Disadur dari artikel Cek Fakta antaranews.com.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah kabar pemasangan eskalator di Kawasan Candi Borobudur. Ia menegaskan alat yang sedang dipasang dalam video tersebut adalah chairlift untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas dan lansia ketika berkunjung.

“Chairlift itu untuk inklusivitas, semua situs-situs dunia itu sudah memakai itu kalau kita datang ke Akropolis ke Parthenon, di Yunani. Itu juga memakai itu, saya juga lihat di sistem chapel, itu kalau kita lihat di sistem gereja Saint Peter di Italia yang merupakan heritage itu juga memakai itu,” kata dia kepada awak media di kompleks DPR RI Jakarta, Senin (26/5/2025).

Fadli Zon juga mengeklaim pemasangan alat tersebut tidak akan merusak struktur Candi Borobudur.

“Kita melakukan ini adaptasi terhadap itu jadi ini sesuai UU dan tidak ada perusakan sama sekali, itu pakai hand rail. Jadi saya tegaskan tidak ada eskalator apalagi ekskavator,” tandasnya.

Unggahan video berisi klaim “Candi Borobudur akan dipasang eskalator agar Prabowo bisa naik ke atas” merupakan konteks yang salah (false context).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi yang disampaikan dalam video tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Video serupa sempat beredar pada Desember 2024 dan telah mendapatkan klarifikasi resmi dari berbagai pihak terkait. 

Melalui laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa informasi terkait SIM gratis dan berlaku seumur hidup adalah hoaks.

SUMBER: | www.komdigi.go.id | [HOAKS] Program Baru Pembuatan SIM Gratis dan Seumur Hidup

Tidak ada program resmi dari Polri yang memberikan SIM secara cuma-cuma dan berlaku seumur hidup. 

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) melalui akun Instagram resminya @korlantaspolri, juga menegaskan bahwa klaim adanya pembuatan SIM gratis dan SIM seumur hidup tidak benar. 

Korlantas Polri menjelaskan bahwa masa berlaku SIM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa SIM memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi dan alat registrasi resmi pengemudi. 

Adapun tarif pembuatan SIM di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sanggahan serupa juga dipublikasikan oleh Detik.com

SUMBER: | www.detik.com | Beredar Kabar Bikin SIM Gratis dan Seumur Hidup, Korlantas Pastikan Hoaks | yang melaporkan klarifikasi Korlantas Polri dan memastikan bahwa video tersebut adalah bagian dari informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat.

Video yang menyebut Polri memberikan SIM gratis dan berlaku seumur hidup adalah tidak benar dan merupakan konten menyesatkan (misleading content).

Dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada tahun 2019–2022 di Kemendikbudristek, menjadi salah satu kasus baru yang sedang diselidiki Kejagung.

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat berupa pengarahan tim teknis Kemendikbudristek, agar membuat kajian terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada 2020. Padahal, saat itu penggunaan Chromebook tidak dibutuhkan.

Alasannya, pada 2019, telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek, dan hasilnya tidak efektif.

Nadiem, sebagai pemimpin tertinggi Kemendikbudristek saat kasus itu berlangsung, berpeluang diperiksa Kejagung, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, sebagaimana dimuat dalam berita ANTARA ini.

Walau demikian, Harli membantah penetapan Nadiem dalam data DPO Kejagung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Kami tidak ada menyatakan (Nadiem Makarim) DPO,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam laporan Antara ini.

Klaim: Kejagung tetapkan Nadiem DPO kasus korupsi laptop

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Baznas.

Hasil pengidentifikasian menunjukkan, tautan yang disebarkan memiliki indikasi phishing.

Laman yang dituju pada tautan itu meminta pengunjung mengisi data pribadi berupa nomor KTP, usia, jenis kelamin, sampai nomor Telegram aktif.

Namun satu dari tiga tautan mengarah ke laman eror.

Pelacakannya dapat dilihat melalui tools URL Scan dan Wheregoes ini, ini, dan ini.

Melalui akun Instagram resminya, Baznas Indonesia menginformasikan mengenai tautan dan poster di media sosial mengatasnamakan badan tersebut.

"Baznas hanya memberikan informasi perihal rekrutmen melalui media sosial dan situs resmi Baznas di @baznasindonesia atau baznas.go.id," tulisnya pada 15 April 2025.

Poster dan tautan rekrutmen relawan Baznas Idul Adha 2025 merupakan hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Baznas.

Baznas mengimbau agar berhati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan badan tersebut.