Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan Google Lens untuk menemukan sumber foto yang disebarkan, hasilnya didapatkan sebuah sumber yang sebelumnya membagikan video yang mirip dengan konteks yang benar.

Akun Facebook "Tangsel Life” (fb.me/tangselife) sudah membagikan video yang dibagikan oleh akun X @AntoniusCDN sebelumnya pada 6 Oktober 2020 lalu, sehingga dari aspek waktu tidak relevan dengan momen unjuk rasa DPR yang berlangsung di akhir bulan Agustus beberapa hari lalu.

Untuk mengkoroborasi mendukung sumber di atas, pencarian di Google News dengan kata kunci “demo omnibus law citra raya cikupa” dengan membatasi pencarian di Oktober 2020 menghasilkan satu artikel dari Liputan6.com terbitan 8 Oktober 2020 yang memuat informasi mengenai berkumpulnya buruh di depan gerbang Citra Raya Cikupa di paragraf ke 8 di bagian “Tangerang”.

Berkaitan dengan momen unjuk rasa DPR, pencarian di Google News dengan kata kunci “unjuk rasa dpr” menghasilkan artikel dari sumber-sumber autoritatif, yaitu berita dari berbagai media.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content). Faktanya, video yang dibagikan adalah video demonstrasi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020 lalu.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi Artificial Intelligence (AI), hivemoderation.com. Hasilnya, suara di video tersebut tersebut diketahui hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) dengan probabilitas 96 persen.


Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens. Hasilnya, video yang serupa ditemukan di kanal Youtube milik Uya Kuya TV dengan judul video “Yusuf Hamka Bongkar Rahasia Besar jadi Mualaf” yang diunggah pada Jumat (7/9/2025).

Unggahan berisi “Jusuf Hamka promosikan situs judi online” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar video menggunakan Google Lens. Penelusuran konten (unggahan bagian atas) mengarah ke kanal YouTube SINDOnews. Konteks asli video adalah momen pelantikan Verrell Bramasta sebagai anggota DPR periode 2024—2029 pada Selasa (1/10/2024).
Penelusuran video bagian bawah mengarah ke akun TikTok “sahabatverrell”. Konteks asli video adalah momen Verrell Bramasta menghadiri rapat harian terbatas persiapan pelaksanaan HUT Partai Amanat Nasional (PAN) pada Senin (30/6/2025).
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Verrell Bramasta mundur dari DPR” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Verrell Bramasta mengundurkan diri dari DPR”.

Unggahan video berisi klaim “Verrell Bramasta mengundurkan diri dari DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Tempo memverifikasi gambar itu dengan pencarian terbalik dan mengecek pemberitaan kredibel. Hasilnya, foto sidang PBB itu bukan rapat darurat membahas kondisi Indonesia setelah rentetandemonstrasu sejak 25 Agustus 2025.  



Foto yang digunakan dalam video memang memotret momen rapat Dewan keamanan PBB, tapi bukan terjadi pada 2025. Situs Garoweonline.com asal Somalia mengunggahnya pada 21 Februari 2017. Sedangkan Antaranews.com mengunggah pada 9 Juni 2018.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini beranggotakan 15 anggota, dan setiap anggota memiliki satu suara.

Sementara, PBB yang didirikan pada 24 Oktober 1945 memiliki empat tujuan utama yakni, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memperkuat hubungan persahabatan antar negara,  bekerja sama dalam menyelesaikan masalah internasional dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara.

PBB Desak Investigasi Kekerasan Demonstrasi oleh Aparat

Meski PBB maupun Dewan Keamanan PBB tidak memberikan rekomendasi untuk pembubaran DPR RI, juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus dilakukan. Sebab, peristiwa itu yang menyebabkan sedikitnya 10 korban jiwa.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa, 2 September 2025.

Ravina menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik soal tunjangan anggota DPR, langkah-langkah efisiensi anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan.

Menurut Ravina, aparat keamanan harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim PBB mengambil alih bubarkan DPR RI adalah keliru.