Sebuah akun Tiktok bernama Ugwumba Report, menampilkan sebuah tayangan video yang diklaim merupakan tayang berita dari BBC News. Di dalam video tersebut dikatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga investigasi independen, Bellingcat, mantan komandan angkatan bersenjata Ukraina, Valerii Zaluzhnyi, secara tidak resmi dibayar $53 juta untuk meninggalkan perannya dan menjadi duta besar Ukraina untuk Inggris.

Namun seperti yang disampaikan sebelumnya, klaim yang melibatkan media berita BBC News dan lembaga investigasi independen Bellingcat, merupakan klaim yang tidak benar. Setelah melakukan pengecekan pada website resmi milik BBC News, tidak ditemukan informasi yang mirip ataupun serupa dengan klaim tersebut. Serupa dengan BBC News, melalui laman resminya, tidak ditemukan pula ulasan hasil investigasi dari Bellingcat yang membahas hal seperti yang disampaikan di dalam unggahan.

Melansir dari artikel fullfact.org, klip tersebut menggunakan font putih, format, logo, dan grafik yang sama dengan laporan video BBC News asli, dan mengutip “Pakar Bellingcat” sebagai sumbernya. Ini menggunakan kompilasi rekaman dan foto serta klip dari Jenderal Zaluzhnyi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, dan jurnalis Bellingcat, Christo Grozev, serta berbagai klip rekaman stok.

Seorang jurnalis dari BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, membagikan tangkapan layar video tersebut melalui akun X pribadi miliknya, dengan judul: “Satu lagi video palsu yang dikaitkan dengan BBC News dan Bellingcat dibagikan oleh pengguna pro-Kremlin. Laporan tersebut secara keliru mengklaim Valerii Zaluzhnyi dari Ukraina menerima pesangon sebesar $53 juta untuk meninggalkan angkatan bersenjata dan menjadi duta besar Inggris, yang semuanya merupakan bagian dari rencana Inggris untuk melindungi Zelensky.” Demikian pula, Bellingcat mengatakan di akun X resmi miliknya, bahwa itu adalah laporan palsu yang tidak berisi penelitian Bellingcat yang sebenarnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa video yang diklaim milik BBC News dan hasil investigasi Billingcat, merupakan sebuah kekeliruan dan termasuk ke dalam kategori konten tiruan.

Faktanya, video tersebut bukan video laporan dari BBC News ataupun Billingcat. Video tersebut telah diedit dengan menambahkan tampilan khas media berita BBC News.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, belum ada informasi resmi mengenai formasi kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana merespons narasi yang dikembangkan sejumlah pihak terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengangkatan menteri kabinet pemerintahan 2024--2029.

"Pengangkatan menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," kata Ari Dwipayana, dilansir dari ANTARA.

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyebut pembahasan soal susunan kabinet pada pemerintahan RI mendatang akan ada waktunya sendiri. Menurut dia, hal itu akan ditentukan oleh Prabowo Subianto selaku calon presiden dan sejauh ini belum ada pembicaraan terkait susunan kabinet.

"Belum, nanti ada waktunya sendiri," katanya, dilansir dari ANTARA.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kursi dalam kabinet pemerintahan 2024-2029 kepada calon presiden Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

"Kami tidak pernah atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Anies soal kursi di kabinet, bahwa kemudian berita-berita disampaikan itu tidak benar," kata Dasco, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya, formasi kabinet Indonesia Maju juga pernah beredar dan dibantah di sini.

Klaim: Formasi kabinet Indonesia Maju Jilid 2, ada Mahfud Md, Anies dan Ganjar

Rating: Disinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

SVP Corporate Affairs Gojek, Rubi W Purnomo, menegaskan narasi tersebut merupakan hoaks. Rubi melanjutkan, mereka menghormati himbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta senantiasa mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi & ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya.

Sejalan dengan komitmen dan strategi jangka panjang Gojek, kami terus mendukung upaya dan semangat pemerintah untuk menjaga kesejahteraan mitra driver. Sejak 2016, kami telah memiliki program Gojek Swadaya yang ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan telah dinikmati oleh jutaan mitra driver di seluruh Indonesia.

Swadaya memiliki program khusus pada momen-momen tertentu di Indonesia, termasuk di bulan Ramadan dan Lebaran. Di tahun ini, program Gojek Swadaya kembali hadir lewat program:

1. Swadaya Mudik, berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya

2. Bazar Swadaya yang menyediakan sembako dengan harga terjangkau

3. Mega Kopdar halal bi halal  dengan berbagai hadiah menarik bagi mitra driver

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol) merupakan imbauan kepada perusahaan dengan besaran dan mekanisme pemberiannya diserahkan kepada perusahaan.

"Terkait dengan THR untuk ojol dan kurir online, maksudnya adalah mengimbau kepada manajemen di perusahaan aplikator agar lebih peduli kepada mitranya yaitu para teman-teman ojol dan kurir online terutama untuk merayakan momen-momen penting seperti hari raya keagamaan," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, dilansir dari ANTARA.

Klaim: Gojek bagikan THR kemitra ojek online sebesar Rp1,8 juta

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pergantian Penjabat Gubernur Aceh dari Ahmad Marzuki kepada Bustami Hamzah sama sekali tidak bermuatan politis. Mendagri menegaskan pergantian Ahmad Marzuki dilakukan atas dasar masa jabatannya yang sudah terlalu lama.

"Sudah satu tahun delapan bulan, sudah cukuplah, gantian. Kita belum ada Pj (penjabat) satu tahun delapan bulan," kata Tito Karnavian, dilansir dari ANTARA.

Tito juga membantah dengan tegas bahwa pergantian penjabat gubernur itu ada kaitannya dengan kekalahan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden saat Pemilu 2024 di Provinsi Aceh.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024