Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ataupun situs resmi pemerintah lainnya.

Masyarakat diharapkan untuk waspada dan berhati-hati karena kemungkinan tautan tersebut adalah modus phising atau pencurian data.

Dilansir dari ANTARA, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada 2025. Kabar ini disambut baik terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui pengumuman nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, rangkaian seleksi CPNS 2024 dijadwalkan berakhir pada 23 Maret 2025.

Oleh karena itu, diperkirakan pendaftaran CPNS 2025 baru akan dimulai setelah tanggal tersebut. Namun, jika merujuk pada jadwal seleksi di tahun-tahun sebelumnya, besar kemungkinan proses pendaftaran akan dimulai pada Agustus 2025.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Kemenag dalam akun Instagram resminya menyatakan pernyataan tersebut merupakan hoaks.

Kemenag menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan syarat tertentu.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis penipuan mengatasnamakan Kemenag.

Klaim: Kemenag bagikan kuota haji gratis untuk 100 orang

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Prabowo pecat Listyo”. Alih-alih menemukan berita yang mengonfirmasi, klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kami mencoba menyalin foto penandatanganan berkas di hadapan Prabowo yang dibubuhkan dalam unggahan. Dengan memanfaatkan alat telusur gambar, Yandex, Tirto menemukan gambar yang beredar sudah dimanipulasi secara digital.

Foto aslinya dimuat di laman Sekretariat Kabinet dan menunjukkan momen saat Presiden ke-7, Joko Widodo, melantik Listyo sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

Dokumentasi itu diambil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021), dengan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut keterangan fotonya, Listyo tengah menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Jokowi. Namun, gambar itu telah diedit, sehingga sosok Jokowi hilang dan diganti dengan foto Prabowo.

Foto dengan deskripsi serupa juga digunakan sebagai header berita Antara Jabar berjudul “Kapolri Listyo Sigit: Polri akan tampilkan sosok tegas namun humanis”.

Situs resmi Polri pun masih mencatat Listyo sebagai Kapolri sampai artikel ini diterbitkan pada Rabu (12/2/2025). Dia juga terlihat masih meghadiri acara acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2025, Rabu (5/2/2025).

Menukil Tempo, Listyo sebagai Kapolri saat itu mengampanyekan bahaya judi online dan upaya pencegahannya. Menurut Listyo, masifnya judi online tak lagi hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, klaim Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, pada Februari 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Situs resmi Polri pun masih mencatat Listyo sebagai Kapolri sampai artikel ini diterbitkan pada Rabu (12/2/2025).

Disadur dari artikel periksa fakta kompas.com

Program Kartu Sembako sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200.000 yang disalurkan tiap bulan kepada setiap penerima manfaat. Program bantuan sosial tersebut dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Syarat menjadi penerima manfaat adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data induk yang berfungsi sebagai acuan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan sosial, seperti PKH, Kartu Sembako, PBI JK, dan sebagainya.

Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di ponsel Android.

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui situs DTKS di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id. Akan tetapi, tautan yang dibagikan di Facebook tidak mengarah ke situs DTKS, melainkan ke laman yang meminta pengunjung memasukkan informasi pribadi.

Pengunjung diminta mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor akun Telegram. Laman itu kemungkinan besar merupakan modus phishing atau pencurian data.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran pembagian Kartu Sembako untuk bulan Ramadan” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)