Kabar tentang pembukaan kantor polisi China di Ketapang, Kalbar, pernah viral pada 2018.

Konten yang beredar di Facebook memuat cuplikan talkshow "Apa Kabar Indonesia Malam" yang disiarkan TvOne.

Talkshow tersebut sempat diunggah di kanal YouTube TvOne, pada 13 Juli 2018. Namun, video tersebut saat ini telah dihapus dari YouTube.

Dalam talkshow tersebut, Kombes Pol Slamet Pribadi membantah soal kerja sama pembukaan kantor polisi China di Ketapang.

Sebelumnya, foto plakat kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho beredar di media sosial.

Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar (Pol) Sunario membantah adanya pembukaan kantor polisi China di Ketapang. Ia mengatakan, plakat itu adalah tanda perkenalan.

"Plakat yang viral di media sosial, hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT (Tiongkok) dengan Polres Ketapang, dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama, dan tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang," kata Sunario, seperti diberitakan Antara, 13 Juli 2018.

Ia mengatakan, memang benar ada kunjungan dari kepolisian Suzho ke PT BSM yang ada di Ketapang, dan mereka juga mengajak Polres Ketapang berkunjung ke perusahaan tersebut.

"Mereka meminta ada kerja sama dengan Polres Ketapang, dengan menunjukkan contoh plakat untuk kerja sama tersebut. Tetapi kami tolak karena kami tidak bisa mengeluarkan kesepakatan, melainkan itu sudah wewenang Mabes Polri," ujar Sunario.

Dilansir Kompas.com, Sunario dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kapolres Ketapang buntut dari masalah plakat kerja sama tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengatakan, apa yang dilakukan Kapolres Ketapang tersebut tidak sesuai mekanisme di Polri.

Kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain adalah kewenangan Mabes Polri.

"Soal viral foto pelat tersebut, Kapolres Ketapang akan dibebastugaskan dari jabatannya yang sekarang," kata Iqbal, pada 13 Juli 2018.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten yang mengeklaim China akan membuka kantor polisi di Ketapang, Kalbar, adalah hoaks.

Narasi tersebut adalah isu lama yang sempat viral pada 2018, tetapi terbukti tidak benar.

Isu itu bermula dari beredarnya foto plakat kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho.

Akan tetapi, plakat tersebut merupakan tanda perkenalan dari kepolisian Suzho saat melakukan kunjungan ke daerah Ketapang dan bertemu dengan Polres Ketapang.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran gebyar undian grand prize tabungan Bank Mandiri, dalam akun Facebook resminya, pada 23 Maret 2024 Bank Mandiri memberikan sejumlah informasi terkait modus penipuan dan mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban.
Adapun modus tersebut di antaranya link media sosial, dalam unggahan tersebut Bank Mandiri meminta masyarakat mengabaikan jika akun yang tidak dikenal mengatasnamakan Bank Mandiri mengirimkan link di direct message (DM) atau kolom komentar.
Modus penipuan berikutnya adalah program undian fiktif, program undian yang diselenggarakan Bank Mandiri selalu diinformasikan di website dan media sosial Bank Mandiri yang terverifikasi centang biru dan hijau.
Berikut unggahan video berisi informasi terkait penipuan.
"Banyak modus penipuan berkeliaran, hati-hati jangan jadi korban
Link media sosial
Abaikan jika akun yang tidak dikenal mengatasnamakan Bank Mandiri mengirimkan link di direct message (DM) atau kolom komentar.
Program undian fiktif
program undian yang diselenggarakan Bank Mandiri slelai diinformasikan di website dan media sosial Bank Mandiri yang terverifikasi centang biru dan hijau."
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut."Sahabat, yuk lebih hati-hati dalam merespon akun media sosial dan link yang mengatasnamakan Bank Mandiri.
Bank Mandiri tidak pernah memberikan link atau pun meminta data-data pribadi Sahabat seperti nomor kartu debit/kredit, masa berlaku kartu, CVV (3 angka di belakang kartu), tanggal lahir, PIN, dan User ID.
Selalu #JagaBaikBaik data pribadi Sahabat ya. Jika ada transaksi mencurigakan, segera hubungi Mandiri Call 14000.
#kelasmandiri".
 
Sumber: https://www.facebook.com/bankmandiri/videos/2515463475300843/
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran gebyar undian grand prize tabungan Bank Mandiri tidak benar.
Bank Mandiri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai program undian fiktif, program undian yang diselenggarakan Bank Mandiri selalu diinformasikan di website dan media sosial Bank Mandiri yang terverifikasi centang biru dan hijau.
Bank Mandiri tidak pernah memberikan link atau pun meminta data-data pribadi seperti nomor kartu debit/kredit, masa berlaku kartu, CVV (3 angka di belakang kartu), tanggal lahir, PIN, dan User ID.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa akun tersebut bukan akun resmi Prabowo Subianto di Facebook. Akun asli Prabowo bernama Prabowo Subianto yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Selain itu di akun resmi tidak ada program membagikan uang puluhan juta rupiah dengan mendaftar melalui Whatsapp seperti dalam postingan.
Postingan yang beredar viral di Facebook mengarahkan masyarakat pada link tertentu. Ini merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Selain itu sangat berbahaya jika memberikan data pribadi seperti buku tabungan untuk diunggah di media sosial. Pasalnya data pribadi ini rawan digunakan untuk penipuan.
Beberapa kali Cek Fakta Liputan6.com menemui postingan serupa dengan mencatut nama tokoh atau pejabat tertentu. Kewaspadaan harus ditingkatkan agar tidak terjebak dengan penipuan.

