Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka akun resmi Instagram, @pln_id yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana terdapat bantahan terkait pendaftaran untuk mendapatkan diskon tarif listrik. Bantahan itu disampaikan dalam unggahan pada 24 Desember 2024.
"Electrizen, PLN mengingatkan kepada para pelanggan untuk berhati-hati terhadap informasi palsu. Diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga (450 VA, 950 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA) tidak memerlukan pendaftaran maupun pembayaran apa pun.
Selalu pastikan informasi hanya dari media sosial resmi PLN. Jika ragu, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile."
Selain itu dalam postingan yang beredar mengarah pada website yang bukan website resmi PLN. Di sana masyarakat diminta memasukkan nama pelanggan, ID pelanggan, hingga nomor Telegram yang aktif.
Ini adalah indikasi penipuan dan bisa membuat data pribadi kita dicuri atau terhubung dengan pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran untuk mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari PLN adalah hoaks.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi mengenai penutupan program Lapor Mas Wapres.

Gambar dalam thumbnail merupakan hasil suntingan dari gabungan sejumlah gambar, salah satunya berasal dari unggahan akun Instagram @prokaltengdotco yang diunggah pada Desember 2024 dengan narasi ‘Perintah Prabowo untuk Menteri : Pecat Pejabat Tak Bekerja Keras’.

Video berdurasi 10 menit tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.

Selain itu, tidak ada pernyataan Prabowo terkait program Lapor Mas Wapres. Melalui program itu, sejumlah keluhan masyarakat seperti masalah sertifikat tanah warga Jakarta terselesaikan. Berita selengkapnya di sini

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi profil pengunggah untuk mengecek kredibiltas akunnya. Akun tersebut diketahui bukan akun Kementan dan hanya memiliki 15 pengikut. Akun ini pun baru dibentuk pada 2 Desember 2024 lalu dan hanya berisi satu unggahan soal pendaftaran petani milenial.

Sementara akun Facebook resmi Kementan yakni "Kementerian Pertanian Republik Indonesia" dengan centang biru dan memiliki 273 ribu pengikut per Selasa (10/12/2024).

Untuk memverifikasi narasi beserta tautan yang berseliweran, Tirto memasukkan kata kunci “pendaftaran petani milenial” di mesin perambah Google. Rupanya, klaim ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Akun Facebook yang mengatasnamakan program Petani Millenial 2024 tersebut adalah akun palsu dan tautan pendaftaran program Petani Milenial yang resmi yakni https://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi/.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 19 – 39 tahun dan memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian bisa mendaftar program ini dengan melengkapi data formulir pendaftaran, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat lengkap.

Petani Milenial sendiri merupakan program yang digagas Kementan. Program ini berfokus pada pengembangan wirausaha tani demi menciptakan ekosistem pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Adapun terkait gaji Rp10 juta yang disinggung dalam unggahan, Kementan menyampaikan nominal tersebut sejatinya bukan gaji.

Dilansir CNN Indonesia, Jumat (22/11/2024), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian/BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa angka Rp10 juta itu merupakan potensi pendapatan. Potensi dihitung dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani, baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual yang mencapai Rp6 ribu per kilogram gabah kering giling (GKG).

"Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp6.000 per kilogram. Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha. Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada pangan itu pendapatan perorangan bisa 10 juta," katanya, mengutip CNN Indonesia.

Jadi, bisa dikatakan tautan yang berlalu-lalang berpotensi penipuan atau phising (upaya mendapatkan data pribadi seseorang dengan teknik pengelabuhan).

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau tautan pendaftaran Petani Milenial yang beredar bukanlah tautan resmi, sementara tautan resmi program ini yakni https://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi/. Akun Facebook yang mengatasnamakan program Petani Millenial 2024 tersebut juga merupakan akun palsu.

Narasi yang beredar ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian Pertanian juga menyatakan, nominal Rp10 juta sejatinya bukan gaji, melainkan potensi pendapatan.

Jadi, unggahan beserta tautan pendaftaran Petani Milenial yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut menampilkan momen yang sama dengan unggahan di kanal YouTube “tamsirAnnafli”. Video itu adalah momen ketika Adi Hidayat mengunjungi markas Kopassus pada 2022. Sehingga, dapat dipastikan video tersebut bukan kegiatan pertama Adi Hidayat sebagai pengganti MIftah Maulana yang mundur dari jabatan utusan khusus presiden.

Miftah mundur dari jabatan itu pada 6 Desember 2024. Setelah Miftah mundur, belum ada penggantinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Ustaz Adi Hidayat juga telah membantah narasi yang menyebut dirinya menjadi pengganti Miftah.

Unggahan berisi narasi “kegiatan pertama Adi Hidayat usai menjadi pengganti Gus Miftah” merupakan konten dengan koneksi yang salah (false connection).