Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang dicantumkan dan menemukannya mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan.

Akan tetapi, tidak ditemukan informasi resmi dari Kemensos bahwa mereka membuka pendaftaran penerima bansos melalui Telegram.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan maraknya link bansos yang beredar di media sosial.

"Enggak ada itu, saya kira di medsos (media sosial) itu ada yang benar, ada yang hoaks, ada yang palsu juga gitu," kata Gus Ipul seperti diberitakan Kompas.com, 20 Maret 2025.

Adapun syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah data induk Kemensos untuk mengidentifikasi dan menyeleksi penerima bansos. Pendataan DTKS dilakukan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

Kemudian, data diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, lalu diajukan ke Kemensos.

Dengan demikian, pendaftarannya tidak dilakukan melalui link atau Telegram. Klaim pendaftaran melalui saluran selain yang resmi dari Kemensos merupakan hoaks.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bansos digital sebesar Rp 1,5 juta yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kemensos tidak menyalurkan bansos melalui Telegram. Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di DTSEN atau DTKS.

Terdapat watermark bertuliskan "PixVerse.ai" pada pojok kanan atas video.

PixVerse.ai adalah platform yang memungkinkan pengguna membuat video hanya dengan bermodalkan teks, gambar, atau karakter dengan bantuan artificial intelligence (AI).

Watermark di pojok kanan menandakan bahwa video yang beredar dibuat melalui platform tersebut.

Sementara, video yang beredar dibuat dari foto-foto Jokowi, keluarga, dan pejabat yang tersedia di internet.

Misalnya, foto Jokowi yang bersumber dari portal berita Detik.com.

Foto lainnya juga diambil dari portal berita, termasuk foto Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Ada pula foto istri Iriana Jokowi serta istri mantan istri Wapres Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketum PSI Kaesang Pangarep, pengacara Pitra Romadoni Nasution, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Pengguna media sosial menyebut konten semacam itu sebagai video "polisi TikTok".

Video tersebut merupakan satire, sebagai bagian dari respons publik atas kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Konten satire dibuat untuk mengkritik kebijakan Jokowi sewaktu menjabat presiden, yang dianggap merugikan masyarakat Indonesia, serta menguntungkan keluarga dan lingkarannya.

Sebelumnya, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan konten "polisi TikTok" lain dan telah melabelinya sebagai satire. Penelusuran faktanya dapat dibaca di sini dan di sini.

Video polisi menangkap Jokowi, keluarganya, dan sejumlah pejabat merupakan konten satire.

Video itu dibuat dengan PixVerse.ai, yang memungkinkan pengguna mengolah foto menjadi video dengan memanfaatkan teknologi AI.

Sementara, foto Jokowi, keluarganya, dan pejabat diambil dari foto-foto yang tersedia di internet.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar klip yang beredar, lantas menggunakan teknik reverse image search untuk melacak jejak digitalnya.

Hasil pencarian di Google mengarahkan ke video di akun Instagram @portallestenoticias pada 17 Februari 2025.

Keterangan video menjelaskan, peristiwa dalam video terjadi di Florida Mall, Orlando, Amerika Serikat (AS).

Sebagaimana dilansir Notitrade.com, pengunjung mal panik dan berlarian keluar setelah mendengar suara tembakan pada 16 Februari 2025.

Rupanya, seorang pria tidak sengaja menembak dirinya sendiri di dalam mal.

Kepolisian setempat melaporkan, tidak ada orang lain yang terluka selain pria tersebut.

Video orang-orang di Florida Mall, Orlando, AS panik dan berlarian keluar disebarkan dengan konteks keliru.

Pada 16 Februari 2025, para pengunjung mal panik keluar karena mendengar suara tembakan.

Peristiwa itu tidak terkait dengan konflik antara Israel dan Iran yang semakin memanas pada pertengahan Juni 2025.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan kepada Kompas.com bahwa video SBY berpidato tentang empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut adalah tidak benar.

"Pak SBY belum pernah memberikan statement mengenai sengketa empat pulau milik Aceh yang dialihkan ke Sumut oleh Permendagri," kata Herzaky, Selasa (17/6/2025).

"Tentu harapan kita aspirasi masyarakat maupun pemda terkait benar-benar bisa didengarkan oleh pemerintah, dan mendapatkan solusi terbaik berdasarkan asas keadilan de facto dan de jure," tuturnya.

Sementara itu, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa video pidato SBY yang beredar di Facebook terindikasi hasil manipulasi perangkat AI.

Hasil pengecekan AI Voice Detector menunjukkan, suara SBY dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 88,67 persen dihasilkan AI.

Kabar terbaru, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut, masuk wilayah Aceh.

Adapun keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Keputusan tersebut disampaikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/6/2025).

Keputusan itu diambil usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, ketika Prabowo dalam perjalanan menuju Rusia.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video SBY berpidato tentang sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara adalah hoaks.

Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, SBY tidak pernah menyampaikan pendapat di publik terkait permasalahan tersebut.

Selain itu, suara SBY dalam video yang beredar di Facebook terindikasi hasil manipulasi perangkat AI. Probabilitasnya mencapai 88,67 persen, menurut AI Voice Detector.