Tim Pemeriksa Fakta (TurnBackHoax) menyimak video dari awal hingga selesai. Diketahui, tidak ada pernyataan mengenai putusan hukuman mati dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap koruptor Pertamina.
TurnBackHoax kemudian memasukkan headline yang ada dalam video, yakni “Kejagung Umumkan Tersangka baru Korupsi Pertamina” ke kolom pencarian YouTube. Pencarian teratas mengarah ke video kanal YouTube Metro TV “[FULL] BREAKING NEWS - Kejagung Tambah Dua tersangka dalam Skandal Minyak Pertamina”.
Isi video yang diunggah Rabu (26/02/2025) itu sama dengan potongan unggahan akun TikTok “darniatynurdin”, tepatnya pada menit ke 06.52. Konteks asli video adalah momen saat Kejagung mengumumkan dua tersangka baru terkait skandal minyak Pertamina.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Keputusan hukuman oleh Kejagung untuk koruptor Pertamina” ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian teratas mengarah ke pemberitaan kompas.com “Soal Hukuman Mati Tersangka Korupsi Pertamina, Jaksa Agung: Tunggu Hasil Penyidikan.
Dilansir dari berita yang tayang Kamis (06/03/2025) itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan kalau kasus ini masih dalam proses penyidikan.
Ia tidak mau berspekulasi jauh soal kemungkinan para tersangka kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018—2023.
“Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini,” kata ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Unggahan berisi narasi “Kejagung umumkan koruptor Pertamina bakal dihukum mati” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Riset Tirto pertama-tama mengecek profil akun pengunggah. Akun itu rupanya baru dibuat pada 3 Maret 2025 dan hanya memiliki 12 pengikut. Dalam berandanya tampak hanya satu unggahan yang pernah dibagikan, yakni terkait bantuan Ramadan 2025.

Sudah jelas bahwa akun tersebut bukanlah akun asli Kemensos. Akun Facebook resmi Kemensos sendiri bernama “Kementerian Sosial RI” yang memiliki centang biru dan diikuti oleh 184 ribu orang. Tirtotak menemukan adanya informasi yang membenarkan klaim yang beredar dalam akun media sosial resmi Kemensos.

Narasi ini bahkan telah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram dan pemerintah pada triwulan 1-2025 masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos.

Hasil penelusuran menggunakan urlscan.io juga menemukan kalau tautan yang disebarkan akun palsu tak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Tautan seperti ini umumnya merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi (phishing).

Kemensos lewat akun Instagram-nya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial.

Dalam highlight story “HOAKS”, Kemensos menyatakan bahwa penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos.

Dilaporkan Kompas TV, Sabtu (1/3/2025), Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, pun menegaskan kalau tidak akan ada penambahan bansos khusus selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah alias pada tahun 2025 ini. Hal itu karena penyaluran bantuan sosial untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama tahun 2025 sudah dilakukan, dengan tingkat penyaluran mencapai lebih dari 90 persen.

"Tetap kita bansos untuk perlindungan sosial di tiga bulan pertama ini sudah salur ya, sudah 90 persen lebih. Nanti kita akan menyalurkan lagi pada 3 bulan ke depan," ungkapnya.

Untuk bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2025, Kemensos akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima manfaat.

Adapun beberapa bansos yang cair bertepatan dengan bulan Ramadan, seperti dilansir CNBC Indonesia, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras 10 kilogram (kg), bantuan pangan non-tunai (BNPT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk PKH, masyarakat bisa memantau status penyaluran bantuan sosial yang mereka terima lewat situs http://cekbansos.kemensos.go.id/. Di situ, masyarakat bisa memilih lokasi domisili, memasukkan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengklik tombol "cari data".

Tirto sebelumnya pernah memeriksa klaim tidak benar terkait PKH 2025 dan PKH 2024.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tautan pendaftaran untuk mendapat bantuan sosial Ramadhan 2025 dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun pengunggah bukan merupakan akun asli Kemensos dan tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Tautan seperti ini umumnya merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi (phishing).

Kemensos lewat akun Instagramnya telah menyatakan bahwa kementerian tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, pun menegaskan kalau tidak akan ada penambahan bansos khusus selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau pada tahun 2025.

Untuk mencari tahu kebenaran klaim yang berlalu lalang, Tim Riset Tirto mula-mula mengunjungi akun Instagram resmi @bank_indonesia. Hasilnya, kami tak menemukan adanya informasi yang membenarkan adanya peluncuran uang kertas pecahan Rp25.000 bergambar Gus Dur.

Tirto lalu memanfaatkan penelusuran Google untuk melakukan pencarian lanjutan. Setelah memasukkan kata kunci “BI keluarkan uang bergambar Gus Dur” ke kolom pencarian, kami menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 2 Maret 2025 lalu.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M Anwar Bashori, menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan kebijakan adanya uang rupiah emisi baru pecahan Rp25.000 bergambar Gus Dur.

Menurut Anwar, setiap uang pecahan baru yang dikeluarkan oleh BI bakal diumumkan di media sosial dan situs resmi institusi tersebut. BI mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar.

Menukil laman resmi BI, uang rupiah yang berlaku saat ini di antaranya uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022, Rp50.000 tahun emisi 2022, Rp20.000 tahun emisi 2022, Rp10.000 tahun emisi 2022, Rp5.000 tahun emisi 2022, Rp2.000 tahun emisi 2022, dan Rp 1.000 tahun emisi 2022.

