Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi bahwa pesawat yang membawa jemaah haji Mauritania jatuh di Laut Merah adalah tidak benar alias hoaks. 

Kabar tersebut telah dibantah secara resmi oleh Kementerian Urusan Islam Mauritania dan Mauritania Airlines. Dikutip dari media setempat ummid.com

SUMBER: ummid.com | Mauritania refutes reports of Hajj flight crash

Dikutip dari ummid.com, Direktur Haji Mauritania, El Waly Taha, menegaskan bahwa seluruh jemaah haji Mauritania selamat dan telah tiba di Tanah Suci tanpa insiden apa pun.

El Waly Taha menyatakan bahwa tidak ada kecelakaan pesawat yang terjadi dan semua laporan yang menyebutkan adanya jatuhnya pesawat haji di Laut Merah adalah keliru dan tidak berdasar. 

Bahkan pihak maskapai Mauritania Airlines secara resmi merilis pernyataan bahwa semua penerbangan yang mereka operasikan pada tanggal 23, 24, dan 25 Mei 2025 telah berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji telah tiba di Mekkah dengan selamat. 

“Kami mengoperasikan tiga penerbangan berangkat untuk musim haji tahun ini dan ketiganya mencapai tujuan dengan selamat,” tulis maskapai dalam pernyataannya.

Klaim bahwa pesawat yang mengangkut jemaah haji Mauritania jatuh di Laut Merah adalah tidak benar. Faktanya, semua jemaah haji asal Mauritania telah tiba di Tanah Suci dalam keadaan selamat tanpa insiden penerbangan. 

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan untuk memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi dan lembaga pemeriksa fakta yang terpercaya.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa penyampaian pendapat oleh Benny K. Harman dalam video itu bukan dalam rapat DPR membahas ijazah palsu. Faktanya, itu merupakan Rapat Dengar Pendapat Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK terkait kasus Ferdy Sambo.

Tempo menelusuri video dengan bantuan mesin penelusuran YouTube dan Google. Hasilnya, video tersebut identik dengan konten yang pernah diunggah oleh akun YouTube TribunJatim Official pada 22 Agustus 2022 berjudul “Anggota DPR Benny Usulkan Kapolri Dinonaktifkan soal Ferdy Sambo, Diambil Alih Kemenko Polhukam”.



Selain Tribun Jatim, akun tvOne News juga menayangkan video tersebut pada 24 Agustus 2022 tentang wacana penonaktifan sementara Kapolri. 

Benny Kabur Harman menjabat sebagai anggota Komisi Hukum DPR. Dia mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama proses hukum Irjen Ferdy Sambo yang terseret kasus pembunuhan. Menurut dia, penghentian sementara itu untuk menjaga penyidikan kasus ini obyektif.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara," kata Benny, Senin, 22 Agustus 2022 seperti dikutip dari Tempo.

Benny mengatakan kecewa karena polisi mengatakan kasus tersebut adalah baku-tembak antara Ferdy Sambo dan ajudannya. Namun ternyata, kata dia, Ferdy yang membunuh ajudannya. "Jadi publik dibohongi oleh polisi," kata dia.

Kasus Ijazah Jokowi

Ijazah Strata-1 Presiden RI ke-7, Joko Widodo, saat ini menjadi polemik. Tempo melansir, pada 15 April 2025 lalu, seratusan orang yang menyatakan berasal dari TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka meminta UGM mengklarifikasi ijazah Jokowi. UGM telah berulang kali menyampaikan, ijazah Jokowi asli.

Buntut dari peristiwa ini, Jokowi melaporkan lima orang, yakni Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar (RS), Eggy Sudjana (ES), Tifauzia Tyassuma (TT), dan seseorang berinisial K. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Kamis, 15 Mei 2025.

Namun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu milik mantan presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah penyidik tidak menemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat konferensi pers, Kamis, 22 Mei 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa rapat DPR bahas ijazah palsu Jokowi adalah keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos resmi dari Kemensos, dengan memeriksa saluran resmi Kementerian Sosial. Penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos resmi dari Kemensos tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Video tersebut merupakan cuplikan dari unggahan kanal YouTube “LEMBUR PAKUAN CHANNEL” pada Sabtu (22/3/2025) berjudul “HANYA 20 MENIT KDM PIMPIN RAPAT – TUNTASKAN PROBLEM INVESTASI BYD | REKRUT 18 RIBU KARYAWAN”.

Dedi Mulyadi dalam video tersebut membahas berbagai persoalan investasi di Jawa Barat. Tidak ditemukan pembahasan soal pinjol seperti dalam unggahan yang beredar.

Unggahan video berisi klaim “Gubernur Jabar Dedi Mulyadi resmikan layanan pinjol” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)