Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (4/2/2024) malam. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ada 16 dokter, satu dokter layani 3 kabupaten.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Prabowo Subianto dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima:
Datanya jelas kita kekurangan 140 ribu dokter, di Atambua ada satu rumah sakit harusnya ada 16 dokter, ini dokternya hanya 1 orang, dia harus melayani 3 kabupaten, bagaimanapun pemerintah harus ambil tindakan yang darurat dan menurut kami kita harus ambil langkah berani.
(GFD-2024-15811) Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut di Atambua Ada 16 Dokter, 1 Dokter Layani 3 Kabupaten
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut.
Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia dan co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengatakan data yang disampaikan oleh Prabowo Subianto belum ada bukti. Merujuk data pada website RSUD Mgr Gabriel Manek SVD atau RSUD Atambua ada lebih dari 1 dokter di sana.
"Ada 37 dokter yang di sebutkan di website," kata Derry Wijaya.
Lebih lanjut, Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM Anis Fuad, menyebutkan pernyataan Prabowo Subianto kurang jelas, karena tidak menyebutkan secara rinci lokasi rumah sakit dan dokter umum atau dokter spesialis.
"Tidak dapat diverifikasi. Jika yang dimaksud adalah RSUD Atambua, karena RS tipe C, jumlah dokternya jelas lebih dari 1," kata Anis Fuad.
Sumber: https://rsgmbelu.simkeskhanza.com/index.php?act=DokterKami
Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia dan co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengatakan data yang disampaikan oleh Prabowo Subianto belum ada bukti. Merujuk data pada website RSUD Mgr Gabriel Manek SVD atau RSUD Atambua ada lebih dari 1 dokter di sana.
"Ada 37 dokter yang di sebutkan di website," kata Derry Wijaya.
Lebih lanjut, Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM Anis Fuad, menyebutkan pernyataan Prabowo Subianto kurang jelas, karena tidak menyebutkan secara rinci lokasi rumah sakit dan dokter umum atau dokter spesialis.
"Tidak dapat diverifikasi. Jika yang dimaksud adalah RSUD Atambua, karena RS tipe C, jumlah dokternya jelas lebih dari 1," kata Anis Fuad.
Sumber: https://rsgmbelu.simkeskhanza.com/index.php?act=DokterKami
Kesimpulan
Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang di Atambua Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada satu rumah sakit harusnya ada 16 dokter, satu dokter layani 3 kabupaten belum ada bukti.
Merujuk data pada website RSUD Mgr Gabriel Manek SVD atau RSUD Atambua ada 37 dokter. Pernyataan Prabowo Subianto kurang jelas, karena tidak menyebutkan secara rinci lokasi Rumah Sakit dan dokter umum atau dokter spesialis.
Merujuk data pada website RSUD Mgr Gabriel Manek SVD atau RSUD Atambua ada 37 dokter. Pernyataan Prabowo Subianto kurang jelas, karena tidak menyebutkan secara rinci lokasi Rumah Sakit dan dokter umum atau dokter spesialis.
Rujukan
(GFD-2024-15810) Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Pernah Membebaskan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (4/2/2024) malam. Dalam debat tersebut, Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyampaikan pernah membebaskan pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima:
Dari pengalaman kami pernah membebaskan pekerja yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja, mereka yang terindikasi TPPO.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima:
Dari pengalaman kami pernah membebaskan pekerja yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja, mereka yang terindikasi TPPO.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), saat Ganjar Pranowo menjabat gubernur, membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di tiga negara, yakni Kamboja (https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/28/tki-asal-jateng-disekap-di-kamboja-ganjar-pranowo-perintahkan-disnaker-koordinasi-kemlu ), Arab Saudi (https://daerah.sindonews.com/berita/849065/22/gubernur-optimistis-satinah-lolos-dari-hukuman-pancung ), Sudan (https://news.republika.co.id/berita/ru1eme456/pemprov-jateng-pulangkan-warganya-yang-terdampak-perang-sudan)
“Lebih tepat membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di Kamboja, kasus Satinah (Arab Saudi), memulangkan WNI yang terjebak konflik di Sudan,” ujar Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, Minggu (4/2/2024).
Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan Pemprov Jateng beberapa kali melakukan upaya pembebasan pekerja migran. Beberapa yang terbaru, Pemprov Jawa Tengah membantu pembebasan 55 Pekerja Migran Indonesia dari Penyekapan di Kamboja (https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/30/polisi-kamboja-bebaskan-55-wni-dari-penyekapan-di) ; 17 WNI Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Myanmar (https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/view/pemulangan-17-wni-korban-tppo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi); sebelumnya juga ada kasus pembebasan 37 TKI yang tertahan di Malaysia (https://jatengprov.go.id/beritadaerah/proses-panjang-pemerintah-bebaskan-37-tki-jawa-tengah-tertahan-di-malaysia/)
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), saat Ganjar Pranowo menjabat gubernur, membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di tiga negara, yakni Kamboja (https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/28/tki-asal-jateng-disekap-di-kamboja-ganjar-pranowo-perintahkan-disnaker-koordinasi-kemlu ), Arab Saudi (https://daerah.sindonews.com/berita/849065/22/gubernur-optimistis-satinah-lolos-dari-hukuman-pancung ), Sudan (https://news.republika.co.id/berita/ru1eme456/pemprov-jateng-pulangkan-warganya-yang-terdampak-perang-sudan)
“Lebih tepat membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di Kamboja, kasus Satinah (Arab Saudi), memulangkan WNI yang terjebak konflik di Sudan,” ujar Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, Minggu (4/2/2024).
Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan Pemprov Jateng beberapa kali melakukan upaya pembebasan pekerja migran. Beberapa yang terbaru, Pemprov Jawa Tengah membantu pembebasan 55 Pekerja Migran Indonesia dari Penyekapan di Kamboja (https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/30/polisi-kamboja-bebaskan-55-wni-dari-penyekapan-di) ; 17 WNI Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Myanmar (https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/view/pemulangan-17-wni-korban-tppo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi); sebelumnya juga ada kasus pembebasan 37 TKI yang tertahan di Malaysia (https://jatengprov.go.id/beritadaerah/proses-panjang-pemerintah-bebaskan-37-tki-jawa-tengah-tertahan-di-malaysia/)
Kesimpulan
Pernyataan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 bahwa pihaknya pernah membebaskan pekerja migran Indonesia yang bermasalah, benar.
Pemprov Jateng melakukan upaya pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di sejumlah negara.
Pemprov Jateng melakukan upaya pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di sejumlah negara.
Rujukan
(GFD-2024-15809) Cek Fakta: Anies Baswedan Ada 3,2Juta Kasus Kekerasan pada Perempuan Selama 8 Tahun Terakhir
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (4/2/2024) malam. Capres nomor 01 Anies Baswedan menyampaikan bahwa ada 3,2 juta kasus kekerasan pada perempuan selama 8 tahun terakhir.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima:
Kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak. Tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat. Itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan. Harus dilindungi dan kekerasan terhadap perempuan tidak boleh disepelekan.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima:
Kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak. Tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat. Itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan. Harus dilindungi dan kekerasan terhadap perempuan tidak boleh disepelekan.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut.
Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti mengatakan data yang disampaikan oleh Anies Baswedan merupakan angka rata-rata kasar dengan asumsi bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 200-400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan.
Merujuk pada Catahu Komnas Perempuan 2016 hingga 2023, Catahu 2023 tercatat 457.895 kasus, Catahu 2022 dengan 459.094 kasus, Catahu 2021 dengan 299.911, Catahu 2020 dengan 431.471 kasus, Catahu 2019 dengan 406.178, kasus, Catahu 2018 dengan 348.446 kasus, Catahu 2017 dengan 259.150 kasus, Catahu 2016 dengan 321.752 kasus, Catahu 2015 dengan 279.688 kasus.
Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati juga sependapat, jika konteksnya merujuk pada data kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan, maka rata-rata pengaduan kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya berkisar pada angka 400ribuan.
"Jika dirata-rata, maka angka 3,2 juta kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam 8 tahun terakhir itu masuk akal," kata Nabiyla.
Sumber: https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf
Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti mengatakan data yang disampaikan oleh Anies Baswedan merupakan angka rata-rata kasar dengan asumsi bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 200-400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan.
Merujuk pada Catahu Komnas Perempuan 2016 hingga 2023, Catahu 2023 tercatat 457.895 kasus, Catahu 2022 dengan 459.094 kasus, Catahu 2021 dengan 299.911, Catahu 2020 dengan 431.471 kasus, Catahu 2019 dengan 406.178, kasus, Catahu 2018 dengan 348.446 kasus, Catahu 2017 dengan 259.150 kasus, Catahu 2016 dengan 321.752 kasus, Catahu 2015 dengan 279.688 kasus.
Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati juga sependapat, jika konteksnya merujuk pada data kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan, maka rata-rata pengaduan kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya berkisar pada angka 400ribuan.
"Jika dirata-rata, maka angka 3,2 juta kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam 8 tahun terakhir itu masuk akal," kata Nabiyla.
Sumber: https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf
Kesimpulan
Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang ada 3,2 juta kasus kekerasan pada perempuan selama 8 tahun terakhir. benar.
Angka tersebut merupakan angka rata-rata kasar dengan asumsi bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 200-400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan.
Merujuk pada Catahu Komnas Perempuan 2016 hingga 2023, Catahu 2023 tercatat 457.895 kasus, Catahu 2022 dengan 459.094 kasus, Catahu 2021 dengan 299.911, Catahu 2020 dengan 431.471 kasus, Catahu 2019 dengan 406.178, kasus, Catahu 2018 dengan 348.446 kasus, Catahu 2017 dengan 259.150 kasus, Catahu 2016 dengan 321.752 kasus, Catahu 2015 dengan 279.688 kasus.
Angka tersebut merupakan angka rata-rata kasar dengan asumsi bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 200-400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan.
Merujuk pada Catahu Komnas Perempuan 2016 hingga 2023, Catahu 2023 tercatat 457.895 kasus, Catahu 2022 dengan 459.094 kasus, Catahu 2021 dengan 299.911, Catahu 2020 dengan 431.471 kasus, Catahu 2019 dengan 406.178, kasus, Catahu 2018 dengan 348.446 kasus, Catahu 2017 dengan 259.150 kasus, Catahu 2016 dengan 321.752 kasus, Catahu 2015 dengan 279.688 kasus.
Rujukan
(GFD-2024-15808) Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo Menggaji Guru SMA/SMK di Jateng Sesuai UMP Ditambah 10 Persen
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan menggaji guru SMA/SMK di Jateng sesuai UMP ditambah 10 persen.
"Saya bercerita pengalaman saja, ketika pendidikan SMA dan SMK diserahkan pada provinsi, maka saya bertanya berapa gajinya? Gajinya 300 ribu. Maka saya minta para guru diberi gaji sesuai UMR Jawa Tengah, UMK dan plus ditambah 10%," kata Ganjar dalam Debat Kandidat KPU, Minggu 4 Februari 2024.
Benarkah klaim tersebut?
"Saya bercerita pengalaman saja, ketika pendidikan SMA dan SMK diserahkan pada provinsi, maka saya bertanya berapa gajinya? Gajinya 300 ribu. Maka saya minta para guru diberi gaji sesuai UMR Jawa Tengah, UMK dan plus ditambah 10%," kata Ganjar dalam Debat Kandidat KPU, Minggu 4 Februari 2024.
Benarkah klaim tersebut?
Hasil Cek Fakta
Peneliti senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, mengatakan sejak 2017 guru honorer SMK/SMA menerima gaji setingkat UMP dari pemprov, seperti laporan Kompas.com pada 2021.
Salah satu guru, Ekasari Lukitawati yang sembilan tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota Tegal, memperoleh gaji Rp 2,3 juta setelah sebelumnya hanya menerima Rp 200 ribu per bulan.
Di Jawa Tengah, sampai saat ini, tercatat total ada sekitar 5.546 orang guru honorer Pemprov Jateng, telah disejahterakan dalam bentuk pemberian gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka adalah guru honorer atau biasa disebut guru tidak tetap (GTT), di bawah kewenangan Pemprov Jateng, yaitu GTT SMA, SMK, dan SLB.
Dalam website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pada momen Hari Guru Nasional ke-77 ini, sebanyak 5.546 guru honorer dibiayai dari APBD. Alokasi APBD dengan rata-rata sesuai nilai UMK, ditambah tambahan sesuai jenjang pendidikan, sekitar Rp2,6 juta per orang. Jika dikalikan 5.546 guru, besarannya sekitar Rp144.196.000.
“Jumlahnya (guru honorer) nanti berkurang dengan adanya pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Semua guru honorer di bawah pemprov itu minimal sudah (gaji) UMK. Yang sarjana mendapatkan tambahan 10 persen, dan ada yang 7,5 persen, serta SMA ada tambahan lima persen. Persentase itu untuk tambahan penghasilan karena sekolah di Jateng itu zero pungutan, sehingga tidak ada pendapatan lain, selain gaji dan tambahan gaji tersebut berdasarkan persentase,” kata Uswatun pada 24 November 2022.
