“Selain kasus di Soetta, ada kasus anak membunuh orang tuanya, semua berawal dari game online. Dan, masih banyak lagi kasus-kasus kriminal karena dampak dari game online.” Kawiyan, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam keterangannya pada Senin, 8 April 2024.

Kawiyan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera memblokir game online yang salah satunya bermuatan kekerasan. Dia menganggap kasus kriminalitas anak naik karena terpicu oleh permainan tersebut.

Benarkah begitu?

Untuk memeriksa pernyataan Kawiyan, kami bekerja sama dengan Dosen di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Bhakti Eko Nugroho.

Pernyataan Kawiyan benar, tapi…

Bhakti mengemukakan pernyataan Kawiyan benar. Namun, Bhakti menganggap pernyataan tersebut cenderung mengabaikan faktor-faktor lain yang juga berhubungan dengan perilaku agresif seorang individu.

Menurut dia, memang ada sejumlah riset yang menguatkan pernyataan Kawiyan. Salah satunya riset yang terbit pada 2010. Studi tersebut menyatakan bahwa naiknya tingkat agresivitas anak-anak berhubungan dengan keterpaparan mereka-anak dengan konten-konten gim daring.

Permainan daring, menurut riset tersebut, juga dapat menurunkan komitmen individu terhadap perilaku pro-sosial, dan mengancam kesehatan mental mereka secara serius.

Namun, Bhakti menggarisbawahi bahwa riset-riset di atas memiliki keterbatasan karena mengabaikan variabel lain yang memengaruhi perilaku agresif tersebut. “Faktor sosial lain yang juga berpengaruh antara lain adalah nilai dan pengalaman kekerasan yang diperoleh dari lingkungan sosial fisik sehari-hari,” ujar dia.

Selain itu, Bhakti juga mengutip studi lainnya yang menelaah keterbatasan riset-riset yang tidak membedakan secara jelas tingkat “keseriusan” atau “keparahan” perilaku kekerasan yang dilakukan anak.

“Karena itu, pernyataan bahwa kasus kriminal adalah dampak dari game online cenderung mengabaikan ragam penyebab seorang individu, termasuk anak dan remaja, terlibat dalam perilaku agresif,” tutur Bhakti.

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Robby Irfany Maqoma, Environment Editor, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

ZONAUTARA.com – Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kontroversi saat Sri Mulyani menyerang pelapor ketika menjelaskan tentang hutang negara.

“Saya akan menjelaskan sekali lagi mumpung saya ada semangat untuk menjelaskan, supaya pihak bapak tidak menyebarkan hoax dan berpikiran jahat tentang pemerintah dan menambah pengetahuan bapak, semoga penjelasan saya bisa membuka matanya, kupingnya, pikirannya, wawasannya,” ucapan yang seolah-olah keluar dari mulut Sri Muliani, sebagaimana beredar dalam video di media sosial Tik-Tok.

Postingan tersebut di upload akun @getarjagatraya695 dengan judul “Nah buka mata dan kupingnya pak Anis&Ganjar”. Postingan ini saat ditelusuri, Jumat 12 April 2023 sudah di tonton sebanyak 5,8 juta kali dan disukai 245,1 ribu serta dibagikan 19,9 ribu kali.

ZONAUTARA.com – Beredar video di platform Tik Tok terkait sosok presenter ternama sekaligus aktor Indonesia, Raffi Ahmad yang dinarasikan diringkus polisi karena diduga terlibat kasus pencucian uang senilai 271 triliun rupiah.

Adalah akun Tik Tok ANDI HAFIDS yang memposting video tersebut. Dalam video itu seolah-olah Raffi Ahmad diamankan polisi disertai dengan narasi “Artis Raffi Ahmad dirin9ku5 poli5i karna terlibat k45us pencuci4an uang 271 triliun nagita slavina n94muk”

Postingan ini hingga Kamis (4/4/2024) siang telah ditonton sebanyak 21,2 juta kali dan dibagikan 33,2 ribu kali serta disukai 21,3 ribu. Jika dilihat dari keterangan waktu, video ini diupload tiga hari yang lalu.

Lalu benarkah Raffi Ahmad diamankan terkait kasus pencucian uang 271 triliun rupia?

“Bulan ini rawan DBD, jadi anak-anak keluar rumah pake lengan panjang, losion, minyak telon, dan rumah tolong dijaga kebersihannya.” – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan dalam keterangannya pada Jumat, 15 Maret 2024, seperti dikutip oleh Kompas.com.

Heru mengimbau warga Jakarta untuk memakaikan pakaian lengan panjang pada anaknya masing-masing saat keluar rumah. Menurutnya, penggunaan pakaian lengan panjang, ditambah dengan pemakaian losion dan minyak telon, bisa mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah dengue (DBD).

The Conversation Indonesia menghubungi Henry Surendra, Associate Profesor bidang Kesehatan Masyarakat dari Monash University Indonesia untuk memeriksa kebenaran klaim Heru tersebut.

Tak cukup cegah DBD

Klaim Heru tersebut ada benarnya, tetapi hal-hal yang dianjurkannya masih jauh dari cukup untuk mencegah DBD.

DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue, yang dapat menular dari manusia ke manusia, melalui perantara gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina.

Betul bahwa penggunaan pakaian lengan panjang, losion, dan minyak telon antinyamuk dapat mencegah gigitan nyamuk secara umum. Namun, merujuk pada dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021-2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pencegahan dengue saat ini masih bertumpu pada pengendalian vektor (nyamuk) yang memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Langkah ini biasa disebut dengan 3M Plus, yang terdiri dari:

Selain 3M, berikut adalah beberapa upaya yang dimaksud pada poin Plus:

Upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan vaksinasi dengue. Vaksinasi merupakan salah satu pilar strategi global penanggulangan dengue.

Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia telah memasukkan vaksin dengue sebagai salah satu rekomendasi imunisasi anak pada 2023. Namun, sampai saat ini, vaksinasi dengue masih belum masuk ke dalam daftar vaksinasi pemerintah.

Kemenkes saat ini tengah melakukan kajian riset operasional untuk menilai apakah vaksinasi DBD dapat dijadikan sebagai program vaksinasi nasional dalam waktu dekat. Untuk saat ini, masyarakat dapat memperoleh vaksinasi dengan mengeluarkan biaya secara mandiri.

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.