Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi yang disampaikan dalam video tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Video ini sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu warga, agar mereka mau meng-klik tautan yang ada di bio akun TikTok tersebut. Yang membuat yang bersangkutan bisa berpotensi menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan data. 

Melalui laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa informasi terkait SIM gratis dan berlaku seumur hidup adalah hoaks ([HOAKS] Pembuatan SIM Gratis 2025 | Komdigi). Tidak ada program resmi dari Polri yang memberikan SIM secara cuma-cuma dan berlaku seumur hidup. 

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) melalui akun Instagram resminya @korlantaspolri, juga menegaskan bahwa klaim adanya pembuatan SIM gratis dan SIM seumur hidup tidak benar. 

Korlantas Polri menjelaskan bahwa masa berlaku SIM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa SIM memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi dan alat registrasi resmi pengemudi. 

Adapun tarif pembuatan SIM di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sanggahan serupa juga dipublikasikan oleh Liputan6.com (Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran untuk Pembuatan SIM Gratis Tahun 2025 | Liputan6), yang juga melaporkan klarifikasi Korlantas Polri dan memastikan bahwa video tersebut adalah bagian dari informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat.

Video yang menyebut Polri memberikan SIM gratis pada tahun 2025 ini merupakan konten menyesatkan (misleading content).

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar melalui media sosial tanpa konfirmasi resmi. Selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat merugikan masyarakat luas.

Setelah ditelusuri, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 26 Agustus 2023.

Dalam keterangan di video terdapat tagar #Kopdarnas2023. Tagar menunjukkan acara itu merupakan Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tennis Indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada 22 Agustus 2023.

Dikutip dari Kompas.id, Kopdarnas PSI tersebut dihadiri seluruh Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, para juru bicara, dan ribuan kader PSI dari seluruh Indonesia.

Dalam acara itu hadir juga Gibran Rakabuming Raka yang saat itu masih menjabat wali kota Surakarta.

Selain itu, beberapa politisi seperti Yenny Wahid dan Budiman Sudjatmiko tampak menghadiri acara tersebut.

Kopdarnas 2023 bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI terkait arah dukungan kepada calon presiden-wakil presiden di Pemilihan Presiden 2024.

Adapun PSI mengusung tagline Jokowisme di partai mereka. 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menuturkan, Jokowi merupakan bapak ideologis kader PSI yang membuat mereka tertarik terjun ke politik.

Sementara, PKI secara lembaga telah telah lama dibubarkan pada 1966. Pembubaran PKI tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966.

Sehingga, narasi yang mengeklaim Jokowi dikukuhkan sebagai ketua PKI adalah hoaks. Narasi ini juga tidak logis secara historis.

Sebab, tidak ada kaitan yang menghubungkan Partai SoIidaritas Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia. 

Video yang diklaim menampilkan Jokowi dikukuhkan menjadi ketua PKI tidak benar atau hoaks.

Adapun video itu adalah Kopdarnas PSI di Tennis Indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada 22 Agustus 2023. Dalam acara itu tidak ada pengukuhan Jokowi sebagai ketua PKI.

Secara lembaga PKI telah dibubarkan pada 1966. Dengan demikian, narasi ini tidak logis secara historis dan tidak ada kaitan antara PSI dengan PKI. 

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com melalui Google Search, tidak ditemukan pemberitaan kredibel Jaja Miharja meninggal dunia. 

Dalam pemberitaan di laman Tribunnews pada 8 Juni 2025, putri Jaja, Vita Miharja, mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kondisi kesehatan ayahnya semakin membaik. 

Jaja pun telah diperbolehkan pulang ke rumah. Apalagi, menurut Vita, sang ayah sudah tidak betah di rumah sakit. 

"Alhamdulillah hasil lab bagus, ya sudah, kalau mau pulang enggak apa-apa. Ayahnya minta pulang terus, sudah enggak betah," ujar Vita.

Meski telah diizinkan pulang, menurut Vita sang ayah  tetap harus banyak istirahat dan menjalani pengobatan secara rawat jalan.

Narasi yang mengeklaim Jaja Miharja meninggal dunia pada 5 Juni 2025 tidak benar atau hoaks.

Putri Jaja, Vita Miharja mengatakan, sang ayah kini kondisi telah membaik dan  diperbolehkan untuk pulang. Kendati begitu Jaja masih harus banyak istirahat dan menjalani pengobatan secara rawat jalan.

Setelah ditelusuri, informasi diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang berlaku selama tiga bulan dipastikan tidak benar.

Sebagaimana sudah diberitakan Kompas.com, pada awalnya pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni-Juli 2025.

Akan tetapi, insentif ini tidak termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada 2 Juni 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, diskon tarif listrik batal diberikan karena proses penganggarannya memakan waktu lama dan belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kita sudah rapat di antara para menteri untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," kata Sri Mulyani

"Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," tuturnya.

Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pendaftaran diskon tarif listrik PLN mengarah ke situs terindikasi phishing atau pencurian data.

Situs tersebut meminta data pribadi pengunjung, seperti nama lengkap, asal provinsi, serta nomor akun Telegram aktif. Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen selama tiga bulan adalah hoaks.

Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk bulan Juni-Juli 2025. Sebab, proses penganggarannya memakan waktu lama.

Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pendaftaran diskon tarif listrik PLN mengarah ke situs terindikasi phishing atau pencurian data.