JAKARTA--Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengembangkan Modul Ajar Literasi Digital untuk Mata Pelajaran (Mapel) Informatika di Fase D, E, dan F jenjang SMP dan SMA. Sebelumnya, pada 2023-2024, Koalisi Cek Fakta yang beranggotakan Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) didukung Google News Initiative (GNI) meluncurkan modul ajar dengan berbagai tema untuk siswa. Salah satunya tentang pemanfaatan artificial intelligent (AI) atau kecerdasan buatan.
Modul itu selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memasukkan Literasi Digital dalam Mata Pelajaran Informatika.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025, menyatakan berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisik (BPS), sebanyak 26,67 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak usia 5 tahun-18 tahun yang masuk kategori siswa.

“Karena itu, siswa perlu memahami peta jalan agar mendapatkan manfaat seoptimal mungkin dari internet dan terhindar dari risiko hoaks, perundungan digital, penipuan online, dan lain-lain. Karenanya literasi digital dan berpikir kritis menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak, terutama peserta didik di sekolah,” ujar lelaki yang akrab disapa Zek itu.

Sebelumnya, pada awal 2024, Koalisi Cek Fakta menginisiasi penyusunan Modul Ajar Informatika dan Literasi Digital untuk beberapa capaian fase D, E, dan F. Sebanyak 12 modul tersebut telah disumbangkan kepada para pengajar di sekolah untuk mendukung Mata Pelajaran Informatika. Modul itu telah diujicobakan dan disosialisasikan.

Modul ajar ini berfokus memberikan keterampilan kepada peserta didik dalam literasi informasi, melakukan pengecekan fakta, memahami cara membaca lateral, mengetahui literasi berita, serta kritis terhadap informasi di ruang digital, yang menjadi bagian dari capaian pembelajaran dalam elemen literasi digital.

Pada 11 Februari 2025 ini, Mafindo mengembangkan 16 modul baru bertepatan dengan Safer Internet Day 2025. Materinya makin beragam termasuk membahas pemanfaatan AI bagi siswa. Tema yang berkaitan dengan Ai adalah Beyond Bits and Bytes” Mengintegrasikan Mindfulness ke dalam Dunia AI dan Cakap dan Kreatif di Dunia Digital dan AI.

“Setiap modul dan materi training deck berlisensi Common Creative License 4.0 Non Commercial CC-BY-NC 4.0, sehingga memudahkan guru untuk adaptasi dan pengembangan materi. Silakan guru bisa memodifikasi modul itu sesuai kebutuhan. Bahkan, kami sediakan training deck dalam bentuk PPT agar bisa dipakai guru mengajar. Gratis, asal menyebutkan sumbernya,” ujar Zek.

Modul tersebut bisa diakses dan diunduh di https://lms.cekfakta.com/modulajar/.

Tema dalam modul itu beragam, sesuai dengan perkembagan zaman. Berikut tema modul ajar fase D, E, dan F:

Modul Fase D
1. Pintu ke Mana Saja
2. Awas, Malware Mengancam Kita
3. Apa Itu Jejak Digital?
4. Cek Fakta Dulu, Baru Bicara
5. Ada Apa di Dunia Maya?
6. Tahukah Rahasia di Balik Jaringan Komputer?
7. Yuuk Unboxing Komputer
8. Kenali Ruang Publik Virtual
9. Revolusi Digital, Siaaap!
10. Password Power Up Tingkatkan Keamanan Akunmu Sekarang
11. Like and Share Kebaikan “Stop Cyberbullying, Mulai dari Diri Sendiri”
12. “Unlock Your Creativity” Bikin Konten Keren ala Generasi Z!
13. “Beyond Bits and Bytes” Mengintegrasikan Mindfulness ke dalam Dunia AI

Modul Fase E
1. Cari Aku Ya!
2. Harus ke Mana Aku?
3. Benarkah Itu?
4. Aku Harus Bagaimana
5. Tak Kenal, Maka Tak Sayang
6. Cintai Budaya Sendiri, Siapa Takut!
7. Cakap dan Kreatif di Dunia Digital dan AI
8. Kuat dan Unik

