• (GFD-2025-29609) Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 20 Oktober 2025.
    Klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat berupa tulisan sebagai berikut.
    "🕐 BLT 2025 DIBUKA!
    Pemerintah lewat KEMENSOS RI menyalurkan Rp900.000 untuk setiap penerima BLT Kesejahteraan Rakyat.
    💸 Cair mulai 20 Oktober 2025 — jangan sampai terlambat!
    Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan ini. Pastikan nama Anda sudah terdaftar dan valid!🌐 Langsung cek data diri anda.
    Isi data sederhana, klik, dan lihat apakah Anda termasuk penerima bantuan tahun ini.
    🔥 Ribuan warga sudah menerima — sekarang giliran Anda!"
    Unggahan klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat disertai dengan menu daftar, jika menu tersebut diklik akan muncul link sebagai berikut.
    "https://blt.mensos.it.com/?fbclid=IwY2xjawNitMZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETExRTlBUTVMOXpyNENqQXYzAR5P1XlALUXPfFLAWd0ra_qQxSus6ClqSsXJU2dDvn4P53VCJhNw5Y4bteFqng_aem_ry6HA7dgBJvkLj4c16qgIA"
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dengan meminta sejumlah identitas seperti nama sesuai KTP dan nomor Telegram.
    Benarkah klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Cara Resmi Daftar BLT Kesejahteraan Rakyat 2025, Simak untuk Hindari Penipuan" yang dimuat Liputan6.com, pada 19 Oktober 2025. 
    Artikel Liputan6.com menyebutkan, bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS, pemerintah menyediakan jalur resmi untuk mengajukan diri. Proses pendaftaran ini harus dilakukan melalui saluran resmi untuk menghindari potensi penipuan.
    Salah satu cara pendaftaran adalah melalui Aplikasi Cek Bansos. Setelah mengunduh aplikasi, buat akun baru, lalu login dan pilih menu 'Daftar Usulan'. Isi data diri lengkap, unggah foto tempat tinggal serta dokumen pendukung, dan kirim permohonan. Status pengajuan dapat dipantau melalui menu 'Riwayat Usulan'.
    Alternatif lain, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk memastikan data sudah masuk DTKS atau mengajukan usulan pendaftaran.
    Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
    Berikut pengumumannya:
    "Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
    Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
    Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
     
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran BLT Kesejahteraan Rakyat tidak benar.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29594) Cek Fakta: Tidak Benar Pelanggan PLN Dapat Token Listrik Gratis Rp 250 Ribu dengan Daftar Online Lewat Link Ini

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link untuk pelanggan PLN mendapat token listrik gratis Rp 250 ribu secara online, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 14 Oktober 2025.
    Klaim link pendaftaran program token listrik gratis Rp 250 ribu secara online berupa tulisan sebagai berikut.
    "Kabar baik untuk pelanggan PLN Program token listrik gratis Rp250.000 kini dapat diklaim secara online.
    Pastikan Anda menyiapkan ID PLN agar data bisa diverifikasi dengan benar.
    👉 Klik Daftar Sekarang untuk mengikuti program bantuan ini."
    Klaim link pendaftaran program token listrik gratis Rp 250 ribu secara online tersebut menyediakan menu daftar, jika diklik akan muncul link berikut.
    "https://token-listrik-gratis-42.vercel.app/?fbclid=IwY2xjawNhT-ZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFiSDNWWUQyQmRjZmxLWkVzAR6vXKq3yCQiswDP3zmt_aTXqWDMVFG7t0LPsbVeJeLREdnmAkxVZ8M-sLc3FA_aem_e54oto8XxZHQ7gb_D9EKxg"
    Link terseut akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dengan meminta ID Pelanggan PLN.
    Benarkah klaim link pendaftaran program token listrik gratis Rp 250 ribu secara online? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk pelanggan PLN mendapat token listrik gratis Rp 250 ribu secara online, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Viral Pembagian Token Listrik Gratis, Simak Penjelasan PLN" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 23 September 2025.
    Dalam artikel situs Liputan6.com menyebutkan, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN tidak pernah membuat dan menyelenggarakan promo token listrik gratis seperti yang beredar di media sosial.
    "PLN memastikan tidak pernah memberikan promo dimaksud," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (23/9/2025)
    Gregorius pun menegaskan, informasi promo pembagian token listrik gratis yang beredar adalah hoaks dan indikasi scam.
    PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan.
    "Informasi tentang promo resmi dari PLN dapat dilihat pada aplikasi PLN Mobile," tuturnya.

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk pelanggan PLN mendapat token listrik gratis Rp 250 ribu secara online tidak benar.
    Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN tidak pernah membuat dan menyelenggarakan promo token listrik gratis seperti yang beredar di media sosial.
  • (GFD-2025-29595) Hoaks Menteri Purbaya Sebut Harga Dasar Pertalite Rp4.000/Liter

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/10/2025

    Berita

    tirto.id - Beredar di media sosial unggahan yang mengklaim Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut harga dasar pertalite hanya Rp4.000 per liter.

    ADVERTISEMENT

    Konten itu diunggah di Instagram oleh pengguna bernama “arie_ngetren” (arsip). Unggahan tersebut menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto, Menkeu Purbaya, Ketua DEN Luhut Pandjaitan, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Narasi dalam unggan tersebut berbunyi, “Prabowo dan Purbaya membentuk tim audit subsidi BBM, harga dasar pertalite Rp4.000. Luhut dan Bahlil ngumpet.”

