Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa isu pelarangan liputan demonstrasi oleh media nasional adalah hoaks. Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ia juga menyatakan, saat ini seluruh stasiun televisi nasional dan radio tetap menayangkan liputan panjang terkait demonstrasi di berbagai lokasi.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria. Ia memastikan tidak ada pembatasan bagi media untuk meliput aksi demonstrasi.

Menurutnya, siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar media menayangkan liputan yang tidak memprovokasi, tidak memperluas kemarahan publik, dan tidak menampilkan konten yang memperburuk situasi.

“Selebihnya bebas, tidak ada sensor, bisa dilihat, ya, semuanya berjalan seperti yang bisa disaksikan oleh semua orang, cuma kita memberikan semacam pandangan agar mempraktikkan suatu jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, juga membantah pihaknya pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang liputan demonstrasi. Ia menegaskan surat yang beredar di media sosial tersebut bukan berasal dari KPID DKI Jakarta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Tidak benar KPID DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran (imbauan terkait siaran demonstrasi) ke televisi dan radio,” ujar Puji, dilansir dari Instagram KPID DKI Jakarta.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasi dengan sumber kredibel. Hasilnya, foto tersebut bukan foto rumah Menkeu Sri Mulyani. 

Foto yang identik pernah diunggah oleh situs Tribunnews.com dan TVOnenews.com edisi 11 April 2023.  Kedua media tersebut menjelaskan, kebakaran dalam foto itu terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Buaran Regency, Duren Sawit Jakarta Timur pada 2023.

Tangkapan layar foto rumah terbakar yang diklaim milik Sri Mulyani.

Kepala Seksi Operasional Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting.

Sebanyak 12 unit mobil pompa berikut 60 personel Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan secara bertahap guna memadamkan kebakaran.

Rumah Sri Mulyani Dijarah

Meski tidak ada kebakaran, namun rumah Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan oleh kelompok orang yang tak dapat diidentifikasi. Seperti diberitakan Tempo, rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang pada Ahad dini hari, 31 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan staf pengamanan rumah, penjarahan di rumah Sri Mulyani itu terjadi dalam dua gelombang. "Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari)," kata staf pengamanan rumah, Joko Sutrisno, kepada ANTARA pada Ahad sekitar pukul 05.00 pagi.

Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

Penjarahan rumah Sri Mulyani terjadi setelah kelompok orang tak dikenal juga lebih dulu menjarah rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim rumah Sri Mulyani terbakar adalah keliru.

Tempo memverifikasi imbauan itu dengan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, ajakan menarik uang dari bank justru berisiko memicu masalah ekonomi yang lebih besar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan dampak serius jika tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berhenti mengirimkan uang ke Tanah Air. Kondisi itu akan menekan pasokan dolar AS di dalam negeri sehingga rupiah kian tertekan. “Kalau itu terjadi, devisa kita tidak bertambah,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.

Esther menyebut pelemahan rupiah yang berlanjut bisa menyeret ekonomi menuju krisis seperti 1998. “Ini tanda-tandanya sudah ke sana. IHSG anjlok, kurs rupiah terhadap dolar terdepresiasi jadi Rp16.500-an sekarang,” kata dia.

Laporan PBB mencatat sektor perbankan Indonesia pernah ambruk pada krisis keuangan Asia 1997-1998. Pemerintah kala itu mengucurkan dana talangan besar dengan biaya fiskal jangka panjang. Krisis diperparah oleh kerentanan struktural, termasuk liberalisasi keuangan yang cepat tanpa pengawasan ketat, tata kelola lemah, konsentrasi kepemilikan bank, dan jaminan implisit pemerintah. Respons awal pemerintah dan lembaga internasional seperti IMF pun keliru sehingga krisis makin dalam dan mahal.

Esther menilai narasi menarik uang di ATM berbahaya karena bisa memicu kepanikan massal (bank run) yang berujung pada keruntuhan sistem keuangan. “Seharusnya ini jangan dilakukan,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat. “Kebijakan yang konkret dan ekspansif, bukan kontraktif, karena ekonomi sedang terkontraksi.”

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, mengatakan bank run dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. “Dampak lanjutannya bisa mengarah pada krisis nilai tukar hingga krisis perbankan jika likuiditas tidak terjaga,” ujarnya lewat pesan tertulis.

Jika bank gagal menjaga likuiditas, kata Rossanto, akan muncul ketidakcocokan antara aset dan kewajiban kepada nasabah. Jika berlarut, pemerintah bisa terpaksa melakukan bailout bernilai besar. “Perbankan dikatakan krisis bila otoritas seperti OJK atau LPS menutup bank,” katanya.

Lebih jauh, bank run dapat memicu pelarian modal dan mengikis kepercayaan investor terhadap ekonomi domestik. Jika ditambah instabilitas politik dan keamanan, krisis akan sulit diatasi. “Bank run adalah pembuka semua risiko kegagalan sistem moneter dan perbankan dari masalah stabilitas ekonomi makro,” tutur Rossanto.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengajak masyarakat ramai-ramai menarik uang dan bank maupun tidak mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia adalah menyesatkan.

Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik di Google dan membandingkan narasinya dengan sumber kredibel. Hasilnya, meski demonstrasi memprotes DPR RI benar terjadi pada 25 Agustus 2025, video-video tersebut tidak terkait dengan aksi itu.



Klip awal pada video pertama identik dengan unggahan akun YouTube Yayi Sekar trisnani. Pemilik akun mengunggahnya pada 21 Agustus 2025, empat hari sebelum demo di depan DPR berlangsung.



Analisis dengan alat deteksi akal imitasi AI or NOT menunjukkan kemungkinan konten ini dibuat dengan AI mencapai 98 persen.

Klip selanjutnya, ditemukan diunggah oleh akun YouTube milik Notifindonesia News pada 24 Agustus 2025. Artinya video ini sudah beredar sebelum demonstrasi di depan gedung DPR terjadi.



Hasil analisis menggunakan alat deteksi kecerdasan buatan, AI or Not menunjukkan, 49 persen kemungkinan konten itu melibatkan kecerdasan buatan.



Pada bagian atas video, terdapat video yang identik dengan unggahan akun YouTube Metro TV pada 22 Agustus 2024. Saat itu, ribuan massa berunjuk rasa #KawalPutusanMK di depan kompleks DPR RI, Jakarta. Aksi serupa juga digelar di kota besar lain seperti Surabaya, Surakarta, dan Makassar.

Demonstrasi serentak ini dipicu keputusan panitia kerja (panja) Baleg DPR RI yang menganulir putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Massa menuntut DPR tidak mengangkangi putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah.

Sementara itu, tiga klip gambar kebakaran merupakan peristiwa yang terjadi di Pasar Krian di Sidoarjo, Jawa Timur, 20 Agustus 2024 lalu. Video ini cocok dengan video yang diunggah akun YouTube Metro TV, Berita Satu dan situs 20.detik.com.

 

Satu klip lainnya, juga ditemukan tak terkait dengan demonstrasi di DPR, pada 25 Agustus lalu. Video ini ditemukan sudah pernah diunggah sebelumnya oleh sebuah akun YouTube, satu tahun lalu. Namun, saat ini video tersebut sudah tidak bisa diakses.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim video demo di DPR pada 25 Agustus 2025 adalah keliru.