Tempo memverifikasi konten itu menggunakan pencarian gambar terbalik, penelusuran melalui media kredibel, dan wawancara.   

Hasilnya, Sergap.id tidak bergabung dengan tim IndonesiaLeaks. Konten tersebut diambil dari media lain tanpa izin, lalu diubah dengan menambahkan foto-foto lain yang tidak berkaitan.  

IndonesiaLeaks adalah platform kolaborasi yang menghubungkan pembocor informasi atau whistleblower dengan media dan jurnalis investigasi. Akun Instagram IndonesiaLeaks menyatakan, media yang berkolaborasi untuk liputan investigasi kejanggalan program kredit perumahan prajurit TNI AD adalah Jaring.id, Tempo, Suara.com, dan Independen.id.



Pria dalam video itu adalah jurnalis Tempo, Mustafa Silalahi. Video Mustafa tersebut dicomot dari tayangan siniar program Tukang Kupas Perkara (TKP) yang diunggah di saluran YouTube Tempo, Kamis, 7 Agustus 2025.

Kepada Tim Cek Fakta Tempo, Mustafa menjelaskan bahwa siniar yang dibawakannya tersebut bagian dari pemberitaan Tempo berjudul Kredit Janggal Rumah Prajurit TNI di Masa Dudung Abdurachman edisi 3 Agustus 2025.

Menurut Mustafa, akun Sergap.id bukan bagian dari IndonesiaLeaks. Video Mustafa dicomot dengan menambahkan foto dan video lain yang tidak terkait. 

“Dokumentasi IndonesiaLeaks cuma berupa foto, tidak ada video,” kata Mustafa. 



Pada detik ke-4, video yang beredar memperlihatkan klip dengan latar belakang rumah-rumah terbengkalai di tengah ladang singkong. Video yang mirip pernah diunggah oleh akun TikTok rusdyramadhan pada 2023.

Video rumah terbengkalai itu merupakan perumahan yang tak dihuni di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilik konten asli membuat tayangan horor dengan mengeksplorasi keangkeran rumah tersebut.

Menurut, Mustafa, tampilan video rumah tersebut bukan bagian atau dokumentasi dari IndonesiaLeaks.



Latar belakang klip video yang beredar pada detik ke-28 memperlihatkan barisan personil tentara. Gambar tersebut  juga tak berkaitan dengan liputan kolaborasi IndonesiaLeaks. 

Foto itu sesungguhnya memperlihatkan situasi latihan perang Garuda Shield tahun 2021 yang dipublikasikan Reuters.

Hasil Investigasi IndonesiaLeaks soal Kredit Rumah Prajurit

Kolaborasi IndonesiaLeaks telah menerbitkan laporan terkait kejanggalan kredit perumahan untuk personil TNI AD. Program itu terjadi saat Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI pada November 2021 hingga Oktober 2023.

Publikasi Tempo edisi 3 Agustus 2025 menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk perumahan itu tampak kosong. Rumah-rumah tersebut berada di Purwakarta, Jawa Barat; Bekasi, Jawa Barat; dan Semarang, Jawa Tengah. Padahal prajurit yang mengikuti program tersebut sudah mencicil sebesar Rp2,5 juta per bulan sejak tahun 2022 hingga 15 tahun. 

Beberapa prajurit mengaku terpaksa mengikuti program tersebut karena merasa terancam. Jika  tak mengikuti program tersebut, mereka akan dikirim bertugas ke Papua.

Prabowo Subianto sebelum dilantik menjadi Presiden, sebenarnya juga sudah mengendus kejanggalan proyek tersebut. Namun, Prabowo menyatakan percaya pada Dudung setelah mendengar penjelasannya dan mengangkatnya menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Dudung pun menanggapi temuan-temuan Tim IndonesiaLeaks itu dengan datang ke Kantor Tempo pada 4 Agustus 2025. Ia menjelaskan, tak seluruhnya proyek kredit rumah prajurit TNI AD itu gagal, meski ada beberapa proyek yang mangkrak. Dia juga mengklaim bahwa para prajurit telah menerima hak mereka dalam program tersebut.

