Mengutip laman Kementerian Kesehatan, menurut riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Kemudian, lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Celestinus Eigya Munthe mengatakan, sekitar satu dari lima penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Sementara, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 29.883 orang menjadi korban kekerasan seksual pada 2023.

Perinciannya, 6.332 korban berjenis kelamin laki-laki, dan 26.161 berjenis kelamin perempuan. Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya menyampaikan, dalam penelitian I-NAMHS (Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey) satu dari tiga remaja di Indonesia mengalami kesehatan mental di tahun 2022. "Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja," ucap Derry. Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, pernyataan Anies tak bisa diverifikasi lantaran tidak ada parameter waktu yang digunakan. "Pernyataan calon (presiden) sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan. Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (sebanyak 1.127 kasus)," kata Halili.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, pernyataan Anies tak bisa diverifikasi lantaran tidak ada parameter waktu yang digunakan. "Pernyataan calon (presiden) sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan. Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (sebanyak 1.127 kasus)," kata Halili.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Ganjar tentang anggaran kesehatan terpotong.

Penelusuraan mengarah pada artikel berjudul "Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting, Ini Cara Kemenkeu Siasati Masalah Keterbatasan Anggaran!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 25 September 2023.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Nilai ini setara dengan 5,6 persen dari APBN.

Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, utamanya untuk penanganan Covid-19 dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Saat guncangan besar pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani krisis kesehatan nilainya mencapai Rp312,4 triliun.

Tercatat, pada tahun 2020 anggaran kesehatan berjumlah Rp172,3 triliun, tahun 2021 menjadi Rp312,4 triliun, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp188,1 triliun. Dan outlook tahun 2023 ini sebesar Rp172,5 triliun. Dengan Anggaran Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp187,5 triliun, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook Anggaran Kesehatan tahun sekarang.

Dalam artikel berjudul "Dalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 Triliun" yang dimuat Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkap Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.

Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dair total besaran APBN. Satu perhatiannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.

"Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," kata dia dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023" yang dimuat situs resmi Kementerian Kesehatan, sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.

“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.

Mengacu pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), pada periode 1 Januari - 27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan seksual.

Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan mayoritas dialami perempuan.

Berdasarkan usia, korban kekerasan di Indonesia didominasi kelompok usia 13-17 tahun dengan jumlah mencapai 7.451 korban atau 38 persen dari total korban kekerasan periode tersebut.

Sementara data Komnas Perempuan, catatan tahun 2023 memperlihatkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Namun klaim angka dari Anies ini sulit diverifikasi karena pernyataan tersebut tidak mengacu pada parameter waktu tertentu.

Selain itu data ini juga tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan berdasarkan penelitian Indonesia - National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) yang dirilis pada tahun 2022, mencatat terdapat 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut juga setara dengan 15,5 juta remaja.

Adapun dalam laporan tersebut pada tahun yang sama, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental, dan 2,45 juta remaja alami gangguan mental.

Sementara jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan 3,7 persen, gangguan depresi mayor 1 persen, gangguan perilaku 0,9 persen.

Dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen yang mengakses layanan konseling.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com, bersama 16 media dan 7 panel ahli di Indonesia.

Para panel ahli yang terlibat diantaranya Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi Fakultas Kesehatan UGM Anis Fuad; Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia, dan co-director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya; Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini.

Kemudian Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan; Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti; Peneliti Senior The SMERU Research Institute Luhur Arief Bima; dan Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati.

Dilansir dari laman Kata Data, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2019 menunjukkan, bahwa stroke merupakan penyakit yang menyumbang angka kematin terbanyak di Indonesia yakni 131,8 kasus kematian per 100.000 penduduk.

Kemudian, penyakit jantung menjadi yang kedua yakni 95,68 kasus per 100.000 penduduk.

Dilansir dari laman Sehat Negeriku, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa layanan kesehatan untuk penyakit stroke perlu diperkuat.

Saat ini, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis bedah jumlahnya belum memadai.

Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan pakai cathlab sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.

Di laman Sehat Negeriku, Budi juga menjelaskan bahwa, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) hanya berjumlah 1.485 orang.

Jumlah ini, kata Menkes, masih jauh dari kebutuhan. Padahal, idealnya, 1 dokter jantung melayani 100.000 orang. Namun, saat ini, 1 dokter jantung harus melayani sebanyak 250.000 orang.