Namun, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengatakan masih banyak guru honorer yang mengabdi di daerah terpencil belum menerima gaji layak setara upah minimum kota atau kabupaten (UMK).
Pemerintah masih membiarkan guru honorer digaji ala kadarnya, bahkan banyak yang jauh di bawah UMK atau upah minimum regional (UMR).
“Jateng (sudah sesuai UMK), Kota Semarang iya, tapi bagaimana dengan kota yang lain? Banyak yang dibayar Rp 500.000-Rp 750.000, banyak sekali,” tegas Muhdi, Jumat (26/11/2022).
Ia mengakui, kota besar, seperti Semarang, sudah mampu memenuhi kewajiban dan menyejahterakan guru honorer dengan gaji minimal UMK dan tambahan lainnya. Begitu pula Pemprov Jateng melalui dana APBD Jateng mampu menggaji guru honorer SMA, SMK, SLB, yang telah memenuhi 24 jam mengajar dalam seminggu dengan gaji minimal UMK daerah masing-masing.
“Tapi begitu masuk ke Demak misalkan, enggak akan ketemu (angka) itu. Jadi betul ada ketimpangan. Maka terjadi sama-sama guru di Indonesia ada yang gajinya Rp 10 juta ada yang Rp 200.000,” katanya, seperti yang diberitakan Kompas.com.
Salah satu guru, Ekasari Lukitawati yang sembilan tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota Tegal, memperoleh gaji Rp 2,3 juta setelah sebelumnya hanya menerima Rp 200 ribu per bulan.
Di Jawa Tengah, sampai saat ini, tercatat total ada sekitar 5.546 orang guru honorer Pemprov Jateng, telah disejahterakan dalam bentuk pemberian gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka adalah guru honorer atau biasa disebut guru tidak tetap (GTT), di bawah kewenangan Pemprov Jateng, yaitu GTT SMA, SMK, dan SLB.
Dalam website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pada momen Hari Guru Nasional ke-77 ini, sebanyak 5.546 guru honorer dibiayai dari APBD. Alokasi APBD dengan rata-rata sesuai nilai UMK, ditambah tambahan sesuai jenjang pendidikan, sekitar Rp2,6 juta per orang. Jika dikalikan 5.546 guru, besarannya sekitar Rp144.196.000.
“Jumlahnya (guru honorer) nanti berkurang dengan adanya pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Semua guru honorer di bawah pemprov itu minimal sudah (gaji) UMK. Yang sarjana mendapatkan tambahan 10 persen, dan ada yang 7,5 persen, serta SMA ada tambahan lima persen. Persentase itu untuk tambahan penghasilan karena sekolah di Jateng itu zero pungutan, sehingga tidak ada pendapatan lain, selain gaji dan tambahan gaji tersebut berdasarkan persentase,” kata Uswatun pada 24 November 2022.
Namun, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengatakan masih banyak guru honorer yang mengabdi di daerah terpencil belum menerima gaji layak setara upah minimum kota atau kabupaten (UMK).
Pemerintah masih membiarkan guru honorer digaji ala kadarnya, bahkan banyak yang jauh di bawah UMK atau upah minimum regional (UMR).
“Jateng (sudah sesuai UMK), Kota Semarang iya, tapi bagaimana dengan kota yang lain? Banyak yang dibayar Rp 500.000-Rp 750.000, banyak sekali,” tegas Muhdi, Jumat (26/11/2022).
Ia mengakui, kota besar, seperti Semarang, sudah mampu memenuhi kewajiban dan menyejahterakan guru honorer dengan gaji minimal UMK dan tambahan lainnya. Begitu pula Pemprov Jateng melalui dana APBD Jateng mampu menggaji guru honorer SMA, SMK, SLB, yang telah memenuhi 24 jam mengajar dalam seminggu dengan gaji minimal UMK daerah masing-masing.
“Tapi begitu masuk ke Demak misalkan, enggak akan ketemu (angka) itu. Jadi betul ada ketimpangan. Maka terjadi sama-sama guru di Indonesia ada yang gajinya Rp 10 juta ada yang Rp 200.000,” katanya, seperti yang diberitakan Kompas.com.
Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan fakta, Ganjar Pranowo menggaji guru SMA/SMK di Jateng sesuai UMP ditambah 10 persen, sebagian benar.
Rujukan
Halaman: 2679/6013