Tempo melakukan verifikasi video yang beredar menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google. Ditemukan sumber video yang beredar itu, sebagai berikut:

Verifikasi Video



Video yang beredar memperlihatkan Dharma Pongrekun sedang menjelaskan klaimnya tentang Pandemic Treaty saat diwawancarai media TV One pada 17 Mei 2024. Dalam wawancara itu, dia mengatakan penerapan Pandemic Treaty di Indonesia berdampak atas dilarangnya penggunaan obat herbal, jamu dan pijat, yang tertera dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pelanggaran dikatakan diancam hukuman denda Rp500 juta.

Faktanya, tidak ada ancaman hukuman denda Rp500 juta untuk pengguna obat herbal, jamu, bekam dan pijat, dalam pasal-pasal UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 

Peraturan tersebut menyatakan penggunaan obat bahan alam, termasuk obat herbal dan jamu, harus memenuhi sejumlah standar. Selain itu, UU tersebut tidak mengatur praktik pijat dan bekam.

Dalam UU tersebut, terdapat tujuh pelanggaran yang ancaman hukumannya denda Rp500 juta. Namun, tidak ada di antaranya yang berkaitan dengan melarang konsumsi jamu dan obat herbal. Berikut daftarnya:

1. Pasal 432

Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 437

Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 440 Ayat 2

Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 441 Ayat 1

Setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Pasal 441 Ayat 2

Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 442

Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Pasal 444

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Dokumen Karantina Kesehatan atau menggunakan Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinya tidak benar atau yang dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam unggahan Instagram menyatakan bahwa klaim yang dinyatakan Dharma termasuk hoaks. Dikatakan Pandemic Treaty tidak membahas denda untuk pengguna pengobatan alternatif.

Pembahasan Pandemic Treaty

Dilansir Reuters, Global Pandemic Treaty adalah kesepakatan global untuk memerangi pandemi bila terjadi lagi di masa depan. Gagasan penyusunannya muncul dan dibahas di Badan Kesehatan Dunia (WHO), setelah terjadinya Pandemi Covid-19.

Selama dua tahun terakhir, 194 negara anggota WHO telah membahas poin-poin yang akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Namun mereka belum sepakat terhadap semua poin perjanjian. Hal itu menyebabkan penandatanganan Pandemic Treaty yang sebelumnya ditargetkan dilakukan pada Mei 2024, menjadi tertunda. WHO mengatakan masa pembahasan perjanjian tersebut diperpanjang sampai tahun 2025, atau lebih awal bila memungkinkan.

Al Jazeera menuliskan terdapat sejumlah poin perjanjian yang masih alot pembahasannya, di antaranya kewajiban pembagian sampel patogen penyebab penyakit baru, untuk keperluan penelitian dalam mencari obat atau vaksinnya.

Selain itu, diskusi terkait isu hak kekayaan intelektual juga belum menemui titik temu. Kewajiban untuk membagi teknologi antar negara, dalam bidang kesehatan, juga masih mendapatkan penolakan keras.

Sejumlah negara menolak sebagian poin yang diajukan dalam draft perjanjian tersebut, karena dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, pembahasan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai semua pihak mencapai kesepakatan.

Dilansir website Kemenkes RI, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril mengatakan Pandemic Treaty diharapkan bisa membuka akses lebih luas terhadap obat, vaksin, dan teknologi kesehatan untuk negara berkembang.

Banyak negara tidak mendapat vaksin saat Pandemi Covid-19 berlangsung. Menurut Syahril, hal itu memperlihatkan tanpa perjanjian antarnegara, banyak negara tidak mendapatkan vaksin dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan Pandemic Treaty telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan melarang penggunaan obat herbal, jamu, bekam, serta pijat, adalah klaim keliru.

Pandemic Treaty masih dibahas yang ditargetkan mencapai kesepakatan pada tahun 2025 nanti. Selain itu, perjanjian internasional itu tidak mengatur penggunaan obat herbal, jamu, bekam dan pijat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa ada upaya pemerintah membiayai program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya," kata Moeldoko, dilansir dari ANTARA.

Moeldoko menegaskan bahwa dana Tapera dikelola secara transparan melalui Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK serta kalangan profesional.

Pembentukan Komite Tapera ini untuk mengawal pemupukan dana Tapera milik masyarakat agar tepat sasaran. Menurut Moeldoko, pro dan kontra terhadap program Tapera muncul karena masyarakat belum mengetahui program Tapera.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan saat mobil RI I parkir di depan Polsek Tiworo Kupulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024., serupa dengan unggahan RBTV yang berjudul “Momen Mobil RI 1 Terparkir di Depan Polsek, Ada Apa?”.

Ketika singgah ke Polsek tersebut, Presiden Jokowi menanyakan jumlah anggota yang bertugas dan situasi kondisi dilokasi tersebut yang langsung dijawab oleh anggota aman dan selalu melayani masyarakat serta siaga selalu di kantor.

Pasca mendengar jawaban langsung dari personil Polsek Tiworo Kepulauan tersebut, Presiden pun pamit karena ingin melanjutkan kunjungan lagi.

ANTARA memberitakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon, dikawal secara terbuka dan transparan.

Presiden meminta agar tidak ada yang perlu ditutupi terhadap berjalannya proses hukum kasus Vina.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, judul artikel tersebut merupakan editan. Artikel aslinya berjudul “Menag Yaqut Cholil Qoumas Diminta Turun dari Jabatannya, Buntut Ucapan Selamat Lebaran” yang diunggah di media Pikiran Rakyat.

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas menegaskan informasi yang menyebutkan dana perjalanan ibadah haji digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah tidak benar.

Menag Yaqut dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengatakan justru pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mensubsidi jamaah haji agar biaya haji yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan.

“Tidak benar, hoaks kalau ada yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu, termasuk keperluan untuk membangun IKN. Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Klaim: Artikel Menteri Agama akui dana haji untuk pembangunan IKN

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024