• (GFD-2024-22222) [KLARIFIKASI] Tidak Benar Mahasiswa Bisa Minta Didampingi TNI Saat Demo

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar narasi bahwa mahasiswa dapat meminta pengawalan TNI ketika berunjuk rasa.

    Narasi tersebut mencantumkan nama Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan.

    Narasi soal mahasiswa dapat meminta pengawalan TNI saat unjuk rasa dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, pada 23 Agustus 2024.

    Berikut narasi yang dibagikan:

    *KAPUSPEN MABES TNI MAYJEN SISRIADI*SALAM KOMANDO !!!!!

    MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA. Kewenangan itu sudah bukan lagi milik PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

    KAMI DILATIH .... Untuk BERPERANG Untuk melumpuhkan LAWAN Untuk membunuh LAWAN tapi Kami punya hati nuraniKami TIDAK DILATIH ..... Untuk membunuh RAKYAT Untuk membunuh MAHASISWA

    KAMI ADA karena Kami menjaga RAKYAT Kami menjaga NKRI TNI adalah anak kandung RAKYAT RAKYAT adalah Ibu Kandung TNI

    BRAVO TNI

    Hasil Cek Fakta

    Setelah ditelusuri, narasi itu merupakan penafsiran keliru dari pernyataan Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi dalam pemberitaan CNN Indonesia, pada 26 September 2019.

    Dalam pemberitaan tersebut, Sisriadi menanggapi aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Para mahasiswa meminta bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyampaikan permintaan agar TNI mengawal mahasiswa saat demonstrasi di Gedung DPR/MPR.

    Menanggapi permintaan tersebut, Sisriadi mengatakan, Panglima TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengawalan demonstrasi.

    Pengawalan demonstrasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 adalah kewenangan Polri. TNI bisa ikut membantu apabila dibutuhkan Kepolisian.

    Tugas pengawalan tersebut akan diserahkan ke Komando Daerah Militer (Kodam) di daerah yang bersangkutan, bukan Mabes TNI.

    "TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu. Dan itu sudah pada level di lapangan, dan bukan pada Panglima TNI lagi," kata Sisriadi.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi bahwa mahasiswa dapat meminta pengawalan TNI saat unjuk rasa perlu diluruskan.

    Narasi itu merupakan penafsiran keliru dari pernyataan Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi dalam pemberitaan CNN Indonesia, 26 September 2019.

    Dalam artikel itu, Sisriadi menanggapi permintaan mahasiswa agar TNI mengawal unjuk rasa di Gedung DPR/MPR pada 2019.

    Rujukan

  • (GFD-2024-22221) [KLARIFIKASI] Foto Ini Bukan Peresmian Mal Pertama di IKN

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Sebuah akun Facebook mengunggah foto-foto yang diklaim sebagai peresmian mal pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim itu keliru.

    Foto-foto peresmian mal pertama di IKN disebarkan oleh akun Facebook ini pada 9 Agustus 2024. Arsipnya dapat dilihat di sini.

    Pengunggah menyertakan empat foto menampilkan bangunan mal dan gedung-gedung modern.

    Berikut narasi yang ditulis:

    Peresmian mall pertama di IKNMenjelang perayaan HUT RI 2024

    akun Facebook Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, 9 Agustus 2024, mengenai peresmian mal pertama di IKN.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan metode reverse image search untuk menelusuri foto yang diunggah.

    Dua foto menampilkan atap mal menyerupai jaring bukan berlokasi di IKN, melainkan stasiun bawah tanah angkutan umum Gangxia Utara di Shenzhen, China.

    Foto stasiun bawah tanah tersebut dapat dilihat di situs berbagi gambar Alamy ini dan ini.

    Sementara, hasil pencarian Google Lens mengarahkan foto gedung-gedung modern ke akun Instagram @ibs.bfsu, 19 Agustus 2024.

    Foto tersebut merupakan salah satu pemandangan di Shenzhen, China.

    Kemudian, Google Lens mengarahkan hasil pencarian foto kerumunan orang di eskalator dengan video di situs Pond5.

    Video tersebut menampilkan rekaman situasi stasiun bawah tanah Gangxia Utara pada malam hari.

    Pemerintah memang berencana membangun berbagai fasilitas di IKN, termasuk mal atau pusat perbelanjaan.

    Presiden Joko Widodo mengatakan, total nilai investasi untuk membangun beragam fasilitas di IKN mencapai Rp 45 triliun.

    "Terus, 'Pak kalau belanja-belanja di mana Pak? Enggak ada mal-nya yang ada hanya pohon-pohon'. Mal juga sudah ada groundbreaking dua, dua mal besar yang segera juga akan di bangun," kata Jokowi,  ada 2 November 2023, seperti diwartakan Kompas.com.

    Di sisi lain, pengusaha pusat belanja juga berencana melakukan ekspansi bisnis di IKN. Misalnya, PT Pakuwon Jati TBK dan Big Mall Samarinda.

