Tempo memverifikasi konten itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, tidak ditemukan fakta seorang reporter di Solo tertembak peluru karet. 

Sekretaris AJI Kota Solo, Danur Lambang Pristiandaru, memastikan tidak ada jurnalis di Solo yang menjadi korban. “Sepertinya informasi itu tidak benar. Kami juga menelusuri, tapi sampai sekarang belum ketemu,” kata Danur kepada Tempo, Senin, 8 September 2025.



Foto seorang pemuda terluka di bagian dahi memang sempat viral seusai aksi ricuh pengemudi ojol di Solo pada 29 Agustus 2025. Namun, identitas pemuda itu simpang siur, ada yang menyebut demonstran, ada pula yang menyebut jurnalis.

Polresta Surakarta melalui akun Instagram resminya pada 30 Agustus 2025 menegaskan pengamanan aksi ojol dilakukan sesuai prosedur. Kapolresta Surakarta, Komisaris Besar Catur Cahyono Wibowo, menyatakan polisi tidak menggunakan peluru karet, apalagi peluru tajam, saat mengawal unjuk rasa tersebut.

Pernyataan itu disampaikan terkait insiden petugas medis yang terluka. Detik.com melaporkan dua paramedis terkena pukul saat demo ricuh di sekitar Bundaran Gladak, Solo, ketika berusaha menolong massa yang terkena gas air mata.

Demonstrasi di Solo

Dilansir Tempo, kerusuhan di Markas Brimob Batalyon C Pelopor Solo mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum dan sosial dengan nilai kerugian sekitar Rp13,8 miliar. Kerusakan terparah terjadi pada gedung Sekretariat DPRD Kota Solo yang terbakar pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025.

Kericuhan itu pecah seusai aksi solidaritas pengemudi ojek daring di Markas Brimob pada Jumat, 29 Agustus 2025, dan mengakibatkan lebih dari 20 orang luka-luka.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim reporter di Solo yang ditembak adalah keliru.

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) memeriksa foto yang disebarkan menggunakan dua perkakas (tools) pendeteksi (detector).

Berdasarkan pendeteksian menggunakan Hive Moderation dengan berbagai metode, total skor yang didapatkan adalah sebanyak 99.9% terdeteksi sebagai konten yang dibuat menggunakan KA (Kecerdasan Artifisial) atau AI (Artificial Intelligence).

Selain itu, dengan menggunakan sightengine terdeteksi juga sebagai konten yang dibuat menggunakan KA dengan kemungkinan sebanyak 99%.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten palsu (fabricated content). Faktanya, hasil deteksi menggunakan Hive Moderation menyatakan bahwa foto yang disebarkan adalah buatan Kecerdasan Artifisial (AI, Artificial Intelligence) dengan probabilitas/kemungkinan sebesar 99.9%.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Presiden Prabowo umumkan bansos tahap tiga resmi cair 7 juta setiap NIK” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video dalam klaim menggunakan alat verifikasi video Deepfake-0-meter. Hasilnya video tersebut memiliki fake probability 99,6% kemiripan dengan video buatan AI. Selain itu dalam video terlihat gerakan mulut yang tidak konsisten selaras dengan audio. Sehingga kemungkinan besar video tersebut merupakan hasil dari generate-AI.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri video dengan melakukan teknik reverse image search menggunakan Google Lens, Hasilnya, ditemukan video serupa di kanal Youtube milik Official iNews dengan judul “Pidato Prabowo Subianto Setelah Sah Menjabat Presiden RI, Suara Menggelegar Singgung Rakyat” yang tayang Minggu (20/10/2024).

Unggahan berisi klaim “Presiden Prabowo umumkan bansos tahap tiga resmi cair 7 juta setiap NIK” merupakan konten palsu (fabricated content).

TurnBackHoax menelusuri video tersebut dengan bantuan Google Lens. Penelusuran mengarah ke video unggahan kanal YouTube KOMPASTV “Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara Respons Demo 25 Agustus 2025”.

Dalam video yang tayang Senin (25/8/2025) itu, Puan menyampaikan pihaknya menampung setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Tidak ada pernyataan tentang pengesahan beleid seputar perampasan aset.

Sejauh ini, seperti yang dilaporkan kompas.id pada Rabu (3/9/2025), RUU Perampasan Aset belum masuk tahap pembahasan di DPR. Pemerintah menyatakan baru akan mendorong agar rancangan ini masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2026. Hingga kini pun belum jelas apakah nantinya pemerintah atau DPR yang akan mengambil inisiatif untuk menyusun draf RUU tersebut.

Unggahan berupa klaim “DPR sahkan UU Perampasan Aset imbas aksi demo Agustus 2025” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)