Dilansir dari laman DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menilai, besaran gaji para guru honorer itu tidak layak dan tidak sesuai dengan tanggung jawab pendidik dalam mendidik generasi muda.

“Guru swasta honornya Rp1 juta hingga Rp2 juta. Ini kan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan (memperjuangkan ini). Ke depan saya ingin guru swasta minimal honornya UMP (upah minimum provinsi),” tutur Khoirudin.

Dalam debat tersebut, Pramono Anung itu berjanji akan menaikkan gaji guru honorer setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta yakni sekitar Rp5 juta.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid timnas Bahrain memilih dicoret dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi keselamatan pemain.

Melalui Instagram resminya, BFA menjelaskan bahwa mereka mendapat ancaman dan serangan dari suporter Indonesia di dunia maya setelah laga pada 10 Oktober 2024.

Ancaman itu muncul setelah Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain karena keputusan wasit yang kontroversial.  

Menurut BFA, berbagai ancaman dan kata-kata hinaan yang mereka terima di dunia maya dapat memengaruhi keselamatan pemain tim nasional Bahrain saat bertanding di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. 

Sehingga, BFA mengajukan permintaan agar laga tandang melawan Indonesia di Jakarta dipindah ke tempat netral. 

Sementara itu, melalui laman resminya AFC merespons permintaan BFA untuk memindahkan tempat pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia pada 25 Maret 2025. AFC mengaku berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan pemain.

Mereka akan menggelar pembahasan bersama Federasi Sepak Bola Internasional dan asosiasi sepak bola kedua negara.

Narasi yang mengeklaim timnas Bahrain memilih dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 demi keselamatan pemain tidak benar atau hoaks. 

Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) hanya meminta tempat pertandingan melawan tuan rumah Indonesia pada 25 Maret 2025 dipindah ke tempat netral. Mereka tidak meminta dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi keselamatan pemain. 

Narasi yang beredar bersumber dari artikel di situs The Defender, Selasa (22/10/2024). Media Bias Fact Check mengidentifikasi The Defender sebagai situs yang memiliki kredibilitas rendah.

Situs yang dibuat sejak 2016 tersebut menyebarkan konspirasi dan pseudosains anti-vaksin.

Sumber informasi dari artikel di situs tersebut dipertanyakan, tidak dapat dipercaya, dan bias ekstrem sayap kanan.

Sejauh ini tidak ada berita atau laporan kredibel yang membuktikan adanya pengadilan yang melibatkan Bill Gates dan vaksin Covid-19.

Bill Gates menjadi salah satu tokoh yang sering dikaitkan sebagai dalang di balik pandemi dan agenda Big Pharma, organisasi imajiner yang dituding bertanggung jawab atas penyebaran Covid-19.

Dilansir pemberitaan Kompas.com sebelumnya, teori konspirasi yang menargetkan Bill Gates bermula dari dana miliaran dolar dari Yayasan Bill dan Melinda Gates untuk penelitian dan kesehatan.

Misalnya, pada 2019, yayasan itu mendanai penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) untuk menyimpan riwayat vaksinasi pasien yang ditanam di bawah kulit bersamaan dengan vaksin.

Fakta itu menjadi dasar para konspirator untuk menuding Bill Gates sebagai penjual vaksin dan dalang di balik pandemi.

Kelompok penyebar teori konspirasi tersebut turut menyebarkan ketidakpercayaan pada otoritas, pemerintah, media, asosiasi profesional, institusi, industri, dan akademisi.

Narasi mengenai Bill Gates akan diadili di Belanda akibat efek vaksin Covid-19 merupakan hoaks.

Narasi tersebut pertama kali disebarkan oleh situs penyebar teori konspirasi dan pseudosains.

Tidak ditemukan berita atau laporan kredibel yang membuktikan adanya pengadilan, yang melibatkan Bill Gates dan vaksin Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, pada 2022, mengakui saat ini masih ada 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP Negeri dan 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA Negeri.

Oleh karena itu, ia menyatakan Disdik DKI siap menggandeng konsultan untuk melakukan pemetaan dan kelayakan area SD yang dapat dibangun SMP maupun SMA dalam satu wilayah tersebut karena kriteria pembangunan sarana dan prasarana SD dengan SMP atau SMA jauh berbeda.

"Sebab standar sarana prasarana berbeda. Jadi, kebutuhan kelas, ruang penunjang SD akan berbeda dengan kebutuhan ruang SMP maupun SMA. Misal SD laboratorium tidak sekompleks SMA. Katakanlah laboratorium IPA, standarnya ada biologi, fisika, dan kimia yang terpisah. Kalau SD hanya kelas dan beberapa ruang penunjang," kata Nahdiana, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya, Komisi E DPRD meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menambah sekolah SMP dan SMA Negeri di Ibu Kota mengingat jumlah sekolah tingkatan tersebut di daerah ini saat ini tidak mumpuni.

Anggota Komisi E DPRD lainnya Idris Ahmad juga menyebut saat ini masih banyak kelurahan yang belum memiliki SMP dan SMA, sehingga membuat peserta didik baru kesulitan ingin mendaftar sekolah melalui jalur zonasi di PPDB.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Idris meminta Disdik DKI melakukan pendataan kebutuhan sekolah di setiap kelurahan, dengan harapan semua jenjang sekolah dapat merata tersebar di Jakarta.

Dilansir dari data Kemendikbud, total SMP di DKI Jakarta sebanyak 1.076 sekolah dan SMA/SMK 1.064 sekolah.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024