Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel Liputan6.com berjudul "Kejagung: Emas Antam 109 Ton Asli, Bukan Emas Palsu" yang tayang pada 4 Juni 2024.
Di sana terdapat penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.
"Ini bukan emas palsu, emasnya tetap asli sebagaimana standar Antam. Emas yang sudah distempel oleh Antam itu emas ilegal karena diperoleh dari hasil yang ilegal seperti didapat dari penambang-penambang liar dari luar negeri," ujar Ketut.
"Itu emas asli, cuma tadi kalau bereda terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," ujarnya menambahkan.
Secara aturan, emas yang akan distempel itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Tapi dalam kasus 109 ton ini, emas ilegal tersebut bercampur dengan emas legal, sehingga menyebabkan memengaruhi suplai dari Antam dan terjadi kelebihan di pasaran dan memengaruhi harga pada saat itu, harga emas jadi turun.
Selain itu ada artikel berjudul "Fakta-Fakta Emas Antam Semuanya Asli, Tak Ada yang Palsu" yang tayang di Liputan6.com pada 4 Juni 2024. Di sana terdapat penjelasan dari Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Nico Kanter.
"Tidak ada emas palsu, semua emas yang diproses harus melewati proses yang tersertifikasi. LBMA (London Bullion Market Association) sangat ketat dalam mengaudit kami. Berita tersebut menyebutkan bahwa emas itu palsu. Alhamdulillah, dalam penjelasan kami kepada Kapuspen (Kejagung), beliau mempertegas bahwa emas tersebut bukan palsu," kata Nico menambahkan.

Postingan yang mengklaim ada 190 ton emas palsu dari PT Antam sejak 2010 telah diklarifikasi pihak Kejagung dan PT Antam. Mereka menjelaskan semua emas adalah asli.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa unggahan @tariborju tidak sesuai fakta. Melansir dari akun Instagram @Kemenag_Wonosobo, ditegaskan bahwa informasi adanya pernikahan sesama jenis di Wonosobo adalah TIDAK BENAR. Dua sosok pria yang terdapat di video tersebut merupakan bagian dari dua pasangan yang akan dinikahkan dengan masing-masing mempelai wanitanya.

“Sahabat Religi, jagat sosial media baik instagram atau tiktok dan facebook tengah ramai beredar konten video yang menarasikan PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI KABUPATEN WONOSOBO.
Atas video tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo memastikan bahwa konten tersebut adalah konten TIDAK BENAR, atau Hoax.
Sahabat Religi yukkk bijak bersosial media.” tegas Kemenag Wonosobo pada laman Instagramnya.

Sementara itu melansir dari akun YouTube Kemenag Jateng, Penghulu KUA Kecamatan Mojotengah, Ahmad Soleh selaku yang turut menghadiri acara pernikahan tersebut menyatakan jika TIDAK BENAR telah terjadi pernikahan sejenis di Wonosobo. Soleh menuturkan jika dirinya sudah melaksanakan tugas sebagai penghulu dalam pernikahan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.

“Jadi, pelaksanaan akad nikah yang dilakukan adalah benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kemudian itu dilakukan dua kali, karena kakak beradik,” ujar Soleh.

Berdasar seluruh referensi, video unggahan oleh akun @tariborju perihal adanya pernikahan sesama jenis di Wonosobo adalah TIDAK BENAR dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Informasi tersebut TIDAK BENAR. Dua sosok pria yang berpakaian pengantin tersebut merupakan bagian dari dua pasangan yang akan dinikahkan dengan kedua mempelai wanita, hal tersebut telah diklarifikasi oleh Kemenag Wonosobo melalui akun media sosialnya.

Beredar sebuah klaim bahwa pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan bertujuan untuk memudahkan Cina Menguasai Indonesia.

Namun setelah dilakukan penelusuran klaim tersebut tidak benar.

Menyadur dari artikel Tempo faktanya, berdasarkan pemberitaan yang dapat diverifikasi, tidak ada rencana pembangunan pemukiman khusus untuk warga Cina di IKN. Menurut Kontan.co.id, Agung Sedayu Group adalah salah satu investor swasta dalam negeri yang berinvestasi dalam pengembangan IKN untuk membangun mall, hotel, dan perkantoran. Sementara itu, Agung Podomoro membangun permukiman di sekitar IKN, yaitu di Kota Samarinda dan Balikpapan, sebagaimana dilaporkan Kata Data. Di sisi lain, Liputan6.com melaporkan bahwa Lippo Group berinvestasi dengan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan di IKN.

Meskipun narasi terkait tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina telah terbantahkan, pengembangan IKN tetap mendapat kritik dari masyarakat, termasuk mengenai dampak lingkungan, perizinan di bidang investasi, dan penanganan masyarakat terdampak.

Dengan demikian klaim tersebut tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Narasi yang beredar di media sosial mengenai sembilan tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina melalui IKN adalah klaim yang keliru. Klaim-klaim tersebut telah dibantah oleh informasi terverifikasi dari sumber-sumber yang kredibel. Meskipun pengembangan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, memicu kontroversi dan kritik, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Cina menggunakan proyek ini untuk mencaplok Indonesia.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube TVOne yang berjudul “143 dari 177 Negara Terima Palestina Sebagai Anggota Baru PBB | Kabar Pagi tvOne”.

Sebanyak 143 negara memberi suara mendukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina yang digelar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (10/5). Resolusi tersebut nantinya akan memberikan "hak dan keistimewaan" baru kepada Palestina dan meminta Dewan Keamanan (DK) untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 PBB.

Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai Palestina menjadi keanggotaan PBB. Dalam laman resmi PBB, tidak terdapat negara Palestina dalam urutan negara keanggotaan PBB.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024