Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri situs resmi PBB (un.org) untuk memverifikasi klaim yang beredar. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang mendukung adanya intervensi PBB terhadap politik dalam negeri Indonesia.

TurnBackHoax juga melakukan pencarian dengan kata kunci “Indonesia intervention” di situs un.org, dari hasil penelusuran diketahui bahwa PBB tidak pernah melakukan intervensi politik maupun hukum di Indonesia. Keterlibatan PBB di Indonesia hanya sebatas kerjasama di bidang pembangunan, bangunan emanusiaan serta pemantuan isu-isu gobal.

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan dengan narasi “PBB keluarkan Timeline Intervensi terhadap DPR Indonesia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) sebelumnya sudah mengusut kebenaran klaim serupa lewat artikel “[SALAH] Mahfud MD Resmi Dilantik sebagai Jaksa Agung” yang tayang Januari 2025.

Mahfud MD dalam akun X resminya menjelaskan. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax, berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi.” tulisnya dalam unggahan Kamis, (26/12/2024).

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Unggahan berisi narasi “Prabowo lantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel di Gelora News yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai serta tanggal artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Sidang Gugatan Ijazah Gibran di PN Jakpus, KPU Siap Hadapi".
Artikel itu sama sekali tidak membahas imbauan Gibran pada sejumlah ormas Islam untuk mengumpulkan infak guna melanjutkan IKN.
Artikel asli membahas kelanjutan sidang gugatan perdata soal ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (15/9/2025).

Postingan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengimbau ormas Islam untuk mengumpulkan infak guna melanjutkan IKN adalah hoaks. Faktanya judul dalam postingan merupakan hasil suntingan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi PLN ataupun pemerintah.

Tautan itu justru meminta data diri pengguna, sehingga terindikasi sebagai phishing atau upaya pencurian data pribadi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Terkait program listrik, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moergiarso, menjelaskan bahwa stimulus berupa diskon tarif listrik masih dalam tahap kajian.

"Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga (mengkaji)," ujar Susiwijono, dilansir dari ANTARA.

Ia menegaskan bahwa PLN dan pemerintah masih membahas kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah memang pernah memberikan diskon tarif listrik pada Januari - Februari 2025 untuk membantu daya beli masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk selalu mencari informasi resmi mengenai tarif maupun program listrik melalui situs web dan media sosial resmi PLN.

Klaim: Tautan token gratis PLN September 2025

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.