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Sejak diunggah Sabtu (18/10/2025) pada pukul 18.00 WIB, unggahan tersebut telah mendapatkan 9.3 ribu likes dan 1426 komentar.
    #inline3 {margin:1.5em auto}
    #inline3 img{margin: 0 auto;max-width:300px !important;}

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Lebih lanjut, tirto.id menemukan unggahan serupa di TikTok dalam berbentuk video diunggah oleh akun “eastern.black.eag” (arsip).

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Periksa Fakta Harga Pertalite Rp4.000.

    Dalam video berdurasi 04:05 detik tersebut tertulis narasi bahwa Purbaya mengatakan harga pertalite yang sebenarnya hanya Rp4.000 selama ini pertamina tidak transparan dan sering menjadi ladang keuntungan kelompok tertentu. Unggahan serupa juga tayang di YouTube diunggah oleh akun “Agen Berita” dan Twitter (X) diunggah oleh akun “Grok.”

    ADVERTISEMENT

    Namun, benarkah klaim yang menyebutkan Menkeu Purbaya menyatakan harga pertalite sebenarnya hanya Rp 4.000 per liter?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto melakukan penelusuran terkait klaim yang mencatut nama Purbaya dengan mengetikkan kata kunci “Menteri Keuangan Purbaya Sebut Harga Asli Pertalite Rp 4.000” pada mesin pencarian Google.

    Hasil penelusuran mengarahkan pada YouTube KompasTV dengan judul “[FULL] Di Depan DPR, Menkeu Purbaya Beberkan Harga Asli Pertalite, Solar hingga LPG.” Video itu berisi Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Purbaya pada Selasa (30/9/2025) untuk mendalami dan menelaah rincian serta progres dari Realisasi Kompensasi dan Subsidi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Pada menit 06:04 Perbaya menjelaskan harga pertalite yang sebenarnya bukan Rp4.000.

    “Untuk pertalite masyarakat hanya membayarkan Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter,” begitu yang diucapkan Purbaya pada Raker tersebut.

    Dilansir CNBC Indonesia, rapat tersebut berlangsung sekitar 1,5 jam dan menyepakati lima poin. Salah satu poin tersebut percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke BUMN penugasan dari semula prosesnya memakan waktu 3 bulan menjadi hanya 1 bulan.

    Penelusuran juga mengarahkan pada artikel yang ditulis Antara Jatim bahwa selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi.

    Pemerintah memberikan subsidi harga solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Subsidi untuk Pertalite dengan harga yang seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Sehingga total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan diberikan kepada 157,4 juta kendaraan.

    Kami juga menemukan artikel klarifikasi yang ditulis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Keuangan pada Kamis (16/10/2025) dengan judul “Hoaks Menkeu Menyatakan Harga Pertalite Sebenarnya Rp 4.000”. Artikel tersebut menegaskan bahwa klaim beredar yang mencatut nama Purbaya menyebut harga pertalite sebenarnya Rp 4.000 adalah tidak benar.

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Jika Sobatkeu menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Purbaya menyebutkan harga pertalite sebenarnya adalah Rp 4.000 per liter adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Dalam Rapat Kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR pada Selasa (30/9/2025), Purbaya menyebutkan harga pertalite seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Selain itu, unggahan tersebut bukan berasal dari kanal resmi perusahaan.

    Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi serupa yang beredar di media sosial tanpa verifikasi, serta memastikan kebenaran informasi hanya melalui situs dan akun resmi Pertamina.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-29604) [SALAH] Tidak Percaya Polisi, Prabowo Serahkan Pemberantasan Judi Online ke TNI

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 19/10/2025

    Berita

    Pada Jumat (10/10/2025) akun Facebook “Ardiansyah Putra” membagikan video [arsip] disertai narasi:

    “Geger.. Prabowo Akhirnya Akan Percayakan Pemberantasan Judol Penyelundupan Kepada Tni Karena Polisi Tidak Bisa Dipercaya

    Polisi Sekarang Tugas Nya Nangkap Maling Dan Nangkap Begal Saja

    Siap2 Tni Akan Menggunduli Oknum Polisi Yng Menjadi Bakingi Judol DII”

    Hingga Senin (20/10/2025) unggahan telah mendapatkan 28.500 tanda suka, 4.700 komentar dan telah dibagikan lebih dari 760 kali.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

    Berita kompas.com “Prabowo: Perangi Judi Daring, Tidak Boleh Ada Beking” yang tayang Rabu (6/11/2024). Dalam pernyataan saat rapat kabinet perdana, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai instansi penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, serta tidak boleh ada “beking” dalam praktik tersebut.
    Berita detik.com “Di Depan Prabowo, Kapolri Laporkan Peran TNI-Polri Berantas Narkoba-Judol” yang terbit Kamis (30/1/2025). Dalam berita ini, Kapolri menyampaikan bahwa TNI dan Polri membentuk satuan tugas bersama untuk memberantas judi online dan narkoba. Peran TNI bersifat dukungan dan kerja sama, bukan pengambilan wewenang Polri.
    Berita kompas.com “Ungkap Pesan Prabowo, Panglima TNI: Potensi Kebocoran Negara akibat Judol Rp 981 Triliun” yang tayang Rabu (13/11/2024). Dalam berita ini dijelaskan bahwa peran TNI tidak dapat bekerja sendirian dalam memberantas judi online. Penanganan kejahatan ini membutuhkan dukungan, kerja sama dan sinergi dengan berbagai instansi, seperti Polri, Kejaksaan Agung, BIN, BNN, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi dan PPATK.
    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya”.

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

    Rujukan