Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto seorang lansia tanpa identitas yang diduga kecopetan. Pengunggah berharap unggahannya tersebut viral sehingga sang nenek bisa dikembalikan ke kloter dan rombongannya.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Jemaah haji Indonesia baru beberapa jam yang lalu habis kecopetan , identitas apapun tidak ada, Posisi di Daker Indonesia Arab Saudi setelah diantar orang Arab, belum diketahui dari Kloter berapa dan Embarkasi mana...mohon diviralkan biar segera bisa dikembalikan ke Kloter dan Rombongannya”

Namun, benarkah hal tersebut?

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, oposisi tidak akan dibutuhkan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Bambang usai menghadiri open house di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 11 April 2024.

Seperti diberitakan Kompas.com, Bambang mengatakan, yang dibutuhkan dalam pemerintahan baru adalah demokrasi gotong royong.

"Dan enggak dibutuhkan lagi oposisi. Saya mendukung Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," kata Bambang.

Sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab untuk merangkul semua parpol masuk ke pemerintahan. Akan tetapi, bukan berarti tidak akan ada sistem checks and balances.

"Lebih gampang (checks and balances) justru. Karena kan kalau oposisi bicara pride. Kadang lari dari substansi, tapi kalau satu koalisi bisa bicara dari hati ke hati dan lebih baik untuk masyarakat," ujar dia.

Lantas, benarkah oposisi tidak lagi dibutuhkan dalam pemerintahan?

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, tidak sependapat dengan Bambang soal oposisi tidak lagi dibutuhkan dalam pemerintahan.

Menurut Yohanes, ketiadaan oposisi berarti tidak akan ada partai yang berani mengeluarkan kritik karena takut dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah.

Ia menjelaskan, motivasi oposisi mengkritik pemerintah adalah memberikan pandangan alternatif yang bisa digunakan di pemilu berikutnya sebagai rekam jejak.

Ketiadaan oposisi dalam pemerintahan juga bermasalah secara prinsip dan moral.

"Kalau semua berada di posisi pemerintah, ya pertanyaannya adalah kalau partai tidak setuju, kenapa mereka tidak memegang prinsip dan keluar dari pemerintah?" kata Yohanes.

Menurut Yohanes, risiko ketiadaan oposisi adalah kebijakan buruk dan tindakan-tindakan berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme makin tidak terkontrol.

"Kita bisa lihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial tidak mendapat tanggapan dari partai-partai pendukungnya. Yang berteriak malah netizen," ujar Yohanes.

"Jadi apa guna partai kalau semua enggak ada yang berani mengkritik pemerintah karena ingin posisi dalam kabinet?" tutur dia.

Yohanes mencontohkan kurangnya oposisi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berdampak pada lahirnya kebijakan yang kontroversial.

Saat itu, partai politik yang berada di luar pemerintah hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai koalisi pemerintah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti Undang-Undang Cipta Kerja.

Sementara, partai oposisi tidak punya cukup kekuatan untuk menentang atau melawannya.

Yohanes memprediksi, hanya PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang akan menjadi oposisi pada pemerintahan berikutnya.

Menurut dia, situasi itu masih belum ideal karena kedua partai tersebut tidak cukup secara kekuatan di parlemen.

"Idealnya, kubu pemerintah jangan sampai menguasai kursi mayoritas 67 persen, karena jika mencapai persentase tersebut, undang-undang dan aturan bermasalah bisa mudah digolkan tanpa mempedulikan suara oposisi," kata Yohanes.

Yohanes menegaskan, tanpa oposisi, tidak akan ada checks and balances dalam tata kelola pemerintahan.

"Pemerintah akan menjadi korup, otoriter, dan sewenang-wenang. Demokrasi akan cuma jadi formalitas ala Orde Baru," ujar Yohanes.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

KOMPAS.com - Beredar narasi mengenai produk bayi dari Johnson & Johnson mengandung bahan penyebab kanker.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, sebagian narasi keliru dan perlu diluruskan.

Informasi mengenai produk bayi Johnson & Johnson mengandung bahan penyebab kanker disebarkan oleh akun Facebook ini, pada Kamis (24/5/2025).

Pengguna Facebook menyertakan tautan artikel dari Livelovefruit.com dan tangkapan layar artikel dengan teks berikut:

Johnson & Johnson Akhirnya Mengakui: Produk Bayi kami Mengandung Bahan Penyebab Kanker

Narasi serupa beredar dalam bahasa Inggris, seperti yang diunggah oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan Bank Jatim membuka pendaftaran gebyar undian berhadiah. Postingan itu beredar sejak akhir pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 26 Mei 2024.
Berikut isi postingannya:
"𝘗𝘙𝘖𝘎𝘙𝘈𝘔 2024" 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘯𝘢𝘴𝘢𝘣𝘢𝘩 BANK JATIM 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘢𝘬𝘢𝘯 LAYANAN Mobile Banking/𝘚𝘮𝘴 𝘉𝘢𝘯𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘎𝘦𝘣𝘺𝘢𝘳 𝘜𝘯𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥𝘪𝘢𝘩 𝘏𝘢𝘥𝘪𝘳 𝘬𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪, 𝘈𝘺𝘰 𝘣𝘶𝘳𝘶𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘧𝘵𝘢𝘳 𝘢𝘨𝘢𝘳 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘪𝘻𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪 : - 5 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭 𝘈𝘭𝘱𝘩𝘢𝘳𝘥 - 5 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭 𝘊𝘙-𝘝 𝘛𝘶𝘳𝘣𝘰 - 5 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭 𝘏𝘙-𝘝 𝘊𝘝𝘛 - 5 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭 𝘟𝘱𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 - 5 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭 𝘍𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘦𝘳 - 8 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘔𝘰𝘵𝘰𝘳 𝘚𝘤𝘰𝘱𝘺 - 8 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘔𝘰𝘵𝘰𝘳 𝘟𝘮𝘢𝘹 - 20 𝘜𝘯𝘪𝘵 𝘛𝘝 𝘓𝘦𝘥 50 𝘪𝘯. - 20 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘚𝘮𝘢𝘳𝘵𝘱𝘩𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘢𝘹14 - 20 𝘦𝘮𝘢𝘴 𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 & 𝘓𝘰𝘨𝘢𝘮 𝘮𝘶𝘭𝘪𝘢 - 20 𝘗𝘢𝘬𝘦𝘵 𝘞𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘱𝘰𝘳𝘦 - 50 𝘗𝘢𝘬𝘦𝘵 𝘜𝘮𝘳𝘰𝘩 𝘎𝘳𝘢𝘵𝘪𝘴 𝘔𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘬𝘦𝘶𝘯𝘵𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘪𝘯𝘯𝘺𝘢...𝘐𝘯𝘧𝘰 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘭𝘢𝘯𝘫𝘶𝘵 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘧𝘵𝘢𝘳𝘢𝘯 GEBYAR UNDIAN BANK JATIM𝘴𝘪𝘭𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘭𝘪𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘶 (𝘋𝘢𝘧𝘵𝘢𝘳) 𝘠𝘢𝘯𝘨 𝘚𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘬𝘢𝘮𝘪 𝘴𝘦𝘥𝘪𝘢𝘬𝘢𝘯..."
Lalu benarkah postingan Bank Jatim membuka pendaftaran gebyar undian berhadiah?