Dokumentasi video Sudin bicara soal ekspor beras terdapat di kanal YouTube DPR RI, yang diunggah pada 1 Juli 2022.

Dalam video, Sudin kesal karena data internal Kementerian Pertanian tidak sinkron. Lantas, Sudin mengkritik rencana ekspor beras ke China di tengah ancaman krisis pangan global.

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pernah bertemu dengan badan usaha milik negara (BUMN) asal China untuk membahas soal ekspor beras.

Dilansir Kompas.com, China meminta Indonesia untuk mengekspor beras sebanyak 2,5 juta ton selama setahun.

Namun, Syahrul tidak langsung menerimanya karena ada kewajiban memenuhi ketersediaan beras dalam negeri.

"273 juta (jumlah penduduk Indonesia) harus kita siapkan dulu perutnya, kemudian tentu kita bisa mengintervensi sepanjang kita cukup (ketahanan pangan)," kata Syahrul.

Sebagai konteks, harga beras di Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Dikutip dari Harian Kompas, kuota impor beras pada 2024 bertambah 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton, tetapi belum bisa meredam gejolak harga.

Presiden Joko Widodo menyatakan cuaca sebagai penyebab kenaikan harga beras. Fenomena iklim El Nino membuat negara-negara di Asia Tenggara mengalami penurunan produksi beras.

Video Ketua Komisi IV DPR Sudin yang kesal dengan data internal Kementan yang tidak sinkron disebarkan dengan konteks keliru.

BUMN asal China meminta Indonesia mengekspor 2,5 juta ton beras selama setahun, tetapi permintaan itu belum dapat dipenuhi karena ada kewajiban memenuhi stok dalam negeri.

Sementara, Pemerintah menyebutkan, fenomena El Nino menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan memengaruhi harga beras.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi soal bantuan dana Rp 125 juta di akun Facebook resmi BPJS Kesehatan.

Kemudian, nama Drs Muh Bakri, M.Si tidak tertera di struktur kepengurusan BPJS Kesehatan yang dimuat pada situs resmi.

Poster bantuan dana Rp 125 juta merupakan hasil manipulasi dari undangan seminar daring yang dibagikan akun Facebook resmi BPJS Kesehatan, pada 23 Januari 2024.

Sebelumnya, informasi bantuan dana dari BPJS Kesehatan pernah beredar pada 2021 dalam bentuk pesan berantai di WhatsApp.

Diberitakan Kompas.com, informasi tersebut telah dibantah Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, pada 3 Juni 2021.

"Jika ada pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan, waspadalah! Itu hoaks alias berita bohong. BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apa pun, seperti yang tertulis dalam SMS atau chat WhatsApp tersebut," kata Ali.

Informasi bantuan dana Rp 125 juta untuk peserta BPJS Kesehatan adalah hoaks. Akun Facebook resmi BPJS Kesehatan tidak memuat informasi tersebut.

Informasi bantuan dana dari BPJS Kesehatan pernah beredar pada 2021 melalui pesan berantai di WhatsApp.

Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan bantuan dana.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka akun resmi Bank Indonesia di Twitter @bank_indonesia yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat bantahan terkait postingan tersebut.
Bantahan itu diunggah dalam cuitan pada 17 Maret 2024. Berikut isinya:
"Pertama, video terkait redenominasi yang beredar tersebut, dipastikan bukan bersumber dari Bank Indonesia. Kedua, visual uang yang ditampilkan dalam video tersebut dapat dipastikan bukan uang Rupiah resmi yang diedarkan oleh Bank Indonesia.
Ketiga, implementasi redenominasi masih perlu melihat momentum yang tepat dan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Keempat, beberapa hal perlu dipertimbangkan yaitu kondisi makroekonomi yang bagus, kondisi moneter & sistem keuangan yang stabil, dan kondisi sosial politik yg kondusif.
Dalam pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Juni 2023, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia menilai perekonomian domestik saat ini memang sudah baik, namun, kondisi perekonomian kini masih dibayangi efek rambatan dari eksternal terutama pelemahan ekonomi global.
Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga stabil, tetapi masih ada ketidakpastian global. Sehingga implementasi redenominasi masih akan melihat momentum yg tepat."
Selain itu bantahan juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim dalam artikel Kompas.com berjudul "Viral, Video Uang Kertas Emisi Terbaru Disebut Bisa Digunakan Saat Lebaran 2024, BI: Hoaks!" yang diunggah 18 Maret 2024.
Berikut isi artikelnya:
"KOMPAS.com - Unggahan video yang memuat informasi terkait uang rupiah emisi baru disebut sudah bisa digunakan mulai Lebaran 2024, ramai di media sosial.
Unggahan tersebut dibagikan oleh akun TikTok @cordova.smt pada Minggu (17/3/2024).
"Uang kertas emisi terbaru udah bisa di pakai saat Lebaran," tulis pengunggah.
Dalam unggahan, tampak perbandingan uang kertas tahun emisi 2016 dengan uang kertas yang diklaim merupakan emisi terbaru.
Selain itu, uang dalam unggahan tersebut juga sudah tak lagi mimiliki tiga nol, seperti Rp 1.000 jadi Rp 1 (warna hijau), Rp 50.000 jadi Rp 50 (warna abu-abu), dan Rp 100.000 jadi Rp 100 (warna merah).
Hingga Senin (18/3/2024) sore, unggahan tersebut sudah ditonton sebanyak 3,6 juta kali dan mendapatkan lebih dari 3.600 komentar dari warganet.
Lantas, benarkah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan uang kertas tahun emisi 2024 yang sudah tidak menggunakan tiga nol di belakang nominal?
Baca juga: Dicap Uang Langka, Masih Bisakah Pecahan Rp 75.000 untuk Transaksi?
Bantahan BI
Saat dikonfirmasi, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim membantah adanya informasi terkait dengan uang kertas emisi baru tersebut.
Ia menegaskan, Bank Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan adanya uang rupiah emisi baru atau uang kertas tahun emisi 2024.
"Hoaks unggahan itu. Gambar sebelah kanan tidak benar, sementara gambar kiri adalah uang emisi 2016," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (18/3/2024).
Marlison mnyampaikan, uang emisi terakhir yang diterbitkan Bank Indonesia adalah uang kertas TE 2022 dan masih menggunakan tiga nol di belakang nominal pecahannya.
"Uang baru adalah uang emisi tahun 2022 dan gambar sebelah kanan adalah tidak benar (hoaks)," tagasnya lagi.
Marlison mengimbau agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
Selain itu, ia juga memastikan bahwa desain yang ada dalam unggahan (sebelah kanan) bukanlah desain resmi dari uang rupiah yang diedarkan oleh Bank Indonesia."

Postingan yang mengklaim Bank Indonesia (BI) mengeluarkan uang kertas terbaru dengan gambar Sri Mulyani adalah hoaks.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menepis adanya isu tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," kata Agus, dilansir dari ANTARA.

Selain telah melakukan pengecekan data, Agus menyebut bahwa isu tersebut tidak benar karena di Indonesia tidak menganut konsep tentara bayaran.

Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa tidak mungkin ada 10 WNI yang merupakan prajurit TNI menjadi tentara bayaran Ukraina. Sebab, pihaknya akan mengetahui sekiranya ada prajurit TNI yang tidak ada sebab pihaknya melakukan apel setiap pagi.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menilai laporan tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka juga mencatat 10 tentara bayaran dari Indonesia, dengan empat di antaranya telah tewas.

Selain itu, sejumlah ahli nuklir Rusia dari ROSATOM State Atomic Energy Corporation mengunjungi Indonesia pada 4-8 Maret 2024. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia mengatakan para ahli itu datang ke acara seminar yang diselenggarakan oleh ITB dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia (BRIN).

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024