Ditemukan video yang diunggah di media sosial dengan klaim cuaca ekstrem di Israel.

Namun setelah dilakukan penelusuran, video tersebut tidak benar.

Ditemukan video serupa yang diunggah di akun YouTube bernama Webcams de Mexico pada 16 September 2022. Media lokal Mexico Daily dan Excelsior TV melaporkan pawai pada hari yang sama untuk merayakan Hari Kemerdekaan Mexico.

Video kedua menunjukkan tiupan angin kencang di sekitar bangunan perumahan bertingkat, video tersebut telah diunggah di TikTok pada 4 Juli 2022. Keterangan pada postingan TikTok mengatakan video itu direkam di Valcea, di Rumania bagian tengah.

Dengan demikian klaim video tersebut adalah tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Sebuah video yang seolah-olah menunjukkan orang buru-buru berlari dan rekaman angin kencang yang merusakkan bangunan pada 19 Oktober 2023 tidak benar, Video tersebut merupakan gabungan dari 2 video yang berbeda .

Beredar sebuah video dengan narasi menolak Jokowi berkuasa, menuntut kecurangan KPU dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran.

Namun setelah dilakukan penelusuran video tersebut adalah tidak benar.

Faktanya Puluhan mahasiswa dari Aliansi Aliansi Mahasiswa Untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar atau Ampera kembali melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.(12/11/2020)

Setelah melakukan aksi setidaknya lebih dari satu jam di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Kalbar, puluhan mahasiswa itu sempat masuk ke depan kantor gubernur. Massa pun diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalbar.

Namun, mengetahui Gubernur Kalimantan Barat tidak berada di kantor, mahasiswa kembali melanjutkan aksi dengan berjalan kaki ke Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar. Mahasiswa tetap ngotot ingin bertemu gubernur untuk menuntut sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang sudah disahkan presiden.

Poin tuntutan mahasiswa kepada Gubernur Kalbar yakni menolak diterapkannya UU Cipta Kerja, menuntut gubernur menolak penerapan UU Cipta Kerja di Kalbar, serta meminta Gubernur Kalbar membuka ruang diskusi bersama mahasiswa.

Dengan demikian klaim video tersebut tidak benar dengan kategori konten yang dimanipulasi.

Video yang beredar dengan narasi menolak Jokowi berkuasa dan menuntut diskualifikasi Prabowo Gibran adalah tidak benar. Aksi mahasiswa tersebut merupakan demonstrasi bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, video tersebut telah dimanipulasi dengan narasi yang menyesatkan.

Pengguna Facebook mendapatkan sumber informasi dari situs The People Voice.

Berdasarkan identifikasi Media Bias/Fact Check (MBFC), situs tersebut memiliki kredibilitas sangat rendah dan bias. 

Situs web berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, tersebut rutin menerbitkan artikel soal konspirasi, propaganda, dan disinformasi sejak 2014 di bawah perusahaan induk Newspunch LLC.

Negara-negara yang masih mengalami kelaparan memang menjadi perhatian WEF.

Dikutip dari situs WEF, dengan perkiraan jumlah penduduk dunia sebanyak 828 juta jiwa, ada 10 persen populasi terkena dampak kelaparan pada 2021.

Kelaparan paling banyak terjadi di Afrika dan berdampak pada 20 persen populasi. Sementara, di Asia ada 9 persen populasi yang terdampak.

Narasi dalam artikel konspirasi itu mengaitkan negara-negara yang mengalami kelaparan dengan alternatif pangan dari serangga.

Alternatif itu diklaim diinisiasi oleh WEF. Namun, tidak ditemukan program atau seruan WEF untuk mengonsumsi serangga secara global.

Fakta lainnya, tidak ada perjanjian antara WEF dengan negara-negara tersebut untuk menciptakan kelaparan.

Narasi soal 13 negara bersama WEF merekayasa kelaparan global adalah hoaks. Klaim tersebut bersumber dari situs dengan kredibilitas sangat rendah dan bias.

Selain itu, Media Bias/Fact Check mengidentifikasi situs The People Voice rutin menerbitkan artikel soal konspirasi, propaganda, dan disinformasi sejak 2014.

Peneliti dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi menilai pernyataan Prabowo yang menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia 10% dan di bawah negara-negara tetangga adalah benar. Namun, pernyataan tersebut harus ditinjau dari berbagai sisi, termasuk upaya dalam pengumpulan pajak itu sendiri.

Pendapatan pajak Indonesia terhadap PDB adalah 10,8% pada Desember 2023, atau meningkat dari 9% pada September 2023. “Angka ini memang masih di bawah negara-negara ASEAN,” kata Alexander.

Sementara itu, data dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2021, rasio pajak Malaysia sudah mencapai 11,8%, Thailand sebesar 16,4%, Vietnam sebesar 18%, dan Filipina sebesar 18,1%.

Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa tax effort di Indonesia masih 50% di bawah standar internasional. Tax effort adalah indikator yang mengukur efisiensi suatu negara dalam menggunakan instrumen pajak dalam pemungutan penerimaan. Terdapat beberapa penyebab; mulai dari berbagai permasalahan struktural seperti penghindaran pajak yang cukup masif, keterbatasan kapasitas institusi, kompleksitas pemungutan pajak, distribusi horizontal wajib pajak yang masih menjadi pertanyaan, hingga adanya pengampunan pajak (tax amnesty). 

Studi dari Tulane University, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa sumbangsih pajak terhadap PDB bisa naik 3-4% jika masalah-masalah di atas, diatasi.

Maka, keinginan Prabowo untuk menaikkan pajak perlu melihat bagaimana reformasi yang akan dilakukan. “Apakah dari sisi administrasi atau meningkatkan basis penerimaan pajak (tax base) yang ada,” kata Alexander.

Klaim Prabowo tentang angka rasio pajak di Indonesia sekitar 10% dibandingkan negara-negara tetangga, adalah benar.

Namun, pernyataan Prabowo harus ditinjau dari berbagai sisi seperti bagaimana reformasi yang akan dilakukan, termasuk upaya dalam pengumpulan pajak itu sendiri. 

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)