Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan klarifikasi dari PT Gudang Garam yang dilansir dari laman Bursa Efek Indonesia, Idx.co.id.
Heru Budiman, Direktur & Corporate Secretary PT Gudang Garam menjelaskan pihaknya tidak melakukan PHK massal seperti yang viral di media sosial.
"Kami sampaikan bahwa sebenarnya yang terjadi bukan PHK massal, melainkan proses pelepasan 309 karyawan secara normatif melalui mekanisme pensiun normal dan pensiun dini secara sukarela, serta berakhirnya kontrak kerja sesuai batas waktu kontrak kerja," bunyi pernyataan PT Gudang Garam.
"Saat ini operasional perseroan berjalan seperti biasa dari proses produksi hingga distribusi. Kejadian tersebut tidak memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha perseroan."
Mereka juga menambahkan terus melakukan langkah-langkah adaptif terhadap kondisi pasar yang saat ini dipengaruhi oleh perkembangan ketentuan cukai dan penanganan terhadap rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai.

Postingan video PT Gudang Garam melakukan PHK massal pada karyawannya telah diklarifikasi pihak manajemen.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Nepal berhasil gulingkan DPR” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim. Pencarian teratas mengarah kepada artikel bbc.com yang berjudul “Gedung DPR dibakar, 22 orang tewas, PM mundur – Apa yang diketahui soal demo di Nepal?”.

Artikel yang tayang pada Rabu (10/09/2025) tersebut menjelaskan Demonstrasi kaum Gen-Z tersebut menentang tuduhan praktik korupsi yang telah meluas dan berubah menjadi aksi kekerasan. Rangkaian demonstrasi itu dipicu oleh larangan media sosial, yang kini telah dicabut. Selain itu,Kantor Perdana Menteri (PM) Nepal menyatakan bahwa Sharman Oli (PM Nepal) mengundurkan diri. Dalam artikel tersebut, tidak ditemukan narasi penggulingan DPR (Pratinidhi Sabha) Nepal.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (Turnbackhoax) menelusuri keadaan terkini Nepal. Hasilnya ditemukan artikel dari Tirto.id berjudul “Presiden Nepal, PM, dan Para Menteri Mundur Imbas Demo Rusuh” yang tayang Rabu (10/09/2025) menjelaskan Perdana Menteri, Presiden dan beberapa Menteri di Nepal mengundurkan diri imbas dari demonstrasi yang rusuh.

Hingga artikel ini ditulis, tidak ditemukan keterangan bahwa salah satu lembaga legislatif Nepal yaitu DPR atau Pratinidhi Sabha dibubarkan.

Unggahan berisi klaim “Nepal berhasil gulingkan DPR” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tempo memverifikasi klaim itu dengan menelusuri sumber kredibel dan mewawancarai peneliti hubungan internasional. Hasilnya, poin-poin yang dituliskan dalam utas terbukti keliru.

Sejumlah poin dalam narasi yang beredar tidak sesuai catatan sejarah. Misalnya, Pakta Warsawa disebut disetujui tahun 2000-an. Padahal, perjanjian itu ditandatangani di Warsawa, Polandia, pada 14 Mei 1955 dan dibatalkan pada 31 Maret 1991.

Pakta Warsawa lahir dari aliansi Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lewat Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu. Aliansi ini dibentuk untuk menandingi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang didirikan Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat pada 1949. Pakta Warsawa bubar setelah krisis melanda dan kekuatan negara anggotanya merosot.

Utas tuntutan 17+8 diajukan tanpa dibahas dengan rakyat Indonesia. Faktanya, sejumlah tuntutan sudah dikonsultasikan lebih dulu ke banyak pihak. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menjelaskan melalui akun X pribadinya (@BivitriS) bahwa tuntutan 17+8 yang dibuat para pemengaruh telah mengutip banyak rumusan masalah lain dan berdiskusi dengan banyak pihak. “Termasuk saya, via tlp (kemudian komunikasi lebih intensif setelah itu),” cuitnya.

