Tim Cek Fakta Tempo melakukan pencarian Keppres No. 212/Kepres/RI/I0/2024 dalam situs Sekretariat Kabinet RI, namun tidak ada Kepres yang dimaksud. Dalam situs lembaga lembaga pemerintah yang lain juga tidak pernah ditemukan bahwa Presiden Prabowo menerbitkan Keppres tersebut.

Tempo menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi klaim bantuan pra-lansia tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan klaim tersebut sebagai hoax dan penipuan.

“Berita ini hoax dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat  perlu berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165,” kata Rizzky kepada Tempo, Senin, 18 November 2024.

Layanan informasi dan administrasi resmi BPJS Kesehatan bisa diakses melalui website resmi BPJS di sini.

Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan program makan gratis pada 2025. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan makan gratis akan dilakukan dua kali dalam sehari, pagi dan siang. Hashim mengatakan hal itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, seperti yang dipublikasikan Tempo.

Hashim mengatakan, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 41 persen atau sekitar 18 juta anak-anak di Indonesia masuk sekolah setiap hari dalam keadaan lapar. Hal itu, kata dia, menjadi pangkal masalah peringkat pendidikan Indonesia selalu buruk.

Terbaru, Cina akan membantu pendanaan realisasi makan gratis tersebut, menurut laporan Tempo 17 November kemarin. Dukungan dana dari pemerintah Cina merupakan hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Panda itu pada Jumat sampai Ahad, 8-10 November 2024. Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim pengalihan program makan gratis ke santunan pra-lansia bagi pemegang kartu BPJS adalahkeliru. 

Penelusuran oleh sejumlah pemeriksa fakta telah menyimpulkan bahwa narasi yang beredar tersebut keliru. Salah satunya pemeriksa fakta asal Inggris, Reuters.com, dalam artikel mereka yang tayang akhir Agustus 2024.

Mereka menyatakan juru bicara WHO, Tarik Jašarevi?, mengatakan WHO tidak menginstruksikan negara-negara untuk melakukan pembatasan aktivitas menyusul merebaknya wabah mpox pada Agustus 2024.

"WHO tidak dapat dan belum memerintahkan pemerintah untuk bersiap menghadapi 'Mega Lockdown' atau segala jenislockdown akibat mpox," Jašarevi? pada Reuters.com melalui surel.

Juru bicara WHO lainnya, Paul Garwood, kepada pemeriksa fakta asal Australia AAP.com.au, juga menyatakan bahwa narasi yang beredar tersebut keliru. “WHO tidak merekomendasikanlockdown, dan juga tidak mengusulkan negara-negara untuk melakukan persiapan apa pun, karena mpox,” katanya.

Profesor epidemiologi Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard TH Chan, Amerika Serikat, Marc Lipsitch, mengatakan tidak masuk akal bila organisasi tertentu memberlakukanlockdown karena mpox. Lantaran penyebab utama penularannya adalah hubungan seksual, meskipun ada lebih sedikit kasus disebabkan kontak erat.

“Jalur penularan utama (virus tersebut) tetap seksual, dengan beberapa penyebaran sekunder melalui kontak dekat, dan karantina wilayah tidak tepat untuk mengendalikan infeksi semacam itu,” kata Lipsitch.

Profesor Anthony Zwi yang menekuni studi di bidang kesehatan dan kebijakan global di Universitas New South Wales, Amerika Serikat, juga mengatakan sesungguhnya WHO tidak punya kewenangan untuk memerintah negara manapun untuk melakukanlockdown.

“WHO selalu bekerja sama dengan pemerintah yang berdaulat, dan tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk campur tangan di suatu negara, terkait dengan tindakan kesehatan masyarakat,” kata Zwi.

“WHO tidak bisa berbuat lebih dari sekedar memberi saran,” tambahnya.

WHO telah mengumumkan pada tanggal 14 Agustus 2024, bahwa wabah mpox layak menjadi perhatian internasional, karena telah menyebar di negara-negara Afrika, terutama Kongo, Burundi, Kenya, Rwanda dan Uganda.

Mpox adalah infeksi virus yang menyebabkan gejala mirip flu, juga bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening dan ruam khas pada kulit yang dapat berubah menjadi lepuh. 

Sebelumnya, Tedros (Direktur WHO) juga mengungkapkan bahwa penularan virus tersebut paling banyak terjadi melalui hubungan seksual. Siaran WHO tersebut tidak ada yang disertai ajakan atau perintah untuk melakukanlockdown.

