Beredar pesan WhatsApp terkait informasi surat tilang dari pihak kepolisian yang disertai lampiran dokumen dengan format Android Package Kit (APK) dengan nama “SURAT TILANG DIGITAL.”

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen (Pol) Firman Santyabudi mengatakan, pesan WA dari akun yang mengatasnamakan polantas dan berisi file APK “SURAT TILANG DIGITAL” merupakan modus pencurian data.

Ia mengatakan, Korlantas, Ditlantas, dan Satlantas hanya mengirimkan konfirmasi tilang ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) lewat surat konfirmasi yang dikirim via PT Pos Indonesia.

Masyarakat diimbau berhati-hati apabila menerima pesan WA tentang surat tilang digital.

Upaya pencurian data dengan modus mengirimkan file APK melalui WhatsApp kerap beredar dengan berbagai modus. Misalnya, modus tagihan listrik, undangan pernikahan, dan resi pengiriman ekspedisi.

Pelaku akan mengirimkan file APK kepada korban, dan memanfaatkan kelengahan penerima pesan yang tidak mengecek terlebih dulu jenis file yang diterima. File APK yang dikirimkan oleh pelaku diduga telah diprogram sedemikian rupa untuk mencuri data pribadi korban, terutama data perbankan.

Untuk diketahui, APK merupakan format file yang digunakan untuk memasang aplikasi pada sistem operasi Android. Ciri format ini yakni tertera tulisan APK atau .apk pada akhir nama file.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri mengatakan, pesan WA dari akun yang mengatasnamakan polantas dan berisi file APK “SURAT TILANG DIGITAL” merupakan modus pencurian data.

Modus penipuan melalui email undangan seleksi kerja kembali beredar. Salah satunya adalah undangan seleksi kerja yang diklaim berasal dari PT KAO Indonesia.

Dalam email yang dikirimkan, pelaku mengundang korban untuk melakukan proses Medical Check Up (MCU) dan Test Fisik yang dilakukan di lokasi perusahaan. Korban kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran untuk registrasi sebelum pelaksanaan MCU dan Test Fisik.

Dikutip dari laman resminya, PT KAO Indonesia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan terkait proses seleksi calon tenaga kerja yang mengatasnamakan PT Kao Indonesia dan atau menggunakan identitas karyawan PT Kao Indonesia.

Berikut ini adalah pengumuman resmi dari PT Kao Indonesia sehubungan dengan proses seleksi calon tenaga kerja:

PT Kao Indonesia tidak pernah meminta uang, menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya dalam pelaksanaan proses seleksi tenaga kerja.
PT Kao Indonesia tidak pernah bekerjasama dengan pihak biro perjalanan manapun dalam pelaksanaan proses seleksi tenaga kerja.
Informasi undangan wawancara seleksi tenaga kerja akan disampaikan melalui :
Human Capital Development PT Kao Indonesia
Nomor telepon : 021 7982245
E-mail : HCDRecruitment@kao.co.id
Website : www.kao.com/id

Konten palsu. PT Kao Indonesia tidak pernah meminta uang, menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya dalam pelaksanaan proses seleksi tenaga kerja.

Beredar sebuah video yang diklaim tentara Israel menargetkan sniper ke anak-anak Palestina pada saat di sekolah. “CHILD SHOT AT IN SCHOOL BY ISRAELI SNIPER” tulis postingan Twitter yang menyematkan video tersebut.

Setelah ditelusuri faktanya video tersebut tidak ada kaitannya dengan konflik yang terjadi di Palestina. Dilansir dari AFP, kejadian dalam video tersebut berada di Afes, Suriah. Negara Suriah sedang terjadi Perang Saudara, kejadian di video menunjukkan pasukan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerang fasilitas sekolah dengan tembakan artileri pada 2 Desember 2023.

Dengan demikian, video tentara Israel menargetkan Sniper ke anak-anak Palestina di sekolah adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya video tersebut berada di desa Afes, Suriah. Tidak ada kaitannya dengan konflik yang terjadi di Palestina.

Dikutip dari Kompas.com, 20 Desember 2023, sampai saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak memiliki rencana untuk mencairkan BSU seperti pada 2022.
"Sampai saat ini tidak ada (rencana mencairkan BSU)" kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi.
Dikonfirmasi terpisah, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun memastikan, tidak ada bantuan gaji untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dicairkan tahun ini.
"Dan sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah untuk pelaksanaan BSU tahun 2023," kata Oni.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten yang mengeklaim pemerintah mencairkan BSU Rp 600.000 untuk tahun 2023 adalah hoaks.
Sampai saat ini Kemnaker tidak memiliki rencana untuk mencairkan BSU seperti pada 2022. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memastikan tidak ada pencairan BSU tahun ini.