Laporan Tempo juga menuliskan, sejumlah tuntutan itu dikeluarkan oleh konsorsium Bijak Memantau yang sebagian anggotanya adalah pemengaruh yang resah setelah melihat serangkaian aksi demonstrasi yang tidak memiliki fokus tuntutan untuk pemerintah.

Dari serangkaian tuntutan, tak ada yang berisi niat menggulingkan rezim. Mereka menuntut TNI tidak campur tangan dalam urusan sipil, DPRD transparan dan membatalkan tunjangan berlebihan, pembentukan tim investigasi independen atas pelindasan Affan Kurniawan dengan rantis Brimob, serta sejumlah penugasan lain.

Poin yang mengaitkan penggunaan simbol warna tertentu, kemunculan sejumlah tokoh menonjol, hingga kericuhan di lapangan dalam rentetan demonstrasi Agustus lalu sebagai tanda revolusi warna juga dibantah oleh Peneliti Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) Satria Unggul Wicaksana Prakasa.

Prakarsa menegaskan penggunaan warna dalam aksi di Indonesia tidak berkaitan dengan revolusi warna atau campur tangan asing. “Tidak ada kaitan dengan color revolution di Mesir atau Arab Spring. Arab Spring terjadi karena gejolak masyarakat, juga didukung upaya militer melakukan kudeta di Mesir pada 2011,” kata Satria kepada Tempo, Rabu, 10 September 2025.

Menurut dia, sejumlah pakar di Indonesia juga menilai demonstrasi itu lahir dari kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tindakan represif aparat. Aksi tersebut menyebar lewat media sosial dengan algoritma biasa sehingga kelompok masyarakat lain yang merasakan keresahan serupa ikut turun ke jalan. 

Ia juga menilai tudingan keterlibatan “antek asing” dalam aksi lalu sebagai hoaks. “Menurut saya sangat jauh kalau aksi itu dikaitkan dengan gerakan asing. Ini murni luapan masyarakat yang jengah dengan kebijakan pemerintah. Harus dilihat dalam konteks nasional, bukan intervensi asing,” ujar Satria.

Keterangan Satria sejalan dengan laporan Tempo yang menemukan sejumlah personel TNI diduga memicu kericuhan di beberapa daerah. Diduga tindakan itu dilakukan individu, bukan kebijakan institusi TNI.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan demonstrasi di berbagai daerah yang terjadi akhir Agustus 2025 termasuk revolusi warna yang didukung NED AS adalah klaim keliru.

Tempo memverifikasi konten itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasilnya, sebagian dari pernyataan Megawati mengenai proklamasi, tidak sesuai dengan konten yang beredar.

Pernyataan Megawati soal proklamasi disampaikan saat acara pembukaan pameran foto milik Guntur Soekarno Putra bertajuk Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret Sejarah dan Kehidupan. Pameran itu digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Juni 2025.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu awalnya menyinggung TAP MPRS yang menurunkan Soekarno. Ia menilai sejarah dipotong, padahal Soekarno pernah memperjuangkan kemerdekaan dan menyatukan NKRI.

Sebelum menutup pidatonya, Megawati berkata, “Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara namanya Proklamasi, nggak ada kalian ini. Masih jadi budak-budak.” Ucapan itu terekam dalam pidato yang diunggah akun YouTube Liputan6 edisi 7 Juni 2025 pada menit ke-22:45.



Sementara itu, foto Megawati berbaju merah mengacungkan dua jari pernah diunggah Kompas.com pada 19 Februari 2020. Foto dokumen PDIP itu diambil saat Megawati mengumumkan pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta. Kompas juga menayangkan video acara dan pidato Megawati di akun YouTube. Gerakan yang sama terlihat pada menit ke-1:15:41.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim ucapan Megawati ini adalah sebagian benar. Megawati memang membahas soal proklamasi dan perbudakan tapi ia tidak pernah menyebutkan nama Soekarno seperti narasi yang ditempelkan pada unggahan.