Setelah ditelusuri, bangunan yang dibakar oleh massa tidak dikenal pada Sabtu (30/8/2025) malam bukan rumah dinas Emil Dardak.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, para perusuh membakar bangunan di pintu gerbang sisi barat Gedung Negara Grahadi, Surabaya yang merupakan ruang kerja Emil Dardak.

Selain ruang kerja Emil, api juga  merusak beberapa ruangan, salah satunya ruang staf Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tidak sampai di situ, kelompok tidak dikenal ini juga melakukan penjarahan di ruang wartawan yang berdekatan dengan ruang kerja Emil Dardak. 

Pembakaran itu dilakukan usai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui pengunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya sekitar pukul 21.00 WIB.

Saat itu, Khofifah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya agar massa aksi yang ditahan segera dibebaskan.

Namun setelah itu, unjuk rasa berakhir ricuh dan berujung pada pembakaran. Kemungkinan para perusuh itu mendompleng aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai. 

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid rumah dinas yang ditempat Emil Dardak ikut terbakar dalam kericuhan yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) malam. 

Unggahan yang mengekalim rumah dinas Emil Dardak dibakar dan dijarah massa merupakan informasi keliru.

Faktanya, bangunan yang dibakar merupakan ruang kerja Emil Dardak yang berada di sisi barat Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Selain melakukan pembakaran, massa juga menjarah barang di ruang wartawan yang berdekatan dengan ruang kerja Emil Dardak.

Ajakan tarik tunai semua uang di bank beredar sejak awal Agustus 2025.

Narasi serupa ditemukan di akun TikTok ini pada 1 Agustus, yang mengaitkan dengan peluncuran sistem Payment ID yang yang dirancang Bank Indonesia.

Dikutip dari pewartaan Kompas.com, sistem Payment ID sempat menjadi sorotan karena dikhawatirkan akan digunakan pemerintah untuk "memata-matai" transaksi nasabah.

Kendati demikian, Bank Indonesia memastikan bahwa peluncuran Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025.

Ajakan tarik tunai disebarkan ulang oleh pengguna media sosial, hingga dikaitkan dengan gelombang aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPR RI dan Polri.

Lantas, beredar kekhawatiran bahwa kerusuhan di sejumlah kota-kota besar berakhir seperti Peristiwa Mei 1998.

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, ajakan menarik semua uang dari bank-bank di Indonesia berisiko merugikan negara hingga masyarakat kecil.

"Ajakan rush di bank merugikan ekonomi dan menggerus kepercayaan terhadap stabilitas sektor keuangan," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Ia meyakini ada pihak-pihak yang ingin stabilitas keuangan terganggu.

"Kalau dibiarkan, seruan tidak bertanggung jawab itu, bisa rush sampai bank-bank yang paling kecil. Kepanikan 98 jangan sampai terulang," pungkasnya.

Rush money merupakan penarikan uang oleh nasabah secara serentak dalam jumlah besar.

Pihak paling terdampak dari rush money adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka akan mengalami kesulitan akses terhadap uang tunai.

Aktivitas ekonomi di tingkat usaha kecil dan menengah (UMKM) juga akan terhambat karena tidak dapat melakukan transaksi perbankan.

"Orang kaya bisa dengan mudah memindahkan aset keuangannya ke luar negeri, bagaimana dengan masyarakat kecil dan UMKM yang butuh transaksi perbankan," ujar Bhima.

Seruan untuk menarik semua uang dari bank-bank di Indonesia pada Agustus 2025 merupakan narasi provokatif.

Unggahan di media sosial merespons rencana pemerintah menerbitkan Payment ID disebarkan ulang dan dikaitkan dengan gelombang aksi yang berlangsung pada akhir Agustus.

Penarikan uang secara serentak dan besar-besaran atau rush money justru berisiko pada stabilitas ekonomi, baik negara maupun masyarakat kecil.

Tersangka yang membuat video pengakuan berinisial M. Ia ditangkap oleh anggota Satlat Brimob Cikeas yang sedang berpatroli pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Dalam sebuah video, M mengaku diperintahkan seseorang berinisial B, yang merupakan anak dari personel TNI berinisial P.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, Polres Bogor dibantu Korem 061 Suryakencana, Kodim 0621 Kabupaten Bogor, dan Denpom 31 Bogor mencari personel TNI yang dimaksud.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan hasil investigasi tersebut. Tim lantas menyimpulkan bahwa niat atau provokasi yang dilakukan tersangka M murni atas inisiatifnya sendiri.

Niat itu muncul setelah menerima pesan berantai untuk menyerang Mako Satlat Brimob, Cikeas.

"Dari pendalaman dan konfrontasi dari kedua belah pihak, ternyata apa yang disampaikan oleh tersangka M yang sudah divideokan dan viral di beberapa media sosial itu tidak benar," ungkap Wikha pada Minggu (31/8/2025).

Diketahui bahwa M merupakan karyawan dari B. Tersangka M menyebut nama anak personel TNI karena berharap dilepaskan oleh anggota Brimob yang menangkapnya.

Narasi yang beredar di media sosial berpotensi memicu perpecahan antara TNI dan Polri.

Kasi Intel Korem 061 Suryakencana Bogor Kolonel Infanteri Syafrinaldi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing narasi bernada provokatif.

"Jadi, kami di sini, TNI-Polri di wilayah Bogor, kami masih tetap solid, dan kami juga berharap masyarakat jangan mau dan jangan mudah mendengar berita-berita hoaks yang bisa memprovokasi," kata dia.

Video tersangka provokator penyerangan Mako Brimob mengaku disuruh anak anggota TNI, memuat informasi keliru.

Tersangka M menyebut seseorang berinisial B yang merupakan anak personel TNI, berharap dilepaskan oleh anggota Brimob yang menangkapnya.

TNI dan Polri di Kabupaten Bogor memastikan tetap solid dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing narasi provokatif di media sosial.

Setelah dicek, di media sosial resmi BEM UI tidak ditemukan informasi soal imbauan untuk tidak keluar malam karena akan ada penembakan misterius. 

Unggahan terbaru BEM UI di Instagram-nya pada 1 September 2025 berisi kecaman terhadap aparat yang melakukan tindakan represif saat aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2025. 

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com mengonfirmasi pesan terkait imbauan untuk tidak keluar malam itu ke narahubung BEM UI, Irdina Alin.

Melalui pesan WhatsApp, Irdina memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan bukan berasal dari BEM UI.

"hoaks,"ujar Irdina Senin (1/9/2025).

Adapun, penembakan misterius atau Petrus adalah kasus pembunuhan yang terjadi antara tahun 1983 dan 1985 di bawah rezim Orde Baru. 

Sebagaimana pernah ditulis Kompas.com, penembakan misterius merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum.

Saat itu siapa saja  yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok dibunuh dengan cara ditembak. 

Pesan berupa imbauan dari BEM UI untuk tidak keluar malam karena akan ada penembakan misterius merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Setelah ditelusuri, BEM UI tidak pernah mengeluarkan pesan tersebut. 

Narahubung BEM UI, Irdina Alin juga memastikan bahwa imbauan untuk tidak keluar malam karena akan ada penembakan misterius adalah hoaks.