Postingan Prabowo Subianto membagikan bantuan uang puluhan juta rupiah pada lansia dengan mendaftar melalui Whatsapp.

Tim Cek Fakta Tempo mengkonfirmasi klaim di atas dengan mewawancarai epidemiolog, Dicky Budiman. Menurut Dicky terjadinya pandemi biasanya karena penyakit yang penyebarannya cepat seperti melalui udara atau vektor.

Sedangkan HIV, kata Dicky, umumnya bersifat epidemi atau wabah namun sangat kecil potensinya bisa menjadi pandemi. “Potensi (HIV) pandemi sangat kecil, karena prosesnya lama,” kata Dicky melalui pesan suara kepada Tempo, Kamis, 4 April 2024.

Menurut Dicky, HIV membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 tahun. Dengan ciri atau karakter seperti itu kecil kemungkinan HIV dapat menjadi pandemi.

Artikel Tempo menjelaskan, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tahap paling lanjut dari penyakit ini disebut AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome).

Perkembangan HIV menjadi AIDS merupakan tahapan lanjut dari infeksi HIV. Tanpa pengobatan, HIV dapat mengakibatkan AIDS dalam waktu sekitar 8 hingga 10 tahun.

Pada tahap ini, jumlah sel CD4 T-cell turun di bawah 200. Padahal sel tersebut penting untuk sistem kekebalan tubuh, dan penurunan drastis tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada sistem kekebalan tubuh.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention kebanyakan orang tertular HIV melalui hubungan seks anal atau vagina, atau berbagi jarum suntik, atau peralatan suntik narkoba lainnya (misalnya kompor).

Menurut Reuters, vaksin Covid-19 bisa meningkatan risiko terpapar HIV, merupakan informasi  yang sempat beredar pada 2020.

Menurut Direktur Bridge HIV di Departemen Kesehatan Masyarakat San Francisco, Susan Buchbinder, tidak ada data yang menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 dapat meningkatkan infeksi HIV. Klaim ini bahkan belum dipelajari secara formal.

Para ahli yang sebelumnya dihubungi oleh Reuters juga mengungkapkan hal yang sama bahwa vaksin Covid-19 tidak dapat menyebabkan HIV.

Melalui email kepada Reuters, Douglas Richman, direktur Institut HIV di Universitas California San Diego mengungkapkan, klaim vaksin Covid-19 menyebabkan HIV merupakan klaim yang “tidak berdasar.” "Klaim ini 'berbahaya bagi individu yang bergantung pada mereka dan kesehatan masyarakat'," ungkapnya.

Situs resmi WHO   melansir, ada banyak upaya perlindungan yang membantu memastikan bahwa vaksin Covid-19 aman. Semua vaksin harus menjalani proses pengujian bertahap yang ketat, termasuk uji klinis (fase III) berjumlah besar yang melibatkan puluhan ribu orang. Uji klinis ini, yang melibatkan orang-orang yang berisiko tinggi Covid-19, dirancang khusus untuk mengidentifikasi setiap efek samping yang umum atau kekhawatiran keamanan lainnya.

Jika uji klinis menunjukkan bahwa suatu vaksin Covid-19 aman dan efektif, serangkaian kajian independen atas bukti efikasi dan keamanan perlu dilakukan, termasuk kajian dan persetujuan regulator di negara di mana vaksin ini diproduksi, sebelum WHO mempertimbangkan prakualifikasi untuk suatu produk vaksin. Sebagian proses ini juga meliputi kajian Global Advisory Committee on Vaccine Safety (Komite Penasihat Global Keamanan Vaksin) atas semua bukti keamanan.

Panel ahli eksternal yang ditunjuk oleh WHO akan menganalisis hasil uji klinis dan sesuai bukti-bukti terkait penyakit, kelompok usia yang terdampak, faktor risiko penyakit, dan informasi-informasi lain, akan merekomendasikan apakah vaksin akan digunakan serta cara penggunaannya. Para pejabat di masing-masing negara akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penggunaan vaksin secara nasional dan menyusun kebijakan penggunaan vaksin di negara mereka berdasarkan rekomendasi WHO.

Setelah suatu vaksin Covid-19 mulai diberikan, WHO akan mendukung kerja sama dengan pembuat vaksin, pejabat kesehatan di setiap negara, dan mitra-mitra lain untuk memantau setiap kekhawatiran keamanan secara berkelanjutan.

Hasil verifikasi Tempo, klaim pandemi berikutnya HIV adalah keliru.

Potensi pandemi umumnya bentuk penyebaran yang cepat seperti melalui udara. Kebanyakan orang tertular HIV melalui hubungan seks anal atau vagina, atau berbagi jarum suntik, atau peralatan suntik narkoba. HIV sifatnya epidemi atau wabah. Tapi kalau menjadi potensi pandemi sangat kecil, karena prosesnya lama.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id