Sumber Narasi Hoaks

Narasi keliru yang beredar itu bersumber dari sebuah artikel di website Thepeoplevoice.tv ( arsip ) tertanggal 15 Agustus 2024, yang ditulis oleh Sean Adl-Tabatabai. 

Di bagian judul dikatakan bahwa WHO memerintahkan negara-negara untuk mempersiapkanmegalockdown terkait merebaknya mpox. Namun, di dalam artikel tidak ada penjelasan dan sumber tentang klaim tersebut.

Di sisi lain, pemeriksa fakta Poynter.org dan website yang membahas marketing dan media industri Thedrum.com, menyatakan Sean Adl-Tabatabai yang menulis artikel tersebut memiliki rekam jejak membuat dan menyebarkan hoaks.

Dia adalah mantan produser televisi BBC dan MTV, yang kemudian mendirikan dan menjadi editor di website YourNewsWire.com, dimana banyak hoaks disebarkan.Website itu juga telah dimasukkan ke daftar hitam karena kerap menyebar hoaks, oleh Satuan Tugas StratCom Timur Uni Eropa, sebuah unit di Brussel, Belgia, yang bertugas mengawasi propaganda Rusia.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan WHO memerintah negara-negara untuk menyiapkanmega lockdown untukmenghadapi wabah mpox adalah klaimkeliru.

WHO mengumumkan kondisi darurat global sebaran virus mpox yang banyak berkembang di Kongo dan negara-negara tetangganya pada 14 Agustus 2024. Namun WHO tidak memerintahkan, juga tidak berhak memerintah, agar negara-negara melakukanlockdown.

Menurut pemeriksa fakta PolitiFact, narasi Elon Musk membeli CNN bermula dari sebuah artikel satir yang diterbitkan oleh situs berita parodi SpaceXMania, pada 18 Oktober 2024.

Berikut kutipan artikel dari SpaceXMania:

Dalam sebuah langkah yang mungkin merupakan langkah paling berani yang pernah dilakukannya, Elon Musk dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi CNN.

Sumber-sumber yang ada mengklaim bahwa sang miliarder teknologi ini berniat untuk "meluruskan segala sesuatunya" di dunia media.

Setelah menaklukkan mobil listrik, perjalanan luar angkasa, dan bahkan media sosial, Musk kini mengincar bidang baru: menata ulang industri berita dari dalam.

Artikel tersebut bukan berita asli, melainkan parodi.

Pada bagian About Us, SpaceXMania menyebutkan bahwa mereka membuat artikel satire seputar Elon Musk.

Sementara itu, perwakilan CNN mengatakan kepada pemeriksa fakta FullFact bahwa narasi Elon Musk membeli CNN sama sekali tidak benar.

"Rumor penjualan atau perubahan kepemilikan CNN sama sekali tidak benar," kata CNN.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Elon Musk setuju membeli CNN seharga 3 miliar dolar AS adalah hoaks.

Narasi itu bersumber dari sebuah artikel satire. Situs yang menerbitkan artikel tersebut memang fokus membuat konten satire seputar Elon Musk.

Selain itu, perwakilan CNN menegaskan bahwa narasi Elon Musk membeli CNN sama sekali tidak benar.

Setelah ditelusuri, unggahan yang beredar merupakan potongan video di kanal YouTubeKOMPAS TV ini.

Video itu adalah momen Ketika Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada 24 Juli 2019.

Diikutip dari Kompas.id, Megawati dan Prabowo bertemu sambil makan bersama selama sekitar 1 jam 30 menit. Pertemuan itu dilakukan setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Usai pertemuan, Megawati menyatakan tidak ada koalisi dan oposisi dalam sistem politik Indonesia. Dia juga memberi lampu hijau untuk bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.

Prabowo juga menyatakan siap mengakhiri perbedaan pendapat politik selama Pemilu 2019. 

Sementara, setelah Pilpres 2024 belum ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang terbuka untuk publik.

Seperti yang pernah diberitakan Kompas.com, politikus PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani menyebut pertemuan Megawati dengan Prabowo tinggal menunggu waktu yang pas.

Namun, Puan belum memberikan bocoran kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan dilakukan. 

Video yang diklaim menampilkan pertemuan Prabowo dan Megawati pada 2024 merupakan informasi keliru.

Adapun video yang beredar merupakan pertemuan pada 2019. Sementara, setelah Pilpres 2024 belum ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang terbuka untuk publik.