Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Dokter paru dari RS Universitas Airlangga, dr. Prastuti Asta Wulaningrum, Sp.P(K), FAPSR, menjelaskan ramuan tersebut tidak dapat membersihkan paru-paru.

“Daun kelor atau moringa memang banyak manfaatnya, tetapi tidak bisa membersihkan paru. Sekali merokok, racunnya tidak bisa dikeluarkan,” kata Prastuti kepada Tempo, Jumat (22/8/2025).

Menurut American Lung Association, cara terbaik menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan menghindari paparan racun seperti asap rokok, vape, dan polusi udara. Selain itu, menjaga pola hidup sehat melalui olahraga teratur serta konsumsi makanan bergizi juga menjadi langkah pencegahan utama.

Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, 69 di antaranya bersifat karsinogenik. Kebiasaan merokok bertanggung jawab atas sekitar 90% kematian akibat kanker paru-paru serta 80% kematian akibat penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), seperti emfisema dan bronkitis.

Unggahan berisi klaim “seduhan daun kelor dan air kelapa bisa bersihkan paru-paru” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “bantuan insentif guru non asn” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel di laman resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen (puslapdik.kemendikdasmen.go.id) berjudul “Bantuan Insentif untuk Guru Non ASN Tahun 2025 Segera Dikucurkan, Ada Perubahan Aturan”.

Dari artikel tersebut diketahui bahwa dana insentif langsung disalurkan ke rekening guru yang sudah terdata di data pokok pendidikan (Dapodik) serta memenuhi persyaratan. Tidak ada mekanisme aktivasi melalui laman tertentu maupun pengisian formulir tambahan.
Berikut persyaratannya:

Guru Formal (TK, SD, SMP, SMA dan SMK):
- Terdata di Dapodik
- Belum memiliki sertifikat pendidik
- Memiliki kualifikasi minimal S-1 atau D-IV
- Memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
- Memenuhi beban mengajar sesuai peraturan
- Bukan ASN
- Tidak sedang menerima bantuan sosial dari Kemensos, bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta bukan bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama atau Pendidikan Indonesia Luar Negeri

Guru Non-Formal (KB/TPA):
- Terdata di Dapodik
- Belum bersertifikat pendidik
- Ijazah minimal SMA/SMK
- Mengajar di KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan
- Memenuhi beban mengajar sesuai ketentuan
- Memiliki masa kerja minimal 13 tahun berturut-turut dan didukung SK pengangkatan resmi

Unggahan berisi tautan “bantuan insentif untuk guru non-ASN” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Berdasarkan penelusuran oleh Tim Cek Fakta kompas.com, video tersebut sudah lama sejak 2024, sebagaimana yang dibagikan oleh akun TikTok “husenmochi21”. Video tersebut menampilkan arak-arakan bonek, pendukung Persatuan Sepak Bola Surabaya (Persebaya). Tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi di Jakarta untuk menuntut pembubaran DPR.

Untuk diketahui. pada Senin (25/8/2025) sejumlah masyarakat berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi. Massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” turun ke jalan untuk menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Unggahan video berisi klaim “warga Surabaya berangkat ke Jakarta untuk ikut demo bubarkan DPR” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim melalui fitur pencarian di situs turnbackhoax.id, karena unggahan serupa sudah pernah muncul sebelumnya.

Melalui Google Lens, TurnBackHoax menelusuri potongan awal video dan ditemukan kecocokan dengan artikel secretchina.com berjudul “Polisi khusus dikerahkan, dua pejabat dibawa pergi untuk rapat? Netizen sebut mereka pembela HAM” yang tayang pada Minggu, (8/4/2018).

Video tersebut diketahui merupakan momen penangkapan aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) dalam rapat pejabat Partai Komunis Tiongkok pada April 2018.

Unggahan dengan narasi “video pejabat korupsi China dijemput paksa saat rapat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).