Saat dikonfirmasi Kompas.com, pada Rabu (20/3/2024), Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) RD Paulus Christian Siswantoko mengatakan, belum ada pengumuman resmi mengenai kunjungan Paus.

Siswantoko juga merujuk ke situs Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) KWI, Mirifica.net, yang menyebutkan bahwa informasi tentang waktu, tempat, dan acara kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tidak benar.

Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi tentang kunjungan Paus Fransiskus, baik dari Vatikan maupun Pemerintah Indonesia.

“Kita semua punya kerinduan supaya Paus berkunjung ke Indonesia dan benar ada rencana untuk berkunjung, tetapi kapan, di mana, dan acara apa, kita perlu kepastian pengumuman resmi dari pihak Tahta Suci Vatikan dan Pemerintah Indonesia,” ujar Siswantoko. 

Sementara itu, Sekretaris Komsos KWI, RD Anthonius Gregorius Lalu, mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

“Tentu kalau ada pengumuman resmi tentang kunjungan Paus, pasti akan segera dipublikasikan kepada seluruh umat dan masyarakat. Kita doakan supaya kerinduan umat Katolik atas kedatangan Paus akan terkabul,” ungkapnya.

KWI menegaskan bahwa informasi soal rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2 hingga 6 September 2024 tidak benar.

Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi tentang kunjungan Paus Fransiskus, baik dari Tahta Suci Vatikan maupun Pemerintah Indonesia.

Seperti diberitakan Kompas.com, Public Relation Manager Kitabisa, Fara Devana, membantah soal penggalangan dana untuk membantu pengemudi Xpander.

Ia mengatakan, tangkapan layar tersebut merupakan hoaks dan hasil rekayasa.

Menurut Fara, Kitabisa tidak pernah memfasilitasi urun dana yang melanggar ketertiban atau keamanan, seperti pada kasus kecelakaan di PIK 2.

“Apalagi di berbagai berita yang saya baca, pengemudi sampai bisa menabrak karena di bawah pengaruh minuman keras. Jadi tidak mungkin kita meloloskan galang dana untuk kasus ini,” ujar Fara, pada Senin (18/3/2024).

Selain itu, Fara menjelaskan, tidak ada pihak yang mengajukan penggalangan dana terkait kasus tersebut.

Apabila ada pihak yang mengajukan, maka tim Kitabisa akan menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan.

“Di foto, tercantum bahwa yang mengajukan dari pihak Kitabisa. Tentu ini enggak mungkin, karena dari internal kita sudah pasti akan menolaknya,” kata Fara.

Adapun polisi telah menetapkan JS sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan awal, ia mengaku sempat menenggak minuman keras di rumahnya sebelum mengemudi.

Akibat ulah JS, pemilik showroom mengalami kerugian mencapai Rp 5,7 miliar.

Unggahan mengenai penggalangan dana melalui aplikasi Kitabisa untuk membantu pengemudi Xpander adalah hoaks.

Tangkapan layar tersebut diduga hasil rekayasa. Sebab, tidak ada pihak yang mengajukan penggalangan dana melalui Kitabisa.

Selain itu, Kitabisa tidak memfasilitasi urun dana yang melanggar ketertiban atau keamanan, seperti pada kasus Xpander menabrak showroom mobil di PIK 2.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video demo mahasiswa ricuh di DPR pada 20 Maret 2024, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com pernah menelusuri demo tersebut dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Kericuhan dalam Video Ini saat Demo di Gedung DPRD 11 April 2022".
Penelusuran klaim video dalam artikel tersebut dilakukan dengan menangkap layar klaim video untuk dijadikan bahan pencarian menggunakan Yandex.
Penelusuran mengarah pada video berjudul "Momen Mencekam Saat Water Cannon-Mobil RAISA Polisi di Gedung DPR Dirusak Massa" yang dimuat akun YouTube resmi CNN Indonesia, pada 24 September 2019.
Video yang diunggah akun YouTube resmi CNN Indonesia identik dengan klaim.
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut  "Water cannon dan mobil sound system pengurai massa (RAISA) milik polisi yang disiagakan di depan gerbang Gedung DPR dirusak massa pendemo. Berikut momen mencekan saat peristiwa tersebut terjadi."
 
 
 Artikel  berjudul "Sebelum Kericuhan, DPR Sebut Sudah Tawarkan Ruang Dialog, Tapi Ditolak"  yang dimuat situs tribunnews.com, pada 29 September 2019 juga memuat foto yang identik dengan klaim video.
Situs tribunnews.com memuat foto yang identik dengan klaim video  kericuhan demo di depan Gedung DPRD pada 11 April 2022. 
 
 
 
Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"Ribuan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Pada demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP berakhir rusuh. Tribun/Jeprima.:
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video demo mahasiswa ricuh di DPR pada 20 Maret 2024 tidak benar.
Perisitiwa dalam video tersebut adalah demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP pada pada 24 September 2019.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Bogorians TV yang berjudul “Pos Polisi Depan Kantor Bawaslu Dibakar Oleh Oknum” yang diunggah 23 Mei 2019.

Dilansir dari ANTARA, Kerusuhan kembali pecah di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Jakarta, Rabu malam. Sekitar pukul 20.15 WIB, massa yang berada di perempatan Bawaslu dan Mandiri Tower mulai melakukan provokasi tepat sebelum pasukan Brimob yang berjaga di depan Bawaslu akan melakukan pergantian barisan depan.

Pelemparan batu, botol petasan, dan bom molotov diarahkan ke arah pasukan keamanan. Pos polisi yang terletak di persimpangan juga terbakar dan terlihat dua tameng polisi berhasil direbut massa.

Klaim: Massa membakar Gedung Bawaslu tolak hasil Pemilu 2024

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024