Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi Jasa Marga.

Hasilnya, kami tidak menemukan satupun informasi yang mengonfirmasi klaim bahwa perusahaan tersebut menyelenggarakan program pembagian saldo e-toll gratis.

Kami justru menemukan bahwa ketiga akun Facebook pengunggah klaim ini bukan merupakan akun resmi milik Jasa Marga. Akun media sosial resmi milik perusahaan tersebut bernama “PT Jasa Marga – Persero Tbk” (Facebook), “official.jasamarga” (Instagram), @OFFICIAL_JSMR dan @PTJASAMARGA (X, dulunya Twitter), dan Official Jasa Marga (YouTube).

Berdasarkan penelusuran di akun resmi milik perusahaan, kami juga tidak menemukan satupun keterangan terkait program pembagian saldo e-toll gratis.

Lewat unggahan dalam akun Instagram resmi Jasa Marga, kami justru menemukan bantahan dari perusahaan tersebut terkait klaim adanya program pembagian saldo e-toll gratis senilai Rp500 ribu.

“Jasa Marga saat ini tidak sedang mengadakan program berbagi Saldo E-Toll Gratis. Berbagai program serupa seperti yang tertera di foto postingan ini dan informasi selain dari akun media sosial resmi milik Jasa Marga adalah HOAX!” tulis keterangan dalam unggahan tersebut, pada Jumat (10/1/2025).

Jasa Marga mengingatkan bahwa program resmi perusahaan hanya diinformasikan melalui situs dan akun media sosial resmi milik perusahaan itu. Masyarakat diimbau untuk waspada atas informasi yang beredar dan selalu mengecek kebenaran di situs dan akun media sosial resmi milik perusahaan.

“Jika Kawan JM menemukan postingan serupa yang menyebarkan berita tidak benar, jangan ragu untuk laporkan akun tersebut ke platform media sosial terkait,” tulis Jasa Marga dalam keterangan tersebut

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Jasa Marga mengadakan program pembagian saldo e-toll gratis senilai Rp500 ribu.

Jasa Marga secara resmi telah membantah adanya program pembagian saldo e-toll gratis senilai Rp500 ribu. Lebih lanjut, akun pengunggah klaim ini juga bukan merupakan akun resmi milik Jasa Marga.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa Jasa Marga mengadakan program pembagian saldo e-toll gratis senilai Rp500 ribu bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tertulis dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke laman yang meminta warganet untuk masuk dengan akun Telegram. 

TurnBackHoax kemudian memasukan kata kunci “rekrutmen pt paragon”. Pencarian teratas mengarah ke laman resmi https://career.paragon-innovation.com. Perusahaan untuk saat ini hanya membuka posisi mechanical electrical drafter serta civil and plumbing drafter, tidak ada lowongan enam posisi yang disebutkan dalam narasi unggahan Facebook.

Lebih lanjut, persyaratan yang tertulis di laman resmi lebih detail ketimbang unggahan akun Facebook “Info Loker Terbaru 2025”. Dalam laman resmi diuraikan kompetensi yang dibutuhkan (misal mahir mengoperasikan Autocad dan Sketchup), sementara unggahan Facebook hanya menuliskan “lulusan SMA/SMK sederajat). 

Untuk memastikan lagi, dilakukan pencarian informasi di Instagram resmi Paragon “paragon.plant”. Hasilnya, ditemukan unggahan berupa imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan penipuan program rekrutmen.

Perusahaan menegaskan tidak memakai Telegram dalam proses rekrutmen. Pelamar yang diproses akan dihubungi melalui email (factory.recruitment@paracorpgroup.com) atau WhatsApp (0877 0112 3000).

Unggahan berisi tautan “rekrutmen kerja di PT Paragon Technology and Innovation” yang mengarah ke laman tak resmi itu adalah konten tiruan (impostor content).

Meski terdapat sejumlah kasus siswa keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti dilaporkan oleh Tempo dan demonstrasi pelajar Papua menolak program itu, namun dua foto siswa tersebut tidak terkait dengan MBG. 

Foto 1



Dikutip dari media lokal Lintaspapua.com dan Odiyaiwuu.com, penyebab siswa SD di dalam foto tersebut meninggal, belum diketahui. Siswa tersebut berinisial ERM (13) yang meninggal pada 17 Februari 2025.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan yang dikutip dari situs Surya Papua, mengatakan, program Makan Bergizi Gratis di Kampung Kabuwage. Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digoel, belum berjalan. “Untuk penyebab meninggalnya ERM, jelasnya, karena hal lain  yang masih dalam proses penyelidikan Polres Boven Digoel,” kata dia. 

Dikutip dari RRI, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boven Digoel, Pilemon Tabuni, mengatakan Pemda Boven Digoel belum menjalankan program MBG. Pihaknya masih mendata jumlah sekolah dan siswa, serta persiapan infrastruktur lainnya untuk melaksanakan MBG tersebut.  

“Pemerintah daerah sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendata jumlah sekolah yang ada di wilayah ini sebagai persiapan program makanan bergizi gratis," katanya.

Terkait penyebab siswa SD tersebut meninggal, Pilemon, belum mendapatkan konfirmasi. 

