Tempo memverifikasi gambar itu dengan pencarian terbalik dan mengecek pemberitaan kredibel. Hasilnya, foto sidang PBB itu bukan rapat darurat membahas kondisi Indonesia setelah rentetandemonstrasu sejak 25 Agustus 2025.  



Foto yang digunakan dalam video memang memotret momen rapat Dewan keamanan PBB, tapi bukan terjadi pada 2025. Situs Garoweonline.com asal Somalia mengunggahnya pada 21 Februari 2017. Sedangkan Antaranews.com mengunggah pada 9 Juni 2018.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini beranggotakan 15 anggota, dan setiap anggota memiliki satu suara.

Sementara, PBB yang didirikan pada 24 Oktober 1945 memiliki empat tujuan utama yakni, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memperkuat hubungan persahabatan antar negara,  bekerja sama dalam menyelesaikan masalah internasional dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan negara-negara.

PBB Desak Investigasi Kekerasan Demonstrasi oleh Aparat

Meski PBB maupun Dewan Keamanan PBB tidak memberikan rekomendasi untuk pembubaran DPR RI, juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus dilakukan. Sebab, peristiwa itu yang menyebabkan sedikitnya 10 korban jiwa.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa, 2 September 2025.

Ravina menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik soal tunjangan anggota DPR, langkah-langkah efisiensi anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan.

Menurut Ravina, aparat keamanan harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim PBB mengambil alih bubarkan DPR RI adalah keliru.