Penelusuran Tempo menemukan, potongan video tersebut adalah Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, 12 Maret 2024. Dalam sidang itu, Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pilpres 2024. Proses Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi turut disinggung.

Namun, isi sidang tersebut tidak memutuskan melarang pelantikan Prabowo-Gibran yang dinilai penuh kecurangan. Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tetap dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan.

Potongan video berdurasi 1 menit itu sebelumnya sudah ditayangkan di channel YouTube MetroTV pada 15 Maret 2024 dengan judul “ Komite HAM PBB Singgung Putusan MK Tentang Syarat Capres-Cawapres ”.

Tempo pernah menulis, dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam itu, Ndiaye–yang merupakan anggota Komite HAM PBB dari Senegal–menanyakan beberapa isu HAM selain Pemilu. Seperti hak warga di Papua hingga undang-undang anti-terorisme. 

Ndiaye awalnya menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran maju ke Pilpres. Dia mempertanyakan apa ukuran yang bisa mencegah pemerintah sampai lembaga tertinggi seperti presiden tidak menentukan atau cawe-cawe dalam hasil pemilu 2024.

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan mengenai pemilu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia menjawab pertanyaan-pertanyaan lain seperti dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia.

Pelantikan Prabowo-Gibran

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 2 ini menang dengan perolehan suara 96.241.691 dari total keseluruhan suara sah nasional 164.227.475. Mereka mendapatkan 58% dari total suara sah secara nasional.

Dalam prosesnya kini Prabowo-Gibran telah melewati proses sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. MK sudah menolak permohonan seluruh gugatan sengketa dari pasangan calon lainnya.

Namun merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan, termasuk di antaranya pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai tugas dan wewenangnya akan melantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keputusan pelantikan itu bukan ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang diklaim pengunggah video.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video berisi klaim PBB melarang Prabowo-Gibran dilantik, adalah keliru.

Video yang diunggah bukan tentang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tetapi mengenai Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024, yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran di Pilpres 2024.

Artikel disadur dari Tirto.
Beredar unggahan di media sosial menyebarkan klaim bahwa ada kenaikan harga iuran, dari sebelumnya Rp104 ribu per bulan menjadi Rp400 ribu. Unggahan tersebut juga disertai dengan foto bukti pembayaran menggunakan virtual account. Dalam foto terlihat jumlah asuransi anggota keluarga yang dibayarkan yakni dua orang, akan tetapi keterangan periode pembayaran berapa bulan tidak terlalu jelas.

Dilansir dari Tirto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah menyatakan pemerintah belum berencana mengubah nominal iuran BPJS tahun 2024. Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iuran masih sebesar Rp150 ribu dan kelas II sebesar Rp100 ribu. Sementara besaran iuran untuk kelas III yakni Rp42 ribu per orang per bulan, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7 ribu per orang per bulan, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III sebanyak Rp35 ribu.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan narasi yang beredar di media sosial soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama 2024 adalah tidak benar.

Klaim mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama 2024 adalah tidak benar. besaran iuran BPJS Kesehatan masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Artikel disadur dari Kompas.
Beredar sebuah unggahan video di sosial media Facebook yang mengklaim akan terjadi badai matahari pada 2025 dan akan mengakibatkan internet tidak bisa digunakan.

Faktanya, dilansir dari kompas.com unggahan tersebut tidak benar. Astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo membantah bahwa badai matahari 2025 akan menghilangkan akses internet selama berbulan-bulan.

Kemudian, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA belum mengeluarkan peringatan khusus tentang “kematian” internet akibat badai matahari. NASA memang telah meluncurkan misi Parker Space Probe, tetapi tidak pernah ada istilah kiamat internet dalam misi tersebut. Parker Space Probe merupakan misi yang diluncurkan NASA pada 2018 untuk melihat permukaan atau atmosfer Matahari lebih dekat.

Dengan begitu dapat disimpulkan, melalui hasil temuan tersebut bahwa unggahan Facebook yang mengklaim akan terjadi badai matahari pada 2025 dan akan mengakibatkan internet tidak bisa digunakan adalah salah. Faktanya NASA tidak atau belum memprediksi adanya kiamat internet pada puncak siklus matahari tahun 2025.

Klaim mengenai akan terjadinya badai matahari pada 2025 dan akan mengakibatkan internet tidak bisa digunakan adalah salah. Faktanya NASA tidak atau belum memprediksi adanya kiamat internet pada puncak siklus matahari tahun 2025.

Pertama-tama, kami menelusuri situs berita Kompas TV, media yang logonya dicatut dalam klaim tersebut. Kami memperhatikan dengan seksama detail tangkapan layar artikel berita seperti dalam klaim unggahan. Lalu, membandingkan tangkapan layar tersebut dengan artikel berita milik Kompas TV.

Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam tangkapan layar klaim unggahan tersebut. Pertama, dalam tangkapan layar tersebut tidak ada keterangan waktu unggah artikel berupa tanggal dan jam. Sementara, artikel berita asli milik Kompas TV selalu menyertakan keterangan waktu unggah artikel berupa tanggal dan jam.

Terlihat juga keanehan yaitu ukuran teks judul berita dan foto dalam unggahan yang nampak tidak proporsional dan berbeda dengan tampilan asli berita milik Kompas TV. Selanjutnya, penelusuran dilakukan dengan mencari judul artikel berita tersebut di situs milik Kompas TV.

Hasilnya, kami tidak menemukan judul berita “Selain taxi terbang dan kereta tanpa rel, di IKN juga akan hadir motor tanpa roda dan bisa terbang” yang diunggah di situs asli Kompas TV. Artinya, bisa dipastikan media tersebut tidak pernah mengunggah artikel dengan judul tersebut.

Kami juga memasukan kata kunci judul artikel tersebut di mesin pencarian Google. Hasilnya, kami juga tidak menemukan satupun artikel berita dengan judul tersebut. Artinya, kemungkinan besar gambar tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan.

Selanjutnya, kami juga memeriksa keaslian dalam foto yang tertera dalam artikel berita tersebut. Foto Jokowi yang mengenakan jaket merah dan helm identik dengan foto mantan Walikota Surakarta tersebut saat sedang mengendarai motor saat mengunjungi Pasar Anyar, Tangerang, Banten pada 4 November 2018, seperti yang dapat dilihat di laman Liputan6berikut.

Terlihat ada kesamaan jaket dan helm dalam foto tersebut. Foto tersebut kemudian disunting, nampak motor Jokowi dalam foto tersebut diganti dengan gambar sapu terbang.

Seperti yang telah disinggung, pemerintah memang tengah melakukan uji coba terhadap beragam moda transportasi modern seperti mobil terbang dan kereta otonom tanpa rel di IKN. Namun, hingga Selasa (20/8/2024), atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, kami tidak menemukan satupun sumber informasi kredibel yang menyebut bahwa di IKN akan hadir motor terbang tanpa roda.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tangkapan layar artikel berita yang menyebut akan ada sepeda motor terbang tanpa roda yang akan hadir di IKN merupakan hasil manipulasi foto (altered photo).

Tidak ditemukan artikel asli dengan judul berita tersebut di situs berita Kompas TV. Selain itu, kami tidak menemukan informasi kredibel yang membuktikan klaim bahwa akan hadir motor terbang tanpa roda di IKN.