporan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengadukan Kepala BPK Jakarta Efdinal atas dugaan konflik kepentingan dalam audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
Dilansir Tempo, awal perseteruan antara Ahok dan BPK bermula ketika BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI dalam rapat paripurna DPRD, tanggal 6 Juli 2015. Ahok menganggap BPK sengaja mencari-cari kesalahan.
Dilansir Tempo, Ahok menilai BPK telah berpihak karena meminta mengembalikan lahan RS Sumber Waras yang sudah dibeli. Menurutnya tidak ada yang salah dengan pembelian lahan tersebut. Harga beli sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak mengikuti aturan.
Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan tidak khawatir apabila ada pihak-pihak yang ingin menggugat ke pengadilan karena tidak puas dengan hasil audit pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
Dilansir lama BPK RI, pada tanggal 18 Desember 2021, Harry Azhar Azis meninggal di RS Cipto Mangunkusumo.
Video 1

Pada menit ke-2:07, fragmen video menampilkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang berbicara. Ia terlihat mengenakan pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen gambar ini identik dengan video yang diunggah Viva.co.id di YouTube tanggal 7 Oktober 2016. Dilansir Viva.co.id, video ini berisi pembicaraan Ahok dengan warga di Pulau Seribu. Dalam pernyataannya tersebut, Ahok menyinggung Surat Al-Maidah ayat 15.
Dilansir Tempo, Pengacara Damai Hari Lubis melaporkan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan penodaan terhadap ayat suci Al Qur'an, Al-Maidah ayat 51 dalam pernyataan di Pulau Seribu.
Video 2

Pada menit ke-4:28, fragmen video menampilkan Anies Baswedan sedang berbicara. Di belakang Anies berdiri sejumlah orang yang berbaju putih.
Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen video ini identik dengan unggahan Kompas TV di Youtube, tanggal 27 Agustus 2021. Dilansir Kompas TV, pada tanggal 27 Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya (TVM) Jakbar.
Video 3

Pada menit ke-08:30, fragmen video menampilkan suasana ruangan pengadilan. Tampak ada lima orang hakim.
Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen video ini identik dengan tayangan CNN Indonesia di YouTube tanggal 13 Desember 2016. Dilansir CNN Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyampaikan nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penghinaan agama.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo terhadap narasi dan video dengan narasi “Ngeri! Sumpah Ahok jadi kenyataan, sekarang giliran Anies yang korban!” adalah menyesatkan.
Perseteruan Ahok dan Harry Azhar Azis berkaitan dengan perbedaan pendapat terkait kerugian negara dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara rivalitas Ahok dan Anies berlangsung dalam dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. 
Walaupun dalam hubungan politik, ketiganya tidak harmonis, kasus kematian Harry Azhar Azis tidak ada hubungannya dengan kasus penghinaan agama yang membuat Ahok dipenjara selama 2 tahun.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, video para kepala negara di dunia yang berkumpul tersebut tidak membicarakan soal dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Antonio Guterres.
Pertemuan yang dihadiri Jokowi, Putin, Biden, Guterres, dan Xi Jinping, itu mendiskusikan topik atau isu yang berbeda-beda, mulai dari kerja sama ekonomi, hubungan masing-masing antara negara, perdamaian, kesehatan hingga penanganan terkait perubahan iklim.
Selain itu, lima negara pemilik hak veto di PBB, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis dan Inggris, juga tidak menyampaikan dukungan terhadap siapapun, termasuk Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB.
Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video itu menjadi gambar pakai Keyframe dan menelusurinya menggunakan Yandex Image Search.
Video 1

Pada awal video, Presiden RI, Joko Widodo terlihat menyambut kehadiran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Mereka bertemu membahas sejumlah hal, yang tidak ada kaitannya dengan isu siapa yang bakal menjadi pemimpin di lembaga tersebut.
Kantor berita Antara menyebutkan, pertemuan antara Jokowi dan Guterres sebenarnya pada 3 November 2019, yang mendiskusikan upaya menyelesaikan konflik di Myanmar dan Palestina. Di Kesempatan itu, Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam penyelesaian masalah di dua negara yang sedang memiliki konflik tersebut.
Video 2

Potongan video menit ke-2:17 menampilkan Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kedua pemimpin negara ini membahas banyak hal, termasuk perdamaian atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Namun, bukan membicarakan tentang dukungan terhadap Jokowi untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat itu, Jokowi menemui Putin pada Kamis, 30 Juni 2022 di di Kremlin, atau istana kenegaraan Rusia. Dikutip dari channel YouTube Kompas TV, selain membahas tentang perang Rusia dan Ukraina, Jokowi bertemu Putin untuk menyampaikan pesan-pesan delegasi kenegaraan.
Salah satu agenda Jokowi menemui Putin adalah untuk mengundang Rusia ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai negara presidensi G20. Perjalanan Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah lanjutan kunjungan kenegaraan, setelah hadiri KTT G7 di Jerman.
Video 3

Kolase video Presiden RI, Joko Widodo, kembali dimunculkan pada menit ke-5:31. Kali ini dia bersama Presiden Cina, Xi Jinping. Pada pertemuan ini, keduanya membahas soal hubungan antara Indonesia dengan Cina, dan tidak ada kaitannya dengan klaim mendukung Jokowi menjadi sekjen PBB menggantikan Antonio Guterres.
Dikutip dari Detik.com, Joko Widodo dan Xi Jinping bertemu untuk pertama kalinya di Great Hall of people, di utara kawasan Tiananmen, Beijing, Tiongkok, pukul 10.30 waktu setempat, Minggu, 9 November 2014. Presiden ke tujuh itu memakai setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah. Saat berjumpa, kedua pemimpin ini sempat berbincang sebelum masuk ke ruangan untuk diskusi tertutup.
Video 4

Pada bagian ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tampak sedang berbicara dengan Presiden RI, Joko Widodo. Penelusuran Tempo, kedua pemimpin ini hanya membahas soal isu kesehatan, ekonomi hijau hingga pengurangan emisi karbon. Tidak membahas siapa yang menjadi sekretaris jenderal PBB berikutnya.
Pertemuan Jokowi dan Biden ini berlangsung di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021. Indonesia menghargai kerja sama bidang kesehatan selama pandemi mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose-sharing,ventilator, obat teurapeutik, hingga alat kesehatan lainnya.
“Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia," kata Jokowi dikutip dari CNBC Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video tiga negara mendukung Jokowi jadi Sekjen PBB, adalah keliru.
Video para kepala negara di dunia yang berkumpul tersebut tidak membicarakan soal dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Antonio Guterres.
Tetapi, pertemuan yang dihadiri Jokowi, Putin, Biden, Guterres, dan Xi Jinping, itu mendiskusikan topik atau isu yang berbeda-beda, mulai dari kerja sama ekonomi, hubungan masing-masing antara negara, perdamaian, kesehatan hingga penanganan terkait perubahan iklim.
Dan, lima negara pemilik hak veto di PBB, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis dan Inggris, juga tidak ada menyampaikan dukungan terhadap siapapun, termasuk Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB.