Polri memastikan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus berjalan.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago mengatakan, kasus tengah ditangani Polda Jawa Barat (Jabar).

"(Kasus) Korban atas nama satu, Vina Dewi Arsita alias Vina dan dua, Muhammad Rizky alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat," kata Erdi, 17 Mei 2024) seperti diwartakan Kompas.com.

Polisi menangkap 11 orang yang terlibat. Delapan sudah divonis hukuman seumur hidup. Sementara tiga lainnya masih buron, yakni Dani (28), Andi (31), dan Pegi (30).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan Kapolri Listyo Sigit untuk mengusut kasus Vina.

"Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya," kata Jokowi pada Kamis (30/5/2024), seperti dilaporkan Kompas.com.

Presiden Joko Widodo juga memberi pernyataan terkait kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan menjadi inspirasi pembuatan film saat kasusnya belum selesai ini. Jokowi meminta agar kasus tidak perlu ditutup-tutupi.

Pengusutan kasus Vina dan Eki berlangsung lama karena awalnya mereka diduga tewas akibat kecelakaan tunggal.

Setelah diselidiki lebih lanjut, keduanya terbukti dibunuh. Bahkan Vina diperkosa secara bergantian oleh para tersangka.

Kasus Vina kembali menjadi sorotan setelah kisahnya diangkat sebagai film. Sejumlah tersangka malah baru ditetapkan saat film itu menarik banyak penonton.

Narasi soal Kapolri menutup kasus Vina merupakan hoaks.

Polda Jawa Barat masih menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Jokowi secara langsung mengarahkan Kapolri Listyo Sigit untuk mengawal kasus dengan transparan.

Setelah video disimak sampai tuntas, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi valid bahwa MPR sepakat tidak melantik Gibran.

Narator hanya membacakan artikel di laman Mpr.go.id berjudul "Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit Untuk Dijegal".

Artikel tersebut memuat pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden sulit dijegal.

Menurut Bambang, hal itu karena Pemilu 2024 sudah selesai dan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Sementara, salah satu klip yang menampilkan Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun identik dengan video di kanal YouTube Bambang Widjojanto ini.

Dalam video, Gayus menjelaskan alasan PDI-P menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid soal kesepakatan MPR tidak melantik Gibran sebagai wakil presiden.

Sesuai jadwal dari KPU, presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Narasi bahwa MPR sepakat tidak melantik Gibran sebagai wakil presiden adalah hoaks.

Judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membahas pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Ia mengatakan, sulit untuk menjegal pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim gebyar undian Bank Papua,  dengan memeriksa saluran informasi resmi yang disediakan Bank Papua.
Akun Instagram resmi Bank Papua @bankpapua_id mengunggah peringatan untuk masyarakat khususnya nasabah Bank Papua untuk mewaspadai penipuan dan mengimbau agar tidak mudah tergiur dengan iklan promosi yang tidak benar, tidak sembarangan mengklik tautan, jangan memberikan nomor kartu ATM, kode OTP, passwoer dan PIN ATM kepada siapapun.
Unggahan tersebut disertai dengan keterangan sebagai berikut.
"Waspada penipuan..
Saat ini, banyak cara untuk melakukan penipuan.Nah, untuk menghindari penipuan tersebut nasabah Bank Papua diwajibkan untuk terus berhati-hati.
Ikuti tips di atas untuk melindungi saldo di rekeningmu.
Jika kamu telah mengklik link penipuan dan terlanjur memberikan data-data kamu serta saldo mulai berkurang, Segera hubungi HALO BANK PAPUA di 1500-138 lakukan pengajuan blokir Papua Mobile atau Mobile Banking Bank Papua kamu. Untuk mengaktifkan kembali Papua Mobile atau Mobile Banking, kamu bisa mengunjungi Kantor Cabang Bank Papua terdekat ya.
Yuk Pahami, lindungi dan lawan penipuan..".

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim gebyar undian Bank Papua tidak benar.
Masyarakat khususnya nasabah Bank Papua untuk mewaspadai penipuan dan mengimbau agar tidak mudah tergiur dengan iklan promosi yang tidak benar, tidak sembarangan mengklik tautan, jangan memberikan nomor kartu ATM, kode OTP, passwoer dan PIN ATM kepada siapapun.

Tempo melakukan verifikasi video yang beredar menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google. Ditemukan sumber video yang beredar itu, sebagai berikut:

Verifikasi Video



Video yang beredar memperlihatkan Dharma Pongrekun sedang menjelaskan klaimnya tentang Pandemic Treaty saat diwawancarai media TV One pada 17 Mei 2024. Dalam wawancara itu, dia mengatakan penerapan Pandemic Treaty di Indonesia berdampak atas dilarangnya penggunaan obat herbal, jamu dan pijat, yang tertera dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pelanggaran dikatakan diancam hukuman denda Rp500 juta.

Faktanya, tidak ada ancaman hukuman denda Rp500 juta untuk pengguna obat herbal, jamu, bekam dan pijat, dalam pasal-pasal UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 

Peraturan tersebut menyatakan penggunaan obat bahan alam, termasuk obat herbal dan jamu, harus memenuhi sejumlah standar. Selain itu, UU tersebut tidak mengatur praktik pijat dan bekam.

Dalam UU tersebut, terdapat tujuh pelanggaran yang ancaman hukumannya denda Rp500 juta. Namun, tidak ada di antaranya yang berkaitan dengan melarang konsumsi jamu dan obat herbal. Berikut daftarnya:

1. Pasal 432

Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 437

Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 440 Ayat 2

Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 441 Ayat 1

Setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Pasal 441 Ayat 2

Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 442

Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Pasal 444

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Dokumen Karantina Kesehatan atau menggunakan Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinya tidak benar atau yang dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam unggahan Instagram menyatakan bahwa klaim yang dinyatakan Dharma termasuk hoaks. Dikatakan Pandemic Treaty tidak membahas denda untuk pengguna pengobatan alternatif.

Pembahasan Pandemic Treaty

Dilansir Reuters, Global Pandemic Treaty adalah kesepakatan global untuk memerangi pandemi bila terjadi lagi di masa depan. Gagasan penyusunannya muncul dan dibahas di Badan Kesehatan Dunia (WHO), setelah terjadinya Pandemi Covid-19.

Selama dua tahun terakhir, 194 negara anggota WHO telah membahas poin-poin yang akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Namun mereka belum sepakat terhadap semua poin perjanjian. Hal itu menyebabkan penandatanganan Pandemic Treaty yang sebelumnya ditargetkan dilakukan pada Mei 2024, menjadi tertunda. WHO mengatakan masa pembahasan perjanjian tersebut diperpanjang sampai tahun 2025, atau lebih awal bila memungkinkan.

Al Jazeera menuliskan terdapat sejumlah poin perjanjian yang masih alot pembahasannya, di antaranya kewajiban pembagian sampel patogen penyebab penyakit baru, untuk keperluan penelitian dalam mencari obat atau vaksinnya.

Selain itu, diskusi terkait isu hak kekayaan intelektual juga belum menemui titik temu. Kewajiban untuk membagi teknologi antar negara, dalam bidang kesehatan, juga masih mendapatkan penolakan keras.

Sejumlah negara menolak sebagian poin yang diajukan dalam draft perjanjian tersebut, karena dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, pembahasan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai semua pihak mencapai kesepakatan.

Dilansir website Kemenkes RI, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril mengatakan Pandemic Treaty diharapkan bisa membuka akses lebih luas terhadap obat, vaksin, dan teknologi kesehatan untuk negara berkembang.

Banyak negara tidak mendapat vaksin saat Pandemi Covid-19 berlangsung. Menurut Syahril, hal itu memperlihatkan tanpa perjanjian antarnegara, banyak negara tidak mendapatkan vaksin dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan Pandemic Treaty telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan melarang penggunaan obat herbal, jamu, bekam, serta pijat, adalah klaim keliru.

Pandemic Treaty masih dibahas yang ditargetkan mencapai kesepakatan pada tahun 2025 nanti. Selain itu, perjanjian internasional itu tidak mengatur penggunaan obat herbal, jamu, bekam dan pijat.