Foto 2



Foto ini pernah dipublikasikan Suaramerdeka.com pada 9 Agustus 2022, tentang sejumlah siswa SD Slawi Wetan 01 yang mengalami keracunan makanan. Saat itu, mereka telah mendapat penanganan dari Puskesmas Slawi dan PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 8 Agustus 2022.

Mereka diduga keracunan setelah menyantap jajanan di lingkungan luar sekolah. Puluhan siswa tersebut muntah-muntah setelah mengkonsumsi makaroni telur atau yang dikenal maklor.

Demonstrasi Pelajar Papua Menolak MBG

Artikel yang dipublikasikan Tempo, sejumlah pelajar di Yahukimo, Jayapura, Nabire, Dogiyai maupun Manokwari menggelar beberapa aksi protes damai terhadap program Makan Bergizi Gratis. Pelajar menuntut pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas sekolah, daripada makanan bergizi gratis.

Asken Yohans, seorang pelajar yang ikut demo, mengatakan dia dan ribuan siswa di Wamena serta Papua secara umum membutuhkan akses pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai. “Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah,” kata Yohans kepada Tempo melalui sambungan telepon.

Menurut dia, program MBG tidak akan membuat dia dan teman-temannya belajar dengan tenang. Asken menyatakan, aspirasi mereka harus sampai kepada presiden. “Mari terus maju dan kami ingin ini didengar oleh bupati, oleh gubernur dan presiden,” ujar Asken.

Akan tetapi, aksi damai pelajar tersebut justru mendapatkan represi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik tindakan berlebihan polisi dan aparatur sipil negara (ASN) dalam merespons demo ribuan pelajar di Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Apalagi, polisi sampai menembakkan gas air mata ke arah para pelajar tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim siswa di Papua meninggal dunia karena makanan Program Makan Bergizi Gratis adalah keliru.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan narasi tersebut tidak memiliki bukti-bukti akurat. Aksi #IndonesiaGelap merupakan aksi kolektif banyak elemen masyarakat sipil dan tidak terkait dengan pendanaan dari USAID yang telah ditutup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam artikel yang diterbitkan Tempo sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memerintahkan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Semua stafnya diperintahkan untuk kembali ke Amerika Serikat paling lambat Jumat, 7 Februari 2025.

Trump menginginkan USAID ditutup, menurut BBC, agar pengeluaran luar negeri Amerika Serikat selaras erat dengan pendekatan "America First" yang menjadi misinya. Trump telah lama mengkritik pengeluaran luar negeri dan mengatakan bahwa pengeluaran tersebut tidak bermanfaat dalam penggunaan uang pembayar pajak. Ia secara khusus mengkritik USAID.

Meski begitu, aksi #IndonesiaGelap tidak berkaitan sama sekali dengan USAID. Aksi Indonesia Gelap tersebut dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang terdiri dari 340 badan mahasiswa. Dalam laporan Majalah Tempo, Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal Putra bercerita, mereka terinspirasi dari tanda pagar #IndonesiaGelap yang lebih dulu beredar di media sosial. 

Aksi tersebut untuk menyuarakan keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap Pemerintahan Prabowo yang acakadut selama 100 hari menjabat. Tidak hanya Jakarta, aksi tersebut meluas ke Semarang, Bandung, Surabaya, hingga luar Jawa seperti Makassar, Bali, Samarinda, Banjarmasin, Sumetera Selatan dsb. 

Menurut BBC, beragam elemen masyarakat yang juga ikut dalam aksi #IndonesiaGelap mulai dari aktivis, mahasiswa hingga pecinta K-Pop. 

Massa menuntut beberapa hal dari pemerintah antara lain agar mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, seperti Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara hingga Tata Tertib DPR. 

Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.

Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.

Laporan selengkapnya tentang aksi mahasiswa #IndonesiaGelap dapat dibaca di Majalah Tempo edisi 23 Februari 2025, berjudul: Habis Gelap Terbitlah Gelap.

Sejarah Panjang Aksi Mahasiswa

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, dalam sejarahnya, aksi mahasiswa sudah berlangsung sejak lama mulai 1928, 1945, 1966, 1974. Tuduhan bahwa mahasiswa ditunggangi, termasuk menghina dan meragukan peran mahasiswa yang cukup panjang dalam sejarah Indonesia. 

Menurut Isnur, mahasiswa dapat berjuang dengan atau tanpa lembaga swadaya masyarakat. “Mahasiswa itu memiliki idealisme dan visi sendiri,” kata Isnur kepada Tempo, Senin, 24 Februari 2025.

Tempo pernah merilis lima unjuk rasa terbesar mahasiswa untuk merespon kondisi bangsa. Antara lain, demo 1998 untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden RI. Tahun 2012, demonstrasi besar-besaran dilakukan serentak di 33 Provinsi dan 340 Kabupaten atau kota untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Kemudian para mahasiswa di berbagai daerah pernah menggelar unjuk rasa pada 23 September 2019 untuk menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Desember 2022, mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi besar untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim aksi mahasiswa Indonesia Gelap dibiayai oleh USAID adalah keliru.