    Namun, foto yang diunggah di Facebook tidak terkait dengan pembangunan mal tersebut.

    Kesimpulan

    Foto-foto stasiun bawah tanah Gangxia Utara di Shenzhen, China, disebarkan dengan konteks keliru. Foto tersebut tidak terkait dengan peresmian mal pertama di IKN.

    Rujukan

  • (GFD-2024-22220) [HOAKS] Video Penemuan Putri Duyung di Kepulauan Selayar

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2024

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar video yang menarasikan soal penemuan putri duyung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

    Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks.

    Video penemuan putri duyung di Kabupaten Kepulauan Selayar dibagikan oleh akun Facebook ini, ini dan ini, pada 23 Agustus 2024.

    Akun tersebut membagikan video yang menampilkan beberapa orang mengerubungi perempuan dengan tubuh ikan. Video itu diberi keterangan demikian:

    Penemuan putri duyung d Selayar #luarbiasa

    Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi soal penemuan putri duyung di Kabupaten Kepulauan Selayar

    Hasil Cek Fakta

    Setelah ditelusuri, video serupa sudah beredar sejak 2022. Dikutip dari Snopes, pada April 2022, video tersebut menarasikan soal penampakan putri duyung di sebuah pantai di Kenya.

    Ada pula yang menyebut video itu adalah penemuan putri duyung di pantai Afrika Selatan.

    Namun, para pejabat di Kenya dan Afrika Selatan membantah narasi tersebut. Mereka mengatakan, tidak ada laporan tentang penemuan putri duyung.

    Video penemuan putri duyung awalnya muncul di TikTok pada 6 April 2022 dengan klaim bahwa seekor putri duyung ditangkap di Muizenberg, Afrika Selatan.

    Ketika dikonfirmasi, Kepolisian Afrika Selatan di Muizenberg mengatakan, tidak ada informasi valid soal penemuan putri duyung di wilayah mereka.

    “Harap dicatat bahwa kepolisian di Muizenberg tidak memiliki laporan tentang putri duyung yang terdampar di pantai atau laporan tentang seorang anak yang digigit ikan,” ujar juru bicara Kepolisian Afrika Selatan di Muizenberg. 

    Kemungkinan besar video tersebut merupakan hasil rekayasa digital, yakni dengan menggabungkan video seekor ikan yang terdampar dengan gambar anak kecil atau boneka.

    Kesimpulan

    Video penemuan putri duyung di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak benar atau hoaks.

    Video itu sudah beredar sejak 2022 dengan narasi soal penampakan putri duyung di sebuah pantai di Kenya dan Afrika Selatan.

    Namun, para pejabat di Kenya dan Afrika Selatan membantah narasi tersebut. Mereka mengatakan tidak ada laporan tentang penemuan putri duyung.

    Rujukan

  • (GFD-2024-22219) Berita Fakta Atau Hoax? Cek Disini - Liputan6.com

    Sumber:
    Tanggal publish: 28/08/2024

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan yang mengklaim Bill Gates bergabung dengan WHO menyerukan agar penolak vaksin ditangkap militer. Postingan itu beredar sejak awal bulan lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 3 Agustus 2024.
    Berikut isi postingannya:
    "Bill Gates dan WHO Serukan Militer untuk Menangkap Penolak Vaksin mRNA Selama Pandemi Flu BurungBill Gates telah bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia dalam menyerukan agar para penolak vaksin ditangkap oleh militer dan disuntik paksa dengan mRNA selama pandemi berikutnya.
    Gates dan WHO telah memerintahkan pemerintah untuk meletakkan dasar guna memobilisasi militer karena mereka mengklaim bahwa skeptisisme vaksin adalah "tercela secara moral" dan penolakan vaksin adalah "tindakan agresi" yang harus dihadapi dengan kekerasan."
    Lalu benarkah postingan yang mengklaim Bill Gates bergabung dengan WHO menyerukan agar penolak vaksin ditangkap militer?
    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel AFP Fact Check berjudul "Misinformation about Gates, WHO forcing vaccination spreads online" yang tayang pada 6 Agustus 2024.
    Dalam artikel itu terdapat bantahan dari WHO. Mereka menyebut postingan tersebut tidak benar.
    "Klaim bahwa WHO telah mengusulkan keterlibatan militer seperti yang disebutkan dalam postingan adalah kebohongan dan kepalsuan yang jahat. Ini adalah disinformasi yang berbahaya," bunyi pernyataan WHO dalam surel kepada AFP Fact Check.
    "Negara-negara anggota WHO berdaulat untuk membuat kebijakan terkait kesehatan penduduknya. WHO juga tidak punya kemampuan untuk memaksakan mandat vaksinasi."
    Selain itu Yayasan The Gates kepada AFP juga menyatakan klaim tersebut tidak benar.

    Hasil Cek Fakta

    Kesimpulan


    Postingan yang mengklaim Bill Gates bergabung dengan WHO menyerukan agar penolak vaksin ditangkap militer adalah tidak benar.

    Rujukan