Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar ke mesin Google Lens. Hasilnya, diketahui video tersebut merupakan potongan dokumentasi unggahan kanal YouTube Liputan6 berjudul “Geger! Puluhan Makam Disegel karena Sengketa Tanah di Indramayu | Liputan 6”. Isinya sama sekali tak membenarkan klaim adanya perusakan makam di Indramayu oleh warga Tiongkok.

Faktanya, video yang beredar merupakan potongan dokumentasi tentang sengketa tanah di Indramayu yang berujung ke penyegelan makam.
Video dengan klaim “perusakan makam di Indramayu oleh warga Tiongkok” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

BUMN Klaster Pangan adalah perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara yang pada 2021 melebur membentuk tiga perusahaanholdingBUMN klaster pangan. Dikutip dari Bisnis.com,holdingtersebut terdiri dari 9 BUMN yakni PT RNI (Persero), PT PPI (Persero), PT Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero), dan PT Garam (Persero). Selanjutnya terdapat PT Pertani (Persero), PT BGR Logistics (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Perusahaanholding pangan tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki ekosistem pangan dalam negeri.

Namun Tautan yang dibagikan dalam konten tersebut tidak ditemukan dalam situs resmi Kementerian terkait. Tempo memeriksa tautan yang dicantumkan pengunggah. Tautan tersebut sesungguhnya bukan situs resmi untuk mengakses bantuan pemerintah. 

Di dalam situs tersebut meminta pengguna memasukkan sejumlah data pribadi yang dapat berbahaya bagi siapapun yang menyerahkan data-data tersebut. 

Sejumlah program bantuan untuk kelompok petani, peternak, dan nelayan antara lain pertama, program Kredit Usaha Rakyat dengan bunga yang relatif rendah. Tata cara dan mekanisme pengajuan KUR dapat diketahui melalui tautan ini.

Selain KUR, pemerintah menyediakan pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pupuk tepat sasaran dan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional. Dilansir CNBC Indonesia, petani melalui penyuluh pertanian lapangan, dapat mendaftarkan dirinya ke dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk mencari data penerima subsidi pupuk bisa dilihat di tautan ini.

Tempo melansir bahwa untuk menarik minat generasi muda berkiprah di sektor pertanian, Kementerian Pertanian bersama International Fund For Agricultural Development (IFAD) merintis program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YESS yang telah dimulai sejak tahun 2019.

Pelatihan inklusi keuangan diberikan kepada para pemuda pedesaan karena program YESS berkeinginan untuk mendorong para pemuda pedesaan tersebut berorientasi bisnis dan mampu mengakses layanan pembiayaan usaha secara mandiri. Program YESS memberikan hibah berupa bantuan modal usaha melalui seleksi ketat dari tim independen.  

Bagi yang berminat mengikuti program bantuan pemerintah di sektor pertanian ini, pendaftaran dapat dilakukan secaraonline.

Berikut langkah-langkahnya:

Berikut ini tips untuk menghindari penipuan berkedok mengakses bantuan dari pemerintah:

Berikut adalah beberapawebsite resmi yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau untuk pendaftaran program bantuan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim untuk mengakses bantuan BUMN Klaster Pangan di situshttps://klasterpanganbumn.jobstreetnews.comadalahkeliru. 

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa pria dalam video tersebut bukan Imam Samudra yang jenazahnya masih utuh setelah 10 tahun. Itu adalah jenazah narapidana teroris (napiter) lainnya, Yaser bin Tamrin. Ia meninggal dunia di RSUD Tangerang Selatan pada 17 Juli 2018 yang kemudian videonya menjadi viral. 

Imam Samudra adalah terpidana mati dalam kasus bom Bali I (2002) yang dieksekusi tahun 2008, di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jenazahnya dikubur di samping makam ayahnya Sihabuddin, di pemakaman Lopang Gede, kelurahan Lopang, Kota Serang, Banten.

Dilansir Detik.com pada 23 Juli 2018, Komjen Pol. (Purn.) Setyo Wasisto yang saat itu menjabat Kadiv Humas Polri menyatakan narasi yang mengatakan jenazah itu sosok Imam Samudra adalah tidak benar.

Setyo saat itu, menunjukkan video klarifikasi keluarga Imam Samudra yang direkam di makamnya, yang menyatakan bahwa narasi yang beredar tersebut keliru. Selain itu, mereka menunjukkan makam Imam Samudra masih utuh, yang membuktikan tidak ada penggalian makam, serta pengangkatan dan pemindahan jenazah seperti yang dikatakan narasi yang beredar.



Narasi yang beredar mengatakan Imam Samudra memiliki nama lain Ali Ghufron, padahal kedua nama itu milik orang yang berbeda. Imam Samudra memiliki nama lain Abdul Azis, sementara Ali Ghufron memiliki nama lain Mukhlas.

Di sisi lain, dilansir Antaranews.com, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyatakan jenazah dalam video itu bukan Imam Samudra, melainkan jenazah narapidana teroris (napiter) lainnya, Yaser bin Tamrin. "Itu video dari Yaser bin Tamrin napiter di Gunung Sindur," kata Iqbal.

Yaser adalah terpidana kasus terorisme yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gunung Sindur, yang mengalami sakit pada 26 Juni 2018. Setelah menjalani beberapa tahap perawatan, ia meninggal dunia di RSUD Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2018.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan jenazah Imam Samudra yang tetap utuh setelah dimakamkan selama 10 tahun, merupakan klaimkeliru.

Faktanya jenazah itu merupakan Yaser bin Thamrin, narapidana terorisme lainnya yang meninggal tahun 2018. Selain itu, tidak ada aktivitas pembongkaran makam Imam Samudra, sehingga kondisi terbaru jenazahnya tidak diketahui.

Ada sejumlah dasar hukum yang menjamin tetap disalurkannya dana desa. Rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sementara, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023.

Bab VII aturan tersebut mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, Kemenkeu dapat menghentikan sementara penyaluran dana desa.

Hal ini tertuang dalam Pasal 53, yang berbunyi:

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Pemberhentian sementara ini dicabut ketika sudah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Pasal 54 menyebutkan, desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran dana desanya berhak mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Kendati demikian, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa penyaluran dana desa akan dihentikan seterusnya ketika kades kedapatan korupsi.

Sejauh ini, tidak ditemukan pernyataan Prabowo mengenai penghentian penyaluran dana desa, akibat banyak kades yang korupsi.

Dana desa masih dianggarkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Dana desa sebesar Rp71 triliun ditargetkan bisa terserap ke 75.259 desa.

RAPBN 2025 ini nantinya akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam 30 hari kerja dan disahkan di Sidang Paripurna.

Narasi yang menyebutkan Prabowo akan menghentikan dana desa karena banyak kades yang korupsi merupakan hoaks.

Tidak ada pernyataan dari Prabowo mengenai penghentian dana desa karena banyak kades korupsi.

PMK 146 tahun 2023 mengatur penghentian sementara penyaluran dana desa jika ada indikasi penyelewengan.

Namun dana desa akan kembali disalurkan setelah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.