Sementara untuk uang koin, pecahan yang berlaku yakni Rp1.000 tahun emisi 2016, Rp500 tahun emisi 2016, Rp200 tahun emisi 2016, Rp100 tahun emisi 2016, Rp1.000 tahun emisi 2010, dan Rp500 bergambar bunga melati tahun emisi 2003.

Masyarakat bisa mengecek informasi lengkap tentang uang rupiah yang masih berlaku di laman https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, narasi soal pemerintah mengeluarkan uang kertas pecahan Rp25.000 dengan gambar Gus Dur pada Februari 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto tak menemukan adanya informasi yang membenarkan adanya peluncuran uang pecahan Rp25.000 bergambar Gus Dur dari situs resmi maupun akun media sosial resmi Bank Indonesia (BI).

Narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M Anwar Bashori, menjelaskan, sampai saat ini BI belum mengeluarkan kebijakan adanya uang rupiah emisi baru pecahan Rp25.000 bergambar Gus Dur.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dilansir dari ANTARA, Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, perbuatan para pelaku kasus korupsi itu diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hingga Rp 3.308.079.265.127,04 atau Rp 3,3 triliun.

Enam orang mantan pejabat Antam tersebut meliputi Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008–2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011–2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013–2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017–2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019–2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021–2022 Iwan Dahlan.

JPU menuturkan perbuatan enam orang mantan pejabat Antam tersebut dilakukan bersama-sama tujuh orang terdakwa pihak swasta selaku pelanggan jasa pemurnian dan jasa peleburan emas yang disidangkan secara terpisah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan, klaim yang beredar di media sosial sejak 7 Maret 2025 itu adalah hoaks dan tidak memiliki dasar.

"Mana ada itu, tidak ada kerugian sebesar itu. Dari proses yang sedang berjalan juga tidak menyebut jumlah kerugian itu," kata Harli kepada media.

Harli menjelaskan Kejagung saat ini memang tengah menangani dua kasus yang melibatkan Antam, yakni kasus jual beli emas dengan Budi Said dan tata kelola emas. Namun, dari kedua kasus tersebut, tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam jumlah fantastis seperti yang dituduhkan.

"Kasus Antam ada dua, Budi Said dan cap emas. Dua-duanya kita tidak temukan (kerugian sampai Rp 5,9 kuadriliun)," tegas Harli.

Tujuh orang terdakwa dimaksud, yakni Lindawati Efendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Ho Kioen Tjay, Djudju Tanuwidjaja, dan Gluria Asih Rahayu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian Rp3,31 triliun karena perbuatan tersebut telah memperkaya beberapa pihak, yakni Lindawati senilai Rp616,94 miliar, Suryadi Lukmantara sebesar Rp444,93 miliar, Suryadi Jonathan sebanyak Rp343,41 miliar, serta James sebesar Rp119,27 miliar.

Lalu, memperkaya Djuju sebesar Rp43,33 miliar, Ho senilai Rp35,46 miliar, Gluria sebanyak Rp2,07 miliar, serta pihak pelanggan lainnya (perorangan, toko emas, perusahaan) non-kontrak karya sebesar Rp1,7 triliun.

Kronologi kasus penyalahgunaan merek atau yang kerap disebut "pemalsuan emas" PT Antam itu bermula sejak tahun 2010 hingga 2022. Dalam rentang waktu tersebut, terjadi kerja sama pengolahan emas cucian dan jasa lebur emas dengan sejumlah pihak swasta yang dilakukan tanpa izin resmi dari manajemen Antam. Emas-emas yang dipasok oleh pihak luar tersebut kemudian dicap secara ilegal dengan logo LM (Logam Mulia) milik PT Antam, meski emas tersebut bukan berasal dari produksi resmi Antam.

Proses pembubuhan logo Antam pada emas ini semestinya harus melalui prosedur resmi seperti kontrak kerja, izin dari direksi, serta perhitungan biaya tertentu, karena merek LM merupakan hak eksklusif yang dimiliki perusahaan. Namun, dalam praktiknya, emas pihak swasta justru diberi cap Antam secara sembarangan, tanpa uji kelayakan, kajian risiko, atau verifikasi asal-usul bahan bakunya.

Sebanyak 109 ton emas berlogo Antam secara ilegal tersebut beredar di pasaran, bercampur dengan produk resmi PT Antam. Meski emas ilegal itu dipastikan asli secara kualitas, pencantuman merek Antam secara tidak sah ini menimbulkan kelebihan pasokan di pasar. Dampaknya adalah penurunan harga produk resmi Antam yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.

Kejaksaan Agung pun turun tangan melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa emas yang beredar ilegal tersebut asli, tetapi sumber perolehannya masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Manajemen PT Antam sendiri telah menegaskan bahwa kasus ini bukanlah pemalsuan kualitas emas, melainkan penyalahgunaan merek yang berpengaruh pada nilai jual produk resmi perusahaan. Antam juga memastikan bahwa produk resminya selalu dilengkapi sertifikat asli dan diproduksi di pabrik berstandar internasional yang tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA), sehingga pelanggan tidak perlu meragukan keaslian produk yang beredar secara resmi di masyarakat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025