Dari verifikasi tersebut, Tempo menyimpulkan konten Sergap.id mengenai liputan investigasi kredit perumahan TNI AD bersama tim IndonesiaLeaks adalah menyesatkan.

Meski tim IndonesiaLeaks benar memproduksi liputan investigasi mengenai kejanggalan kredit rumah prajurit, namun konten dari Sergap.id tersebut bukan bagian dari dokumentasi IndonesiaLeaks. Akun Sergap.id bukan bagian dari kolaborasi Indonesia Leaks. Konten tersebut dibuat dengan mencomot dari media Tempo dengan menambahkan foto dan video lain yang tidak terkait.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link situs resmi Kemnaker untuk cek status penerima BSU, penelusuran mengarah pada artikel berujudul "Cek Penerima BSU 2025 di Kemnaker.go.id: Panduan Lengkap dan Terbaru!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 8 Juli 2025.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, untuk mengecek status penerimaan BSU Kemnaker 2025 melalui situs web bsu.kemnaker.go.id, ikuti langkah-langkah berikut:
Akses Situs Web: Buka situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id menggunakan peramban (browser) di komputer atau ponsel Anda. Pastikan koneksi internet Anda stabil.
Login atau Daftar Akun: Jika Anda sudah memiliki akun, login menggunakan email dan kata sandi Anda. Jika belum memiliki akun, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu dengan melengkapi data diri sesuai dengan KTP dan nomor BPJS Ketenagakerjaan Anda. Gunakan alamat email aktif untuk verifikasi.
Lengkapi Profil (Jika Diperlukan): Setelah login, pastikan profil Anda lengkap. Ini termasuk informasi seperti status pekerjaan, lokasi tempat kerja, dan nomor rekening bank aktif. Data yang lengkap akan mempercepat proses verifikasi.
Cek Status BSU: Setelah semua data terisi dan diverifikasi, cari menu 'Cek Status BSU' atau yang serupa di dasbor akun Anda. Klik menu tersebut.
Setelah Anda mengklik "Cek Status", sistem akan menampilkan status BSU Anda. Kemungkinan status yang akan muncul antara lain:
Anda memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSU 2025: Ini berarti data Anda lolos verifikasi awal, tetapi masih menunggu proses selanjutnya. Periksa secara berkala untuk pembaruan status.
Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU dan sedang menunggu penyaluran: Ini menunjukkan Anda telah dinyatakan sebagai penerima dan dana akan segera disalurkan.
Anda berhak menerima BSU, namun ada kendala rekening: Ini berarti ada masalah dengan rekening bank Anda. Segera hubungi bank atau pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Dana BSU sudah tersalurkan ke rekening: Ini berarti BSU Anda sudah masuk ke rekening bank Anda.
NIK Anda tidak memenuhi persyaratan penerima BSU: Ini berarti Anda tidak termasuk dalam daftar penerima BSU 2025 berdasarkan verifikasi data.
Pengecekan status Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan melalui berbagai kanal. Mulai dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, aplikasi Pospay dan JMO.
Dalam artikel berjudul "BPJS Ketenagakerjaan: Cek Penerima BSU 2025, Ini Cara Mudahnya!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 6 Juli 2025 menyebutkan sejumlah cara untuk mengecek penerima BSU, berikut caranya.
Salah satu cara paling umum untuk melakukan pengecekan status BSU adalah melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Buka situs web resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
Cari bagian 'Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?'.
Isi data yang diminta, termasuk NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat email.Klik 'Lanjutkan'.
Sistem akan menampilkan status verifikasi Anda.
Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari kesalahan verifikasi. Jika diminta, masukkan nomor rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) untuk mempercepat proses pencairan.
Selain melalui website BPJS Ketenagakerjaan, Anda juga dapat melakukan pengecekan melalui:
Website Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Kunjungi situs resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/. Situs ini berfungsi sebagai tahap validasi setelah verifikasi BPJS Ketenagakerjaan.
Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile): Unduh aplikasi JMO di Google Play Store atau App Store. Lengkapi profil Anda dengan informasi yang benar dan akurat. Cari menu atau bagian yang berkaitan dengan BSU. Ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengecek status penerimaan BSU Anda.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link situs resmi Kemnaker untuk cek status penerima BSU tidak benar.
Situs resmi Kemnaker untuk mengecek status penerima BSU adalah di bsu.kemnaker.go.id.

