DJP membantah narasi yang mengeklaim sistem Core Tax akan digunakan untuk mengakses mutasi rekening dan kartu kredit.

Melalui akun X (Twitter) resmi @DitjenPajakRI, DJP mengatakan bahwa narasi itu hoaks.

"Data mutasi rekening dan/atau kartu kredit adalah data yg bersifat pribadi/milik pemilik rekening dan/atau kartu kredit," tulis DJP, pada 2 September 2024.

DJP tidak memiliki sistem untuk mengakses data rekening dan kartu kredit.

"Masyarakat agar tidak terprovokasi terkait hal ini dan melakukan konfirmasi ke pihak DJP," demikian imbauan DJP.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau Contact Center Kring Pajak di nomor 1500200.

Dilansir Kompas.com, sistem "Core Tax" adalah pembaruan dalam sistem perpajakan karena jumlah wajib pajak meningkat dari 33 juta menjadi 70 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan, sistem "Core Tax" bertujuan meningkatkan kualitas perpajakan.

Ujung dari penerapan "Core Tax" adalah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak supaya terjadi optimalisasi pengumpulan penerimaan pajak.

Sistem tersebut mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Pemerintah sudah mempersiapkan kehadiran "Core Tax" sejak 2018, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim DJP bisa mengakses mutasi rekening dan kartu kredit adalah hoaks.

DJP mengatakan bahwa merea tidak memiliki sistem untuk mengakses data rekening dan kartu kredit.

Selain itu, implementasi sistem "Core Tax" menurut DJP bukan bertujuan memata-matai masyarakat, tetapi meningkatkan kualitas perpajakan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan unggahan tersebut adalah hoaks. BPJS Kesehatan tidak pernah menjanjikan bantuan seperti dalam unggahan.

"Informasi ini hoaks dan penipuan Mas. Tidak ada bantuan dan program seperti itu," ujar Rizzky ketika dihubungi Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

"Nomor WhatsApp tersebut bukan milik BPJS Kesehatan," kata Rizzky.

Adapun nomor WhatsApp resmi BPJS Kesehatan adalah 0811-816-5165.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Masyarakat bisa menguhubungi BPJS Kesehatan melalui Care Center 165, Mobile JKN serta pelayanan Melalui WhatsApp (Pandawa) di nomor 0811-816-5165. 

Unggahan yang mengeklaim BPJS Kesehatan memberikan bantuan Rp 10 juta sampai 150 juta adalah hoaks. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut pihaknya tidak pernah menjanjikan bantuan seperti dalam unggahan. Nomor WhatsApp yang ada dalam unggahan juga bukan milik BPJS Kesehatan.

Terdapat sejumlah potongan klip dari video yang beredar. Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video lalu menelusurinya dengan metode reverse image search.

Klip pertama menampilkan tornado di belakang sebuah bangunan. Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke situs web EBU.

Video aslinya bersumber dari kanal YouTube Tornado Trackers, 9 Oktober 2016.

Video tersebut berisi dokumentasi selama terjadi Badai Matthew, yang melanda sebagian wilayah Florida, Amerika Serikat (AS) pada 2016.

Klip lainnya menampilkan rangka atap sebuah gedung yang perlahan roboh akibat angin kencang.

Hasil penelusuran Google Lens mengarahkan ke sebuah video di akun Dailymotion AB NEWS pada 31 Juli 2024.

Kedua video diunggah sebelum terjadi Topan Super Yagi di Vietnam pada Sabtu (7/9/2024).

Sementara salah satu klip menunjukkan, bangunan yang bukan berlokasi di Vietnam.

Hasil pencarian Google Lens pada klip ini mengarahkan ke situs Singtao Usa, 27 Juli 2024.

Situs tersebut memberitakan Quanzhou Strait Stadium, China yang rusak akibat Topan Dusuri pada 2023.

Dikutip dari Associated Press, sedikitnya 14 orang tewas dan 176 lainnya luka-luka akibat Topan Yagi yang menghantam bagian utara Vietnam.

Peristiwa tersebut merupakan topan paling kuat yang terjadi di wilayah tersebut selama satu dekade terakhir.

Departemen meteorologi Vietnam memperkirakan akan terjadi hujan lebat di provinsi utara dan tengah.

Peringatan banjir juga dikeluarkan di daerah dengan dataran rendah, potensi banjir bandang di sungai, dan tanah longsor di lereng yang curam.

Klip Badai Matthew di Florida, AS pada 2016 disebarkan dengan konteks keliru.

Video tersebut tidak terkait Topan Super Yagi yang melanda Vietnam pada Sabtu (7/9/2024).s

Kumpulan klip lainnya sudah beredar di internet sebelum terjadi Topan Super Yagi di Vietnam.

 

Channel youtube bernama Infotama News membagikan sebuah video bernarasikan Prabowo Subianto perintahkan oknum polisi untuk seret Gibran Rakabuming Raka ke penjara karena terbukti hina Prabowo dan anaknya. Video tersebut diunggah pada 5 September 2024.

Setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak ditemukan informasi terkait klaim narasi yang berdar. Video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.

Pada awal video terdapat narasi yang membahas tetang netizen yang menemukan lebih banyak bukti bahwa Gibran adalah pemilik akun Kaskus dengan nama pengguna fufufafa yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial (medsos) X. Narasi itu bersumber dari salah satu artikel gelora.com berjudul “Fufufafa Trending di X, Netizen Buktikan Akun Kaskus yang Ejek Prabowo Milik Gibran Rakabuming”.

Selain itu, narator juga membacakan artikel lainnya dari gelora.co dengan judul “Soal Anies Dijegal, Rocky Gerung: Dia akan jadi Pesaing Gibran ke Depan, Itulah yang Dikhawatirkan Mulyono”. Dalam artikel ini membahas tentang pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi ucapan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono soal ‘Mulyono and The Gank’ menjegal Anies Baswedan di Pilkada 2024.

Dengan demikian, narasi dengan klaim Prabowo perintahkan oknum polisi untuk seret Gibran ke penjara yang disebarkan oleh channel youtube Infotama News adalah keliru dan termaasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan pemberitaan terkait klaim narasi Prabowo perintahkan oknum polisi untuk seret Gibran ke penjara. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang ditambahi dengan narasi menyesatkan dan thumbnail yang dimanipulasi.