Modul Fase F
1. Mesin Pencari
2. Kelas Antihoaks
3. Kredibilitas Informasi
4. Netizen Pintar: Memahami Hukum Dunia Digital
5. Ayo Berkreasi Digital
6. Cyberdemocracy
7. Transaksi Aman Hati Tenang

Jakarta, 11 Februari 2025

Septiaji Eko Nugroho
Ketua Presidium Mafindo

Narahubung
Violita Siska Mutiara
0811-736-000

Liputan6.com, Jakarta - Kabar tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membagikan BLT sebesar Rp 5 juta bagi semua pelaku usaha beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 29 Januari 2025.
Akun Facebook tersebut mengunggah gambar poster berisi pengumuman bahwa Kementerian UMKM memberikan BLT sebesar Rp 5juta bagi semua pelaku usaha.
"Kabar gembira untuk para UMKM, tahun ini telah di luncurkan program BLT UMKM yakni bantuan terhadap seluruh pegian UMKM dengan nominal sebesar Rp 5.000.000, Terbuka luas untuk seluruh masyarakat Indonesia," demikian narasi dalam poster tersebut.
Akun Facebook tersebut kemudian memberikan link atau tautan pendaftaran untuk mendapatkan BLT tersebut.
"Hai teman UMKM!
Kabar gembira untuk para UMKM, atas penerbitan program terbaru BLT UMKM yang memberikan tunjangan untuk seluruh usaha sebesar Rp5.000.000-, Daftarkan segera diri anda untuk mendapatkan tunjangan BLT UMKM.
Info lebih lanjut klik link dibawah👇
https://vxdaft.com/claimtunjanganbltumkm," tulis salah satu akun Facebook.
Benarkah kabar tentang Kementerian UMKM membagikan BLT sebesar Rp 5 juta bagi semua pelaku usaha? Berikut penelusurannya.
 
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
 

Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 12 Januari 2025.
Klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram berupa tulisan sebagai berikut.
"Rekomendasi/ Pengusulan BPJS Gratis (Dibayarkan oleh Pemerintah). Khusus pengguna telegram"
Unggahan tersebut berupa poster digital berupa tulisan sebagai berikut.
"AYO SEGERA DAFTAR BPJS GRATIS SECARA ONLINE MENGGUNAKAN TELEGRAM
KLAIM BPJS KESEHATAN & BPJS KETENAGAKERJAAN.
BAGI YANG INGIN MENDAPATKAN BPJS SECARA GRATIS SEPENUHNYA, PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENERIMAAN BANTUAN IURAN (PBI) BPJS. PROGRAM INI MEMBERIKAN OPSI KEPADA MASYARAKAT DENGAN KRITERIA TERTENTU UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN BPJS KSEHATAN TANPA MEMBAYAR.
SEGERA DAFTARAKAN DIRIMU."
Unggahan tersebut pun mengarahkan penerima informasi untuk mengklik link untuk mendaftar.
Berikut linknya.
"https://pedulibersama.my.id/c/program-bpjs-gratis/data.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-portal/action/"
Jika link tersebut diklik, mengarah pada halaman situs menampilkan formulir yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor karty BPJS Kesehatan, pekerjaan dan nomor telegram aktif.
Benarkah klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram? Simak hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
 
 
 
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
 

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook berdurasi dua menit menarasikan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan terbaru terkait pertanahan pada Februari 2025.

Video imbauan tersebut menarasikan kepada masyarakat untuk segera memindahkan surat tanah atau surat rumah ke elektronik, jika tidak mengubahnya sebelum 2026, asetnya akan menjadi milik negara.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“…Sesuai informasi yang terlanjur sudah meluas di media sosial itu, SERTIFIKAT TANAH versi kertas seperti berlaku selama ini, akan diganti oleh pemerintah dengan sertifikat versi digital, atau sertifikat tanah elektronik mulai tahun 2026.

Bagi yang tidak mengganti SERTIFIKAT TANAH-nya menjadi sertifikat elektronik yang dimulai berlaku Februari 2025 ini, maka surat tanah yang masih kertas (rinci, letter C) akan dimusnahkan pemerintah. Resikonya tanah yang semula milik masyarakat, akan diambilalih kepemilikannya oleh negara…”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun, benarkah tanah yang belum bersertifikat elektronik akan menjadi milik negara?