Hasil penelusuran TIMES Indonesia menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar alias hoaks. 

Pertama, mengacu pada situs resmi PLN dan kanal media sosial resminya, tidak ditemukan informasi apapun mengenai program pembagian token listrik gratis senilai Rp250 ribu dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80. 

Kedua, memang ada promo resmi bertajuk "Tambah Daya Tambah Merdeka" yang berlangsung pada 10–23 Agustus 2025. Namun, promo ini terkait penambahan daya listrik, bukan pembagian token listrik gratis. 

Ketiga, tautan yang dibagikan dalam unggahan di Facebook tersebut mengarahkan ke sebuah situs yang menampilkan formulir pendaftaran palsu. Formulir itu meminta data pribadi seperti nama lengkap, alamat/domisili, usia, jenis kelamin, serta nomor telepon yang terhubung dengan Telegram. Hal ini berpotensi disalahgunakan untuk tindakan penipuan atau pencurian data pribadi. 

Beberapa media mainstream, seperti Tirto.id juga telah membantah klaim tersebut melalui artikel "Hoaks Token Listrik Gratis dari PLN dalam Rangka HUT ke-80 RI"  (https://tirto.id/hoaks-token-listrik-gratis-dari-pln-dalam-rangka-hut-ke-80-ri-hfJu), yang menegaskan bahwa informasi ini menyesatkan.

Klaim bahwa PLN membagikan token listrik gratis senilai Rp250 ribu dalam rangka HUT ke-80 RI termasuk konten menyesatkan. Tidak ada informasi resmi dari PLN terkait program tersebut, dan tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi PLN. 

TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi PLN sebelum membagikan atau mempercayai klaim di media sosial.

Tempo memverifikasi konten dengan pencarian gambar terbalik dan sumber-sumber pemberitaan kredibel. Hasilnya, meski memang benar ada demonstrasi ribuan warga mendesak Bupati Pati mundur, namun video tersebut bukan warga Jakarta yang akan berpartisipasi dalam demonstrasi di Pati.

Video yang sama sudah beredar sejak 1 Januari 2024, diunggah oleh akun Tiktok @jkt.info. Dalam keterangannya, peristiwa tersebut adalah antrian mengular warga yang ingin masuk ke Stasiun MRT Bundaran HI, usai merayakan malam tahun baru 2024.



Video dengan sudut pengambilan yang sama juga diambil oleh akun @acidado_. Dalam video yang diunggah pada 1 Januari 2024 dini hari itu, ia memberi keterangan “POV malam tahun baru ke HI. Rame poll”. 

Nuansa di sekitar keramaian memperlihatkan arsitektur dan penanda jalan yang sama, yakni Stasiun MRT Bundaran HI.

Duduk Perkara Demo Pati Menuntut Bupati Pati Sudewo

Dilansir dari Tempo, unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Walaupun kenaikan tarif itu masih masuk batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak--karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen--warga tetap menolak.

Masyarakat juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo yang mempersilakan warga Pati untuk berunjuk rasa, menyakiti hati masyarakat. “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Ia bahkan menantang masyarakat untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo, bahkan atau 50 ribu massa berdemonstrasi. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia.

Warga Pati akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

Pada Rabu pagi, 13 Agustus 2025, massa peserta demo Pati berdatangan memenuhi Alun-Alun Pati. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri buntut sejumlah keputusannya yang ditentang masyarakat.

Peserta demo diperkirakan mencapai ribuan orang dan berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pati. Mereka datang naik sepeda motor hingga mobil bak terbuka. Sepanjang perjalanan ke lokasi unjuk rasa, mereka mengibarkan bendera dan spanduk bertulisan berbagai tuntutan.

Meski begitu, Bupati Pati Sudewo mengatakan enggan mundur. Menurutnya, ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sempat meminta maaf di depan massa aksi dan mengatakan bakal memperbaiki cara kepemimpinannya.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim 10 ribu warga Jakarta bersiap mengikuti aksi menuntut Bupati Pati turun